Kerusakan EWS di Sejumlah Lokasi Belum Ada Solusi

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul mendata puluhan early warning system (EWS) tanah longsor dan tsunami yang dipasang di sejumlah titik kondisinya rusak. Hingga saat ini belum ada solusi untuk perbaikan maupun penggantian EWS yang baru.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan EWS tanah longsor terdapat di 30 titik, namun hanya tiga yang berfungsi. Sebanyak 25 unit lainnya rusak dan dua unit hilang dicuri orang tak bertanggung jawab.

Kondisi yang sama juga terjadi pada EWS tsunami. Dari tujuh alat yang dipasang di kawasan pantai, hanya EWS yang dipasang di Pantai Baron yang masih berfungsi dengan baik. “Sisanya rusak semua akibat terjangan ombak beberapa waktu lalu,” kata Edy kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut dia, untuk proses perbaikan BPBD tidak memiliki anggaran. Terlebih, kata Edy, aset EWS bukan milik Pemkab. Sebagai contoh, alat peringatan dini tanah longsor yang terpasang merupakan milik desa karena aset tersebut sudah dihibahkan ke desa sehingga BPBD tidak memiliki kewenangan untuk pemeliharaan.

Hal yang sama juga berlaku untuk EWS tsunami. Meski alat terpasang di wilayah pantai Gunungkidul, fasilitas tersebut masih menjadi milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk perbaikan, Edy mengakui sudah mengusulkan sejak 2018, namun hingga sekarang belum ada upaya penggantian dengan alat yang baru. “EWS sangat membantu masyarakat khususnya menghadapi ancaman bencana. Selain mengandalkan EWS kami juga terus berupaya meningkatkan kesadaran warga tentang mitigasi bencana melalui sosialisasi,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gunungkidul, Agus Wibowo Arifianto. Meski alat pendeteksi dini banyak yang rusak, BPBD terus menggelar sosialisasi kepada masyarakat dengan memperluas jaringan desa tangguh bencana atau destana. “Belum semua desa menjadi destana, tapi pembentukan terus kami lakukan secara bertahap. Untuk tahun depan ada enam desa yang dijadikan destana,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.