Warga Terdampak Proyek Tol Resah Tak Dapat Tanah Pengganti, Ini Janji Bupati Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN--Banyaknya warga terdampak pembangunan jalan tol yang khawatir kesulitan mencari lahan pengganti mendapat perhatian dari Pemkab Sleman. Pemkab mengaku siap untuk membantu administrasi hingga memfasilitasi pertemuan antara pembeli dan penjual untuk lokasi pengganti.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan Pemkab siap membantu secara administratif bagi warga yang kesulitan mendapatkan lahan pengganti dampak pembangunan jalan tol. Meski begitu, lanjut Sri, Pemkab tidak akan mencampuri negoisasi antara pembeli dan penjual.

"Pendampingan secara administratif, kami siap membantu. Kami juga siap memfasilitasi pertemuan (mediasi) lokasi pengganti," katanya, Senin (20/1/2020).

Menurut Sri, warga yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tetap akan mendapatkan kompensasi ganti untung. Hanya saja, dia berharap agar warga terdampak lebih bijak ketika memanfaatkan dana ganti untung tersebut sesuai tujuan utamanya untuk membeli tanah atau rumah pengganti.

"Gunakan uang ganti untung dengan bijak. Prioritaskan untuk membeli tanah atau rumah dulu. Jangan digunakan untuk membeli hal hal yang sifatnya konsumtif," jelasnya.

Disinggung soal penggunaan tanah kas desa (TKD), Sri tidak sependapat seratus persen. Alasannya penggunaan TKD sifatnya hanya sementara dan menggunakan sistem sewa. Padahal kebutuhan warga terdampak adalah tanah atau rumah permanen. "Saya rasa tanah-tanah yang bisa dibeli oleh warga terdampak di wilayah Sleman masih mencukupi. Tinggal bagaimana warga bisa mencari dan mendapatkannya," katanya.

Disinggung soal rencana relokasi bagi warga terdampak, Sri mengaku hal itu belum terpikirkan. "Untuk melakukan relokasi warga terdampak (secara bersama-sama), kami masih belum pikirkan. Yang jelas, kami berharap agar warga terdampak jangan panik dulu agar harga tanah tidak melambung," ujarnya.

Senada dengannya, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan warga terdampak proyek jalan tol akan mendapatkan pendampingan untuk mengelola uang ganti untung. Pendampingan dilakukan, katanya, untuk kepentingan yang lebih produktif. "Uangnya diberdayakan untuk kepentingan yang lebih produktif. Misalnya melalui program pemberdayaan masyarakat," kata Krido.

Selain itu, warga terdampak juga bisa memanfaatkan TKD sepanjang mereka mengajukan izin ke pemerintah desa. Hanya saja, lanjut dia, TKD yang digunakan untuk usaha pertanian dan bukan hunian. Hal itu sesuai dengan aturan Pergub DIY No 34/2017 tentang Pemanfaatan TKD lahan persawahan. "Menggunakan TKD harus sesuai peruntukannya, tidak boleh untuk hunian," tegasnya.

Sejumlah warga terdampak mengaku khawatir tidak bisa mendapatkan lahan pengganti ketika rumah dan sawahnya terkena proyek jalan tol. "Itu yang dikhawatirkan oleh warga. Apakah yang ganti untung yang diberikan juga cukup untuk membangun rumahnya? Apalagi tanah di Sleman kan terbatas," kata Dukuh Temanggal 1 Purwomartani Sugiharto.

Mewakili warga yang terdampak, Sugi berharap agar ada solusi dari pemerintah terkait kekhawatiran warga tersebut. Pendampingan bagi warga terdampak, kata Sugi dinilai penting agar tidak menanggung beban lebih berat setelah tanah dan sawah mereka hilang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.