Penumpang Trans Jogja Turun 69%, Armada Belum Dikurangi

Harianjogja.com, JOGJA-- Pandemi corona berdampak pada penurunan jumlah penumpang Trans Jogja mencapai 69% setiap harinya. Meski demikian manajemen belum mengurangi jumlah armada sehingga semua bus masih dioperasikan meski ada pengurangan waktu operasional.

Direktur PT Anindya Mitra Internasional (AMI) Dyah Puspitasari menjelaskan dampak corona membuat jumlah pengguna Trans Jogja menurun hingga 69%. Menurut hitungannya pada saat hari normal jumlah penumpang harian mencapai sekitar 20.000 orang. Namun saat ada pandemi corona hanya sekitar 7.000 orang saja.

"Kalau rata-rata saat normal 20.000 penumpang, kalau sepi saat normal 17.000 penumpang. Sekarang [saat pandemi corona hanya sekitar 7.000 penumpang," ungkapnya Jumat (16/4/2020).

Ia mengatakan penurunan sekitar 69% penumpang setiap harinya itu terpantau sejak 1 April 2020. Tetapi pada Maret 2020 sudah mulai terjadi penurunan penumpang sekitar 31%. Padahal bulan Februari 2020 lalu kondisinya masih sangat normal dan sebelumnya tidak ada perkiraan akan terjadinya penurunan penumpang.

"Tetapi begitu ada pandemi ini maka pengguna Trans Jogja menurun, karena sesuai imbauan kita harus di rumah saja kecuali ada kegiatan penting," katanya.

Penumpang yang masih bertahan menggunakan Trans Jogja itu kemungkinan para pekerja yang sesekali harus berangkat ke kantor atau pihak yang sekedar ingin keluar rumah untuk keperluan penting.

Dyah menyatakan meski pun jumlah pengguna menurun drastis, pihaknya belum memiliki rencana untuk mengurangi jumlah bus maupun rute yang beroperasi. "Sampai saat ini baik rute maupun armada masih beroperasi, tidak ada pengurangan armada, masih full operasi," katanya.

Dyah menambahkan meski jumlah penumpang menurun drastis namun tidak berpengaruh terhadap anggaran. Mengingat Trans Jogja dikelola BUMD dengan sistem buy the service dan sepenuhnya dibiayai dengan APBD DIY dan tidak terpengaruh adanya penurunan penumpang. Soal adanya pendapatan dari pembayaran penumpang, hal itu merupakan tambahan. Tetapi pelayanan itu tidak berhubungan langsung dengan keuntungan secara finansial. Keuntungannya adalah kebutuhan pelayanan transportasi tetap terpenuhi.

"Kami ini kan public service, jalan kami dibiayai Pemda sebagai pemangku kepentingan pelayanan publik. Jadi istilahnya adalah terdampaknya bukan pada biaya, tetapi pengurangan jam operasional," katanya.

Sebelum adanya pandemi corona, lanjutnya, pihaknya sedang merencanakan usulan ke Dinas Perhubungan DIY untuk memperbarui operasional serta mengevaluasi rute baik yang diminati maupun yang tidak diminati. Sehingga antar kebijakan pemerintah bisa sejalan dengan kebutuhan masyarakat selaku pengguna transportasi.

"Kalau kepentingan pemerintah adalah kepentingan kebijakan, ada tempat tertentu yang diberikan sarana transportasi publik untuk membantu melakukan perpindahan. Kepentingan kedua adalah masyarakat di daerah tertentu yang faktanya mereka masih membutuhkan. Untuk menyatukan kedua kepentingan ini kami perlu berkomunikasi," ucapnya.