PILKADA BANTUL--Poros Tengah Kian Jemawa

ilustrasi. - dok
16 Maret 2020 15:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Koalisi poros tengah mengklaim sudah memenuhi persyaratan administratif untuk mengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul. Meski begitu poros tengah tetap menunggu partai lain yang masih dalam proses penjaringan sebelum mendeklarasikan pasangan bakal calon.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bantul, Mahmud Ardi Widanto mengatakan koalisi poros tengah segera dideklarasikan karena sejauh ini sudah ada tiga partai yang sudah sepakat mengusung bakal calon.

Selain PAN yang memiliki enam kursi di DPRD Bantul, dia mengklai dua partai lainnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrat yang masing-masing memiliki dua kursi di DPRD Bantul.

Bakal calon bupati yang akan diusung juga dipastikan Mahmud Ardi Widanto, "Kami tinggal menunggu pasangannya," kata Ardi, saat dihubungi, Senin (16/3/2020).

Ardi mengatakan ada sejumlah nama bakal calon wakilnya yang sedang digodok, di antaranya Sagiran, Nur Rakhmat, Setiya, Kusilah, Agus Santoso, Jati Nur Cahyo, dan Amir Syarifuddin. Nama-nama itu juga tengah disurvei oleh pihak ketiga.

Pihaknya belum mendeklarasikan diri karena masih menunggu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar yang masih dalam tahap penjaringan. Akan tetapi tanpa kedua partai tersebut pun, kata Ardi, poros tengah sudah memenuhi syarat administratif untuk mendaftar, yakni sembilan kursi. "Tanpa PKS tanpa Golkar saya pastikan tetap maju Pilkada Bantul," tegas Ardi.

Putra dari politikus senior PAN, Totok Daryanto ini mengklaim poros tengah atau poros alternatif merupakam aspirasi masyarakat Bantul. Ia menyebut warga Bantul menginginkan adanya perubahan dan penyegaran sehingga pihaknya menangkap peluang tersebut untuk memperjuankan aspirasi masyarakat.

Ardi juga berharap majunya pasangan poros tengah, bisa menambah banyak pilihan bakal calon. Hal itu menurut dia juga sekaligus menepis tudingan bahwa poros tengah dianggap hanya sebagai pemecah suara salah satu pasangan calon.