Advertisement
Ini Sikap Bupati soal Kasus Netralitas PNS saat Pilkada Bantul 2015
Ilustrasi PNS - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Bawaslu Bantul berharap pada Pilkada 2020 tidak ada lagi ASN yang melanggar netralitas. Pasalnya kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2015 menjadi aib bagi pelaksanaan pesta demokrasi di Bumi Projotamansari.
Bahkan dua bulan lalu, kata Nuril, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat mendatangi kantor Bawaslu Bantul untuk menanyakan soal pelanggaran ASN 2015 berikut tindak lanjutnya. Ke-13 ASN dalam Pilkada 2015 lalu diakui Nuril memang terbukti melanggar. Bukan hanya pelanggaran pemilu, namun juga pelanggaran dalam undang-undang yang mengatur ASN.
Advertisement
Itulah sebabnya, Bawaslu Pusat juga sudah menyampaikan pelanggaran tersebut pada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Adapun sanksinya, kata dia, diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. “Tadi Pak Bupati bilang orangnya enggak enakan, [akhirnya ASN yang melanggar netralitas] dirangkul. Waktu itu tak ada sanksi, tapi diberi surat peringatan agar tak mengulangi lagi dan mau bekerja membangun Bantul,” kata Nuril, Senin (2/12/2019).
Bupati Bantul Suharsono juga menyampaikan terkait kebijakannya merangkul ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, “Saya orangnya tidak tegaan, sehingga tidak beri sanksi. Tidak perlu lagi bermusuhan yang penting ayo bersama membangun Bantul,” ucap Suharsono.
Sekda Bantul, Helmi Jamharis mengatakan soal sanksi pelanggaran ASN merupakan kebijakan kepala daerah. Ia meminta kebijakan itu tidak dipersoalkan. “Pak Bupati mengambil kebijakan seperti itu menjadi ranah beliau kebijakan yang diambil,” kata Helmi.
Meski begitu pihaknya mengaku siap menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Dalam pekan ini Pemkab Bantul akan mengeluarkan edaran Bupati Bantul kepada semua OPD dan kepala desa di Bantul agar bersikap netral dalam pilkada Bantul. “ASN siapa pun yang akan jadi pimpinan harus ditaati tanpa terlibat dalam dukung mendukung,” ujar Helmi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
AJARAN AGAMA: Generasi Milenial Dinilai Penting Belajar Fikih
DPD Golkar Kota Jogja Pastikan Penjaringan Singgih Raharjo Tak Ada Masalah Meski Masih Jadi Pj Wali Kota
576.619 Penumpang Mudik Naik KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta selama Lebaran 2024
Tanggapi Putusan MK, PSHK FH UII Minta Peraturan Netralitas ASN hingga Bansos Disempurnakan
Advertisement
Kejati DIY Menyita Uang Tunai Rp12 Miliar Atas Kasus Penggelapan Pajak
PKS dan PAN Bantul Belum Bisa Pastikan Berkoalisi dengan Partai Lain di Pilkada Bantul
Rekonstruksi Pembunuhan Istri di Semanu, Gunungkidul, Pelaku Membunuh saat Korban Tertidur
Persik vs PSS Hujan Gol di Babak Pertama, Dua Gol Persik Diciptakan dari Tendangan Penalti
PENINGKATAN KAPASITAS SDM WISATA: Dispar DIY Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Event
Advertisement
Tol Jogja-YIA, Sosialisasi 1.880 Lahan Terdampak Mulai Dilakukan
Penjaringan Golkar untuk Pilkada Sleman Ditutup, Ini Detail Pendaftarnya
Bertanding Malam Ini, Berikut Susunan Pemain dan Head to Head Persik Kediri vs PSS Sleman
JJLS Disebut Rawan, Bupati Gunungkidul Minta Kelompok Jaga Warga Mengambil Peran
Kereta Api Terlambat, Daops 6 Yogyakarta Minta Maaf
Advertisement
Daftar Calon Bupati Lewat Golkar, PDIP, dan Gerindra, Ini Penjelasan Abdul Halim
Berita Pilihan
Advertisement
Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Kereta Bandara YIA Rabu 24 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Rabu 24 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 24 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Rabu 24 April 2024
- Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Advertisement
Advertisement
