Pil Pahit Meluasnya Penularan Covid-19 di DIY

Ilustrasi. - Freepik
08 Oktober 2020 04:17 WIB Bhekti Suryani Jogja Share :

Penularan Covid-19 di DIY kini telah mencapai fase meluas dan sulit dikendalikan. Virus Corona telah masuk ke berbagai sektor mulai dari perkantoran, pasar, lembaga pendidikan hingga kawasan wisata. Kendati demikian tak ada perubahan signifikan di kebijakan pemerintah untuk mengendalikan laju transmisi. Bila tak ada upaya serius mengendalikan transmisi, layanan rumah sakit bisa kolaps, nyawa warga dipertaruhkan. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.

Riris Andono Ahmad masih ingat dengan pernyataan Gubernur sekaligus Raja Kraton Jogja Sri Sultan HB X awal Juni lalu. Kala itu sang raja baru saja melintasi Kawasan Titik Nol yang berada di jantung Kota Jogja. Sultan seketika berang setelah melihat warga dengan santainya berkerumun tanpa mengenakan masker. Padahal pandemi Covid-19 masih menghantui Bumi Mataram.

Saking geramnya dengan kelalaian warga terhadap protokol kesehatan, Sultan sampai mengeluarkan kalimat ancaman bakal menutup Malioboro bila warga tak disiplin mengenakan masker dan menjaga jarak.

“Ketika ada uji coba new normal dan ada orang nongkrong di Malioboro, Sultan bikin pernyataan kalau seperti itu akan dikunci, makanya jadi sepi [kawasan Malioboro],” ungkap epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu bercerita pada September lalu.

Kala itu kasus Covid-19 belum menjadi-jadi seperti sekarang. Kasus Corona di DIY masih bisa dengan mudah ditelusuri sumber penularannya. Kondisinya mirip dengan situasi Maret 2020, saat virus tersebut pertama kali diumumkan ditemukan di Jogja. Hingga Mei sampai awal Juni 2020, penularan Covid-19 di wilayah ini melandai dan terkendali.

Bila merujuk data harian kasus Covid-19 yang diumumkan Pemda DIY baik melalui media sosial maupun yang disampaikan ke media, jumlah kasus harian Covid-19 yang dilaporkan pada periode Mei hingga Juni 2020, rata-rata belum mencapai puluhan kasus setiap harinya. Di hari-hari tertentu bahkan tak ada kasus positif yang ditemukan alias nihil.

Meski saat itu sempat ditemukan kasus transmisi lokal dan muncul sejumlah klaster besar seperti klaster Indogrosir atau klaster pedagang ikan serta kasus impor dari luar daerah yang jumlahnya masih terbatas. Petugas kesehatan dengan cepat menelusuri warga yang kemungkinan terkait sejumlah klaster besar, menemukan mereka yang positif terinfeksi lalu dipisahkan dari populasi agar tak menulari warga lainnya. Sejumlah klaster besar tuntas ditelusuri.

“Memang pada fase [periode Mei-Juni] itu kita mampu kendalikan transmisinya. Kita tidak bisa menghentikan transmisi tapi bisa mengendalikan. Sampai Mei klaster besar bisa kita selesaikan kemudian banyak kasus impor,” kata akademisi yang biasa disapa Doni,” tersebut.  

Kini kondisi di DIY tak lagi sama seperti periode Mei atau Juni saat Corona melandai. Riris Andono Ahmad menyebut penularan Covid-19 di Jogja kini sudah meluas hingga sampai pada tahap penularan komunitas atau community transmission. Saat terjadi penularan komunitas, upaya petugas kesehatan melakukan penelusuran kontak menurutnya sudah kalah cepat dibandingkan laju penularan. Walhasil makin banyak kasus positif yang tak mampu ditelusuri karena keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan yang kalah jauh dengan lonjakan penularan.

“Kasus sampai Juni itu masih transmisi komunitas terbatas. Saya melihatnya [kasus Covid-19 mulai meluas] terjadi di awal-awal Juli. Itu kita mulai lihat peningkatan kasus lokal secara tajam,” tutur dia.

