PILKADA BANTUL: Totok Sudarto Diterpa Isu Mahar Politik, Disebut Setor Rp500 Juta untuk Gerindra

ilustrasi. - dok
03 Maret 2020 16:57 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Bakal calon wakil Bupati Totok Sudarto diterpa isu mahar politik untuk mendampingi bakal calon bupati Bantul Suharsono. Ia dikabarkan telah menyerahkan uang sebesar Rp500 juta kepada Gerindra sebagai dana awal modal kampanye.

Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis (Proseda) Kabupaten Bantul, Zahrowi, Selasa (2/3/2020). Zahrowi tidak mengetahui langsung soal pemberian mahar tersebut, melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain.

“Kalau ini benar maka sangat mencederai demokrasi,” kata Zahrowi.

Namun isu tersebut ditepis oleh Totok Sudarto. Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Kesejahteraan Rakyat ini menyatakan tidak mengeluarkan apapun karena memang tidak memiliki banyak uang, “Karena memang enggak punya uang. Ngerti kan seorang pensiunan ASN gajinya berapa. Penghasilan saya bisa dilihat dari laporan LHPN [laporan harta Kekayaan Pejabat Negara],” ucap Totok.

Meski demikian jika hanya sekedar untuk menjamu tamu seperti untuk makan minum dalam pertemuan, tentu pihaknya juga akan mengupayakannya semampu yang dia punya. Ia juga sudah membicarakan soal operasional tersebut dengan Suharsono karena dirinya tidak tidak memiliki operasional cukup banyak.

“Kalau mengumpulkan orang semampu saya operasionalnya saya tangani. Biaya operasional. enggak ada mahar-maharan,” kata dia.

Sekretaris Gerindra Bantul, Darwinto juga membantah adanya mahar politik dari Totok Sudarto. Darwinto mengatakan sampai saat ini belum ada bakal calon yang resmi mendampingi Suharsono karena dinamika politik masih cair.

Ia menilai isu Totok memberikan uang ke Gerindra merupakan kampanye hitam yang ingin menjatuhkan Suharsono dan Gerindra. “kami tak pernah ada mahar politik,” kata Darwinto.

Namun demikian Darwinto tidak menampik bahwa bakal calon bupati maupun wakil bupati yang diusung Gerindra dan partai koalisi nantinya harus ikut membantu biaya kampanye. Anggaran kampanye itu nanti dihitung setelah ada bakal calon bupati dan wakil bupatinya. Dana kampenye patungan partai politik dan bakal calon itu nantinya, kata dia, juga akan disampaikan kepada publik secara transparan.