Bersama Pammaskarta, Pemda DIY Sediakan Air Minum Berkelanjutan

JOGJA—Pemerintah Daerah DIY bersama Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (Pammaskarta) terus berupaya menyediakan air minum layak, aman, dan berkelanjutan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting, terutama lantaran air menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak tergantikan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pammaskarta Kabupaten Bantul, Prihatin Sri Wahyuni, dalam Podcast Pembangunan bertema Pemenuhan Penyediaan Air Minum Berkelanjutan di DIY pada Minggu (24/8/2025). Podcast ini merupakan inisiasi dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWP2) Setda DIY.

Dalam diskusi tersebut, Prihatin bercerita bahwa penyediaan air minum maupun air untuk kebutuhan lain, terdiri dari dua jalur. Pertama jalur dari badan usaha milik daerah. Kedua berasal dari swadaya masyarakat. Pammaskarta yang terbentuk sejak 2008 merupakan wadah komunitas masyarakat dalam menciptakan, mendekatkan, dan memperluas jangkauan warga akan air secara swadaya.

BACA JUGA: Subsidi Trans Jogja 2026 Dipangkas Rp6,8 Miliar, Begini Nasib Wacana Trayek Gunungkidul

Pammaskarta lahir setelah gempa besar di Jogja pada 2006. Setelah itu, dalam memastikan akses air semakin mudah, muncul banyak komunitas masyarakat. Namun kala itu belum ada wadah. Setelah berkomunikasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, kemudian terbentuklah Pammaskarta yang ada di kabupaten dan kota di DIY.

"Kami sudah memetakan wilayah [yang sekiranya perlu bantuan dari Pammaskarta], agar tidak ada tumpang tindih [dengan badan usaha milik daerah]," katanya. "Anggota Pammaskarta di Bantul ada 363 kelompok, kalau di DIY ada 1.000 lebih."

Kegiatan Pammaskarta bersifat sosial, bukan dalam ranah bisnis. Melalui Pammaskarta, ada koordinasi dengan banyak pihak, termasuk pemerintah terkait, agar penyediaan air kepada masyarakat semakin tepat dan cepat. "Banyak pelatihan pengelolaan yang ada di Pammaskarta Bantul. Kami juga berkoordinasi dengan Bappeda, banyak sekali kebijakan yang harus kami tahu, seperti apa, dan mau dibawa ke mana Pamaskarta Bantul ke depannya," kata Prihatin.

Analis Kebijakan Ahli Muda Biro PIWP2 Setda DIY, Udiyono, mengatakan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, menyatakan bahwa capaian akses air layak di DIY sudah mencapai 96,41%. Pemerintah pusat menargetkan 100% akses dan ketersediaan air yang layak dan aman di Indonesia pada tahun 2045. Biro PIWP2 Setda DIY, melalui beragam analisis, kajian, hingga evaluasi, menerbitkan aturan pengelolaan air yang selaras dengan arah jalan pusat.

Adapun beberapa strategi pengelolaan air yang layak, aman, serta nantinya berkelanjutan di DIY meliputi setidaknya enam hal. "Pertama gimana DIY meningkatkan akses layanan air minum layak dan aman bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Kedua terkait peningkatan kemampuan pendanaan, pengembangan, dan alternatif pembiayaan," kata Udi.

Strategi ketiga tentang peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Keempat berupa pengembangan dan penerapan standar kriteria. "Strategi kelima terkait dengan peningkatan penilaian bahan baku air minum berkelanjutan. Keenam tentang peran badan usaha dan masyarakat," katanya.

Komisi C DPRD DIY, Raden Inoki AP, mengatakan akses serta ketersediaan air di DIY perlu senantiasa ditingkatkan. Apabila sebelumnya berbicara tentang air yang layak dan aman, lanjut Inoki, maka sekarang ditambah unsur keberlanjutan. "Ini pekerjaan rumah kita semua, gimana penyediaan air bisa terus ke masyarakat dalam kondisi layak, aman, dan selalu tersedia untuk masyarakat," katanya.

Inoki menambahkan, DPRD DIY mendukung peningkatan akses dan ketersediaan air di DIY. "Termasuk dari pendanaan kami siapkan, karena ini kebutuhan dasar. Selain program reguler, DPRD terus mengupayakan kegiatan yang berhubungan dengan air sehat untuk masyarakat," kata Inoki. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News