Delapan Nama Resmi Mendaftar Bakal Cawabup Kulonprogo di PDIP

Harianjogja.com, KULONPROGO-- Pendaftaran bakal Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kulonprogo sisa masa jabatan 2019-2022 yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) Penjaringan Cawabup Kulonprogo di Panti Marhaen, DPC PDIP Kulonprogo, Jalan Tobanan, Dusun Dayakan, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih sejak Senin (11/11/2019) resmi ditutup pada Minggu (17/11/2019) pukul 16.00 WIB. Sebanyak delapan nama dari berbagai latar belakang telah mendaftar sebagai cawabup.

Kedelapan tokoh itu yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Agus Langgeng Basuki; Kepala Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Anton Supriyono; Wakil Ketua DPC PDIP Kulonprogo, Fajar Gegana; Mantan Ketua DPRD DIY, dari PDIP, Yoeke Indra Agung Laksana; Caleg DPD DIY 2019 dari PDIP, Fidelis I. Diponegoro; Pengusaha asal Kecamatan Pengasih, Bambang Ratmaka; Kontraktor dari Kecamatan Nanggulan, Sumanto [Keduanya tercatat sebagai kader PDIP] dan seorang warga Kecamatan Samigaluh, Eko Susanto.

Mereka resmi terdaftar setelah mengembalikan formulir pendaftaran cawabup ke Sekber sebelum pendaftaran ditutup. Namun demikian para pendaftar ini tetap harus melengkapi berkas-berkas persyaratan yang belum sempat dilampirkan saat pengembalian.

"Para pendaftar masih diberi kesempatan hingga 19 November 2019 untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. Terutama, sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga seperti SKCK [Surat Keterangan Catatan Kepolisian] surat dari pengadilan, dan lainnya. Sedangkan berkas yang wajib dimasukkan saat mengembalikan formulir hanya berupa surat lamaran mencalonkan diri serta data pribadi," kata Wakil II Sekretaris DPC PDIP Kulonprogo, Tjatur Nugroho, di Sekber, Panti Marhaen, DPC PDIP Kulonprogo, Jalan Tobanan, Dusun Dayakan, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih, Minggu sore.

Adapun dalam buku tamu Sekber, terdapat tiga nama selain delapan orang itu yang sudah menyatakan minat untuk mendaftar, yaitu Direktur PDAM Tirta Binangun Kulonprogo, Jumantoro; Anak dari Wakil Ketua I DPRD Kulonrogo, Ponimin Budi Hartono yakni Agus Sugiharto dan perempuan asal Gunungkidul, Ariesta Pratiwi. Namun ketiganya tidak jadi mendaftar.

Bendahara Sekber Penjaringan Cawabup, Akhid Nuryati, mengatakan untuk Agus dan Ariesta sempat datang ke Sekber tapi tidak jadi ambil formulir pendaftaran. Sedangkan Jumantoro sudah mengambil formulir, tapi tidak melakukan pengembalian sampai batas waktu yang telah ditentukan.

"Kami sudah memberi toleransi waktu dan sampai penjaringan ditutup pukul 16.00 ada delapan orang saja yang mengembalikan formulir," kata Akhid.

Akhid tidak mengetahui alasan calon pendaftar membatalkan pengambilan formulir maupun tidak melakukan pengembalian ke Sekber. Menurutnya
hal itu merupakan keputusan pribadi dari yang bersangkutan.

Lebih lanjut Akhid menjelaskan untuk delapan pendaftar yang telah menyerahkan berkas persyaratan utama penjaringan akan segera dilaporkan kepada seluruh partai pengusung Hasto Wardoyo-Sutedjo dalam Pilkada 2017 lalu. "Malam ini [Minggu] kami undang partai pengusung, untuk sama-sama mendengar laporan hasil penjaringan," ujar perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kulonprogo ini.

Delapan pendaftar ini kemudian akan diseleksi sampai mengerucutkan dua nama sebagai calon utama Wabup Kulonprogo. Setelah itu diusulkan ke DPRD melalui Bupati Kulonprogo. Pihaknya mentargetkan pada awal Desember mendatang dua nama itu bisa segera muncul. "Sehingga dalam sebulan berikutnya kita proses menjadi Wakil Bupati Terpilih," kata Akhid.

Akhid menyatakan pihaknya sudah menyiapkan tim pembahas Wabup. Tim tersebut berisi perwakilan dari seluruh fraksi DPRD Kulonprogo. Utamanya partai pengusung.

Salah satu pendaftar, yang kini menjabat sebagai Kepala Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Anton Supriyono mengatakan niat maju sebagai cawabup karena mendapat dukungan dari rekan-rekannya di Paguyuban Kepala Desa se-Kulonprogo atau Bodronoyo. Keikutsertaan ini dilandasi upaya memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

"Apalagi, ada beberapa aspirasi terkait pemerintahan desa dan perangkatnya yang belum terselesaikan hingga kini," ujar pria akan purna tugas pada Januari 2020 mendatang itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News