Bukit di Sleman Digunduli Demi Proyek Perumahan, Ini Kata Pakar Lingkungan & Bencana

Harianjogja.com, JOGJA--Pembangunan perumahan di Gunung Gedang, Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Sleman terus berlangsung. Menurut Direktur PT Mulia Mitra Maju Makmur, Heri Prasetyo, rencana pembangunan perumahan di kawasan itu sudah melalui kajian lingkungan yang ketat. Nantinya bukit tersebut akan dipangkas hingga menyisikan tinggi lima meter saja. Ahli geologi mewanti-wanti dampak lingkungan yang ditimbulkan adanya perumahan yang menggusur bukit.

Kepada harianjogja.com, ia menunjukan sejumlah dokumen yang merujuk pada kelayakan proyek. Mulai dari kajian geologi, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL – UPK), bahkan kajian dampak terhadap lalu lintas sekitar. Ia menjamin pembangunan perumahan di kawasan itu tidak akan berdampak terhadap kondisi lingkungan.

“Karena batuannya keras, mau dibangun banyak lantai pun masih aman dan kuat. Jadi gak akan ada dampak terhadap struktur tanah,” katanya saat ditemui harianjogja.com di kantornya.

BACA JUGA: UGM Minta Warganya yang Jadi Korban Pelecehan Seksual Dosen Swinger untuk Melapor

Selain itu, soal pasokan air, Heri mengatakan kawasan perumahannya akan memanfaatkan air dari PDAM Sleman. Dengan begitu, ia mengklaim bahwa ketersediaan air tanah untuk masyarakat dan pertanian tidak akan terganggu oleh keberadaan perumahan.

“Salah satu syarat perizinan pembangunan perumahan itu harus ada rekomendasi sebagai pelanggan PDAM,” ujarnya.

Sebagai perusahaan pengembang, PT. Mulia Mitra Maju Makmur juga berencana membangun area perkebunan yang tak jauh dari lokasi perumahan. Lahan yang digunakan merupakan tanah kas desa yang disewa oleh perusahaan pengembang.

Menanggapi keberadaan proyek tersebut, pakar lingkungan dan bencana dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogja, Eko Teguh Paripurno, menerangkan bukit yang dikepras habis dan rata memang tidak akan menyebabkan longsor.

Namun ia mengingatkan setiap kawasan tak boleh kehilangan fungsi ekologisnya. Hal tersebut, katanya, sudah menjadi peraturan setiap pembangunan. Terlebih pembangunan perumahan perlu memperhatikan sistem air, sanitasi, dan limbah keluarga.

“Urusan itu sering diabaikan. Di sisi lain pejabat yang berwenang tidak tegas terhadap penyimpangan tersebut,” katanya laki-laki yang akrab disapa Kang ET kepada harianjogja.com, Minggu (2/8/2020)

Tak cuma itu, sistem saluran buangan limpasan air hujan, sistem resapan air hujan, sempadan jalan, dan persentase lahan terbuka wajib juga mendapat perhatian. Poin-poin yang disoroti oleh Kang ET ada baiknya perlu disikapi dengan bijak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News