Setidaknya menurut Doni ada tiga hal yang menandai meluasnya Covid-19 di DIY. Pertama, jumlah kasus harian yang meningkat drastis. Kedua, kenaikan angka positivity rate atau persentase jumlah orang yang memiliki hasil tes positif Covid-19 dibandingkan jumlah orang yang dites. Ketiga, makin sulitnya mencari sumber penularan Covid-19 karena penularan bisa terjadi di mana-mana.

Terus Meroket

Indikator yang dijelaskan Doni senyampang dengan data harian Covid-19 di DIY yang dikumpulkan dan dianalisis Harian Jogja bersama sejumlah media yang berkolaborasi menelusuri perjalanan Covid-19 di DIY.

Tim kolaborasi mengumpulan ratusan hingga ribuan data harian jumlah kasus Covid-19 di DIY yang diumumkan Pemda melalui media sosial Instagram dan dari data yang disampaikan langsung ke media selama periode 1 Juni hingga 30 September 2020.

Hasilnya ditemukan lonjakan signifikan kasus Covid-19 di DIY mulai Juli hingga September 2020, bila dilihat dari grafis harian. Pada Juni, jumlah kasus Covid-19 di DIY yang ditemukan dalam sebulan masih tercatat di angka 77.

Jumlahnya terus naik. Pada Juli dalam sebulan ditemukan 361 kasus positif, serta sebanyak 751 pada Agustus. Pada September kasus terus meroket, dalam sebulan selama September telah ditemukan 1.218 kasus positif Covid-19 di DIY. Bahkan pada 19 September, kasus positif yang ditemukan pecah rekor hingga 74 orang sehari.

Sumber: Pemda DIY

Data jumlah kasus positif Covid-19 tersebut lalu dibagi berdasarkan kelompok riwayat penularan. Antara lain kasus positif dari kelompok riwayat perjalanan atau kasus impor luar daerah, contact tracing atau penelusuran kontak, karyawan kesehatan, riwayat dalam penelusuran dan lainnya.

Data yang telah dikelompokkan itu menunjukkan pada periode Juni, kasus Covid-19 di DIY masih didominasi oleh perjalanan luar daerah dan contact tracing yakni sebanyak masing-masing 31 kasus dari total 77 kasus selama Juni. Namun mulai Juli hingga September riwayat kasus Covid-19 yang ditemukan dari hasil contact tracing mulai meningkat tajam.

Pada Juli total kasus positif dari riwayat penelusuran kontak mendominasi sebanyak 106 kasus dari total 361 kasus pada bulan itu. Lalu pada Agustus riwayat contact tracing melonjak lagi di angka 253 dari total 751 kasus pada Agustus. Sedangkan pada September, total kasus positif dari contact tracing telah menembus angka 615 dari total 1.218 kasus pada bulan tersebut.

Konidi ini menandakan virus Corona yang ditemukan di Jogja mulai meluas di masyarakat karena sebagian besar ditemukan dari  hasil penelusuran kontak di masyarakat bukan lagi dari impor luar daerah yang dibawa oleh pelaku perjalanan.

Meluasnya kasus Covid-19 di DIY hingga sampai pada tahap penularan di masyarakat juga bisa dilihat dari kenaikan positivity rate kasus Covid-19 yang kini telah melampaui standar organisasi kesehatan dunia WHO yakni sebesar 5%.

Merujuk data yang dikumpulkan tim kolaborasi, positivity rate kasus Covid-19 di DIY pada Juli masih tercatat di angka 2,34% jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO. Pada Agustus positivity rate naik menjadi 4,96% dan pada September telah mencapai 6,77% melampaui standar WHO.

Bulan Total TesRata-Rata TesTotal Kasus PositifRata-Rata Kasus Positif Positivity Rate 
Juli15424497,5536111,652,34%
Agustus15152488,7775124,234,96%
September 17980599,33121840,606,77%

Idealnya menurut Doni, angka positivity rate yang ditemukan rendah meski jumlah orang yang diperiksa jumlahnya meningkat. Rendahnya angka positivity rate menandakan Covid-19 yang terkendali.  

Masuk ke Berbagai Sektor

Salah satu indikator meluasnya penularan Covid-19 di masyarakat yakni sumber penularan yang sudah tidak bisa dilacak riwayatnya. Kasus Covid-19 yang menginfeksi salah seorang pedagang di Malioboro hingga meninggal duni pada awal September merupakan salah satu contoh kasus yang tak diketahui dari mana penularan berasal.

Apakah dari wisatawan yang datang ke Malioboro, dari lingkungan keluarga almarhum atau tempat lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengakui saat ini kita tak bisa lagi mengetahui dari mana sumber penularan Corona karena virus yang telah menyebar luas di masyarakat. Apakah seseorang tertular saat berada di pasar, tempat ibadah, tenpat kerja atau lingkungan lainnya.

“kita sudah tingkat keempat [fase persebaran Covid-19] namanya community transmission atau transmisi di masyarakat. Kondisinya sudah seperti flu biasa. Kalau flu kan kita enggak tahu ketularan dari mana. Saat ini sebenarnya kita sudah menuju ke sana. Kita bisa terkena Covid-19 tapi kita sudah tidak tahu dari mana ketularannya," kata Joko Hastaryo, akhir Agustus lalu.

Meluasnya penularan Covid-19 juga bisa dilihat dari berbagai sektor yang dilaporkan telah terpapar Covid-19. Di DIY virus Corona telah ditemukan mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, ekonomi seperti pasar maupun kawasan wisata.

Akhir September lalu, pemerintah mengumumkan penemuan lebih dari 40 kasus positif Covid-19 di sejumlah pondok pesantren di Sleman. Sebelumnya kasus positif juga merambah ke sektor ekonomi dengan ditemukannya pedagang di Pasar Beringharjo Jogja dan Pasar Cebongan Sleman yang terinfeksi.

Di sektor wisata, virus Corona juga menginfeksi pedagang di Malioboro dan menciptakan klaster baru wisata kuliner soto Lamongan di Kota Jogja. Baru-baru ini, sebuah tempat kuliner terkenal di Kotabaru, Kota Jogja karyawannya juga terinfeksi Covid-19.

Di lingkungan perkantoran, kasus positif Covid-19 antara lain menginfeksi sejumlah anggota DPRD DIY, di Dinas Kesehatan Gunungkidul, ditemukan di kantor perbankan hingga Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Jogja.

Imbas Pelonggaran

Penularan yang meluas itu seiring dengan gencarnya wacana new normal atau adaptasi kebiasaan baru yang digaungkan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan wisata di Jogja sejak akhir Juni lalu.

Kala itu sektor ekonomi dan wisata mulai dilonggarkan. Sejumlah objek wisata dibuka, masyarakat dibebaskan keluar rumah asal mematuhi protokol Covid-19. “Di jalan kita melihat mulai banyak warga keluar rumah bersepeda,” ungkap Doni.

Sementara pemerintah Pusat mengizinkan dibukanya akses transportasi antardaerah baik darat maupun udara. Sebelumnya pemerintah sempat membatasi arus transportasi antardaerah periode Mei-Juni bertepatan dengan musim Lebaran 2020. Kendaraan yang masuk ke wilayah DIY dari berbagai penjuru diperiksa. Buntut pelonggaran aktivitas tersebut, kata Doni, DIY mulai mencatat lonjakan signifikan kasus Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana juga menyoroti melonggarnya kepedulian warga di DIY belakangan ini terhadap Covid-19. “Kita lihat di jalan-jalan orang sudah mulai ramai. Ada yang tidak pakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan,” kata politikus PKS tersebut. 

Harga yang Harus Dibayar

Meluasnya penularan Covid-19 di DIY bukan tanpa konsekuensi. DIY harus menelan pil pahit, imbas dari meluasnya penularan. Selain menambah panjang daftar warga yang meninggal dunia, layanan kesehatan di DIY dipertaruhkan. Merujuk data Pemda DIY, angka kematian akibat Covid-19 di DIY hingga Rabu (7/10/2020) telah mencapai angka 75 kasus.

Jumlah warga positif Covid-19 yang meninggal dunia mulai naik sejak Juli seiring meningkatkanya jumlah kasus positif Covid-19 yang dilaporkan. Pada Juni tercatat hanya delapan pasien positif Covid-19 di DIY yang meninggal dunia. Hanya dalam waktu tiga bulan jumlahnya kini meroket jadi 75 orang.

Riris Andono Ahmad mengakui lonjakan angka kematian itu adalah harga yang harus dibayar akibat pelonggaran dan meluasnya Covid-19. “Kalau disebut apakah angka kematian puluhan pasien itu adalah hasil yang kita tuai selama ini saya kira iya,” ungkapnya.  

Riris Andono Ahmad-Harian Jogja/Bhekti Suryani

Adapun 75 kasus kematian tersebut adalah data kematian warga yang telah tegak diagnosanya yakni positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil tes laboratorim. Di luar angka itu, data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY mencatat sudah lebih dari 380 orang di DIY yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 hingga 6 Oktober 2020.

Baik mereka yang meninggal dan telah dinyatakan positif Covid-19 maupun mereka yang statusnya masih suspect Covid-19, dikarenakan pasien keburu meninggal sebelum sempat diambil sampel maupun yang meninggal dunia sebelum hasil tes laboratorium keluar.

Tak hanya nyawa yang dipertaruhkan, meluasnya Covid-19 juga mengancam layanan kesehatan. Sekretaris Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) DIY sekaligus Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Rukmono Siswishanto khawatir kapasitas rumah sakit di DIY tak lagi mampu menampung lonjakan pasien Covid-19.

Saat ini kata Rukmono, keterisian tempat tidur untuk pasien Covid-19 di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY rata-rata masih di angka 60% atau dalam tataran waspada. Namun bila keterisian sudah mencapai 80% artinya sudah sampai pada fase kritis.

Bila kondisi itu terjadi, otomatis otoritas kesehatan akan mengopersionalkan layanan kesehatan sektor lain untuk dialihkan ke Covid-19. Imbasnya kata dia, layanan kesehatan non-Covid-19 bisa terganggu dan banyak pasien akan telantar.

“Kapasitas sekarang masih di level 60 persen jadi tetap waspada. Jangan sampai meningkat di 80 persen. Jangan sampai kritikal. Kalau kritikal mungkin bisa tutup layanan non-covid untuk dedikasikan ke Covid. Ini berbahaya karena banyak orang akan telantar,” kata Rukmono.

Ancaman terganggunya layanan kesehatan akibat lonjakan Corona di DIY juga diungkapkan Huda Tri Yudiana. Tenaga kesehatan menurut Huda saat ini mulai kewalahan. Menurut Huda sebagai wakil rakyat pihaknya telah berkomunikasi dengan para nakes di rumah sakit maupun puskesmas. Berbagai keluhan diungkapkan para nakes ke dewan.

Pasalnya, kata dia, jumlah kasus Covid-19 di DIY terus melonjak. Padahal setiap temuan kasus positif terebut maka perawatan pasien (bagi pasien bergejala) menjadi tanggung jawab nakes. Selain itu para nakeslah yang melakukan tracing atau penelusuran kontak dengan siapa saja pasien kasus positif berinteraksi demi memutus rantai penularan.

“Secara psikologis dan fisik mereka sangat lelah. Bayangkan saja satu hari pernah DIY tercapai 74 kasus positif. Kasus itu menyebar di berbagai tempat. Lalu ditelusuri siapa yang berinteraksi dengan 74 itu, didatangi, di-swab, bisa ribuan yang terkait dengan 74 itu,” ungkap politikus PKS tersebut.

Ditambah lagi saat ini klaster persebaran virus Corona sudah semakin sulit ditelusuri, sebab semakin banyak tempat yang menjadi lokasi penