Pendekatan Kedaulatan Rakyat Jadi Dasar Pelaksanaan Pilkada

Anggota MPR F-NasDem, Subardi bersama Sosiolog UGM Ari Sujito saat menggelar sosialisasi 4 Pilar di Subardi Center, Papringan Sleman, Sabtu (26/9 - 2020)./Ist
27 September 2020 22:57 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 9 Desember mendatang menuai perdebatan. Pelaksanaan Pilkada yang bersamaan dengan masa pandemi Covid 19 dinilai membahayakan. Namun sebagian masyarakat menilai, usulan ini tidak realistis karena masa Pandemi tidak dapat dipastikan.

Pro dan kontra mengenai pelaksanaan Pilkada dinilai wajar sebagai khasanah dalam berdemokrasi. Pemerintah pun memutuskan Pilkada tetap digelar. Alasannya, agenda pembangunan daerah akan terbengkalai karena kepala daerah kehilangan legitimasinya.

Menurut Anggota MPR F-NasDem, Subardi, pendekatan kedaulatan rakyat digunakan pemerintah untuk tetap menggelar Pilkada. Prinsip kedaulatan rakyat mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya secara konsisten, baik hak politik, hak ekonomi dan hak kesehatan.

“Pelaksanaan kedaulatan rakyat tak boleh surut meski perlu menyesuaikan dengan keadaan. Itulah hakikat dari Empat Pilar bangsa yang tujuannya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia,” jelasnya saat menggelar sosialisasi 4 Pilar di Subardi Center, Papringan Sleman, Sabtu (26/9/2020).

Memahami 4 pilar berbangsa dalam konteks Pilkada di masa pandemi, lanjutnya, dilakukan dengan cara mengubah pola pikir yang lebih bijaksana. Saat ini, Pilkada digelar dengan protokol ketat, mungkin saja ke depan Pilkada digelar dengan sistem online. “Apapun bentuknya, kedaulatan rakyat tidak boleh dikesampingkan karena gagasan besar dari kedaulatan rakyat adalah menyelamatkan rakyat," papar Ketua DPW NasDem DIY itu.

Sejalan dengan Subardi, Sosiolog UGM Ari Sujito menilai kedaulatan yang paling konkret adalah rakyat bisa bekerja. Jika terdapat perdebatan soal Pilkada, maka tugas negara untuk meyakinkan rakyatnya. “Wacana Pilkada ditunda karena banyak yang ragu. Maka yakinkan. Damaikan dua kepentingan, kedaulatan dan kekhawatiran,” katanya.

Agenda sosialisasi 4 pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) diikuti segenap kader NasDem se DIY. Dalam sosialisasi kali ini, tema kedaulatan rakyat sebagai hakikat dari 4 pilar diulas karena relevan dengan kondisi masyarakat yang akan menggelar Pilkada baik di Sleman, Bantul maupun Gunungkidul. (*)