Klaim BPJS Kesehatan Belum Dibayar, RSUD Bantul Defisit Terparah dalam Sejarah

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, Agus Budi Raharja, saat mengunjungi pasien yang sedang melakukan cuci darah, Kamis (29/3/2019). - Ist/Dok
13 November 2019 11:57 WIB Kiki Luqmanul Hakim (ST16) Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul mengalami defisit akibat belum dibayarkannya tagihan BPJS dalam kurun waktu empat bulan terakhir. Bagaimana tidak, besaran dari tunggakan itu, mencapai Rp36 miliar.

Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati, Agus Budi Raharjo pun berujar, jumlah tersebut, merupakan akumulasi dari tunggakan pada bulan Juni-September 2019. Menurutnya, BPJS terakhir melakukan pembayaran bulan Mei.

"Angka itu secara keseluruhan sudah jatuh tempo. Jadi, ya murni utang," ujar Agus, ketika dijumpai di kantornya, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, tunggakan itu merupakan tunggakan terbesar sepanjang sejarah. Padahal, cadangan devisa yang dimilikinya, maksimal hanya bisa untuk menalangi tunggakan selama dua bulan. Terlebih, dari pihak BPJS pun belum ada tanda-tanda akan melunasi.

"Kalau empat bulan tidak dibayar, ya kita semaput. Maksimal sekali tiga bulan lah, dulu pernah tahun lalu, di triwulan ke tiga, tapi tidak separah ini, ini sampai empat bulan, paling panjang," ucapnya.

"Biasanya, bulan-bulan ini akan ada pembayaran dari BPJS, kemungkinan ada, dibayar satu bulan dulu, jadi bukan pelunasan ya. Tapi, setidaknya ada kehidupan lagi lah," tambah Agus.

Jika polemik ini menjadi beban berat bagi RSUD Panembahan Senopati, maka adalah sebuah kewajaran. Sebab, 90 persen dari pasien mereka, adalah pemakai BPJS. Sedangkan sisanya, merupakan pasien umum, Jasa Raharja, serta asuransi-asuransi lainnya.

"Kita terbantu cash flow dari pasien umum dan Jasa Raharja yang relatif lancar ya. Sekitar Rp 1 milar per bulan kita dapat dana cash dari situ," katanya.

Praktis, pihaknya pun harus berjibaku menutupi defisit anggaran ini, dengan menerapkan berbagai kebijakan. Ia mengaku tidak ingin pelayanan untuk masyarakat yang hendak berobat, sampai terganggu akibat macetnya pembayaran dari BPJS tersebut.

"Kita efisiensi, semua direm, paling sederhana ya rapat tanpa snack. Kita juga menunda pembayaran tagihan pihak ketiga. Sampai hari ini, yang masih kita tunda mencapai Rp22,5 miliar," jelasnya.

Di samping itu, penarikan pinjaman ke perbankan, atau disebut dana talangan BPJS pun dimanfaatkan, demi menambal defisit. Sampai sekarang, pihaknya telah tiga kali melakukan penarikan dengan total Rp7 miliar, dari plafon Rp15 miliar yang dibukanya.

"Intinya, pemerintah kan memang menyediakan, dari kerjasama dengan BUMN, untuk dana talangan itu. Ini untuk kebutuhan operasional. Kalau tidak, ya kita tidak bisa beroperasi," ucapnya.