Diguyur Berbagai Bantuan, Angka Kemiskinan di Bantul Cuma Turun 0,51 Persen

Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus memggenjot program-program pemberdayaan dan bantuan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan lebih banyak lagi. Sebab penurunan angka kemiskinan 2019 lalu belum terlalu signifikan, hanya turun 0,51% dari 13,43% pada 2018 dan 12,92% di akhir 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan penurunan angka kemiskimam 0,51% sudah lumayam banyak meski belum signifikan. "Target kami sampai 2021 nanti angka kemiskinan turun sampai di angka di bawah satu digit [di bawah 10 persen]," kata Helmi, saat ditemui di Parasamya, Kompleks Pemerintaham Kabupaten Bantul, Selasa (14/1/2020).

Helmi mengatakan berbagai kegiatan pengentasan kemiskinam disiapkan, mulai dari pemberdayaan di hampir setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemberian bantuan langsung makanan boga sehat khusus untuk warga miskin absolut yang tidak memiliki kemampuam untuk bekerja.

Selain itu pihaknya juga meminta semua pemerinyah desa untuk ikut mengentaskan kemiskinan melalui dana desa (DD). Misalnya, kata dia, pembangunan rumah tidak layak huni yang dianggarkan tiap desa lima unit rumah warga miskin agar setiap tahunnya ditingkatkan. Desa juga diminta mengembangkam badan usaha milik desa (BUMDes) agar berkembang sehingga lebih banyak lagi warga yang bisa diberdayakan.

"Kami juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaam untuk memperioritaskan warga Bantul dalam pemanfaatan tenaga kerja," ujar Helmi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul, Didik Koesbianto mengatakan jumlah penduduk miskin di Bantul berkurang sekitar 3.000an jiwa. Pada 2018 lalu jumlah warga miskin ada 134,48 ribu atau 13,43%. Sementara 2019 ada 131,15 ribu jiwa atau 12,92%. "Secara absolut turun sekitar tiga ribuan penduduk. Penurunan ini secara presentase kecil karena jumlah penduduk juga bertambah," kata Didik seusai beraudiensi dengan Bupati Bantul Suharsono.

Didik mengatakan bantuan langsung seperti boga sehat, bantuan pangan non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH) sejauh ini dinilainya yang cukup ampuh untuk menekan angka kemiskinan. Namun persoalannya, kata dia, tidak semua program tersebut tepat sasaran. Dalam proses pendataaN yang dilakukan BPS, pihaknya menemukan beberapa kasus penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

Dalam pendataan warga miskin, BPS Bantul menggunakan tingkat kesejahteraan ada 10 level atau 10 desil. Desil satu adalah warga sangat miskin, sementara desil 10 adalah warga mampu atau paling sejahtera. "Yang katagori desil 10 itu ada juga yang menerima bantuan walaupun jumlahnya 0,89 persen, tapi faktanya ada. Sementara desil satu juga ada yang tidak menerima, " ujar Didik.

"Misalnya dari desil satu atau paling mskin yang mendapat bantuan BPNT Cuma 47 persen, eklusen eror-ternyata enggak sampai separuhnya, desil 10 masih ada 0,89 persen, tetap masih ada yang dapat. Paling banyak di antara desil tiga sampai desil lima 36 persen. Rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat adanya di desil lima dan enam," tambah Didik.

Memang untul mencari yang tepat sasaran 100% cukup sulit. Namun sebisa mungkin yang tidak tepat sasaran itu dapat diminimalisir. Menurut dia, kesuksesan dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya dari pemerintah, namun butuh partisipasi masyarakat juga, salah satunya dengan menyadari jika memang sudah sejahtera untuk mengalihkan bantuan jika memang masuk dalam data penerima bantuan. Artinya menyerahkan bantuan tersebut kepada pihak yang lebih berhak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bantul, data penerima bantuan PHK per Januaro 2020 sebanyak 58.156 orang dan terbanyak di Kecamatan Sewon, Pandak, dan Imogiri. Sementara penerima bantuam BPNT sebanyak 94.253 orang dan terbanyak di Kecamatan Imogiri, Sewon, Pandak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.