Tak Cuma Droping, TNI Bangun 18 Sumur Bor untuk Warga Gunungkidul
Kodim 0730/Gunungkidul membangun 18 sumur bor untuk membantu warga mengatasi krisis air bersih. BPBD juga memetakan potensi sumber air.
Ilustrasi. /Solopos-Burhan Aris Nugraha
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kepala Kejari Gunungkidul Asnawi Mukti memastikan ada sanksi untuk dua petugas yang terbukti bersalah karena menyebabkan tahanan kabur seusai sidang pada Rabu (23/10/2019). Meski demikian, untuk sanksi masih menunggu keputusan dari Kejaksaan Agung.
“Proses penyelidikan internal sudah dilakukan dan hasilnya ada kesalahan yang dilakukan petugas hingga ada tahanan yang kabur,” kata Asnawi kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).
Asnawi tidak merinci kesalahan apa yang diperbuat kedua petugas pengawal tahanan sehingga menyebabkan seorang tahanan kabur. “Yang jelas akan diselesaikan sampai tuntas. Untuk saat ini penyelidikan sudah diserahkan ke Kejati DIY untuk diteruskan ke Kejagung,” katanya.
Sambil menunggu turunnya sanksi dari Kejagung, dua petugas yang terbukti bersalah dibebastugaskan sebagai pengawal tahanan. Untuk sementara keduanya diperbantukan menjaga perpustakaan. “Sanksinya masih menunggu, tapi untuk sementara kami pindahkan tugasnya ke tempat lain,” kata Asnawi.
Disinggung mengenai keberadaan tahanan yang kabur, Asnawi mengakui belum mengetahuinya. Menurut dia, upaya pencarian sudah dilakukan, baik oleh tim internal Kejari Gunungkidul maupun meminta bantuan dari pihak kepolisian. “Untuk mencari saya ikut turun. Beberapa waktu lalu saya ikut ke Pekalongan, Jawa Tengah, selama dua hari untuk mencarinya, tapi belum membuahkan hasil,” katanya lagi.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Gunungkidul, Ari Hani Saputri, mengatakan jajarannya terus berupaya mencari keberadaan tahanan yang kabur karena hingga sekarang belum juga tertangkap. “Kami masih berupaya mencarinya. Untuk memaksimalkan pencarian yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang [DPO],” kata Hani.
Saat ditanya mengenai sanksi kepada petugas yang menyebabkan tahanan kabur, dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung. Meski demikian, ia mengungkapkan pemberian sanksi mengacu pada Peraturan Pemerintah No.53/2010 tentang Disiplin PNS. “Pegawai kejari sama seperti PNS, jadi sanksi mengacu pada PP ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (23/10) DN kabur saat hendak dikembalikan ke Rutan Wirogunan, Kota Jogja, seusai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Wonosari. Namun belum sampai di tempat tujuan, DN kabur melarikan diri dan hingga sekarang masih terus dicari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kodim 0730/Gunungkidul membangun 18 sumur bor untuk membantu warga mengatasi krisis air bersih. BPBD juga memetakan potensi sumber air.
Verifikasi LP2B nasional mencapai 86,08 persen. ATR/BPN menargetkan angka 87 persen rampung tahun ini, lebih cepat dari target 2029.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat 125.000 pekerja PHK telah mencairkan JHT hingga Juli 2026, sementara 31.000 pekerja menerima JKP.
Megawati Soekarnoputri menyoroti eksploitasi tambang dan hutan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak serta mengancam generasi mendatang.
BGN mempertimbangkan test kit di setiap dapur SPPG untuk mendeteksi kandungan berbahaya pada makanan dan mencegah keracunan MBG.
BI mencatat transaksi KKI pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada triwulan II 2026, naik 69,5 persen dibanding tahun sebelumnya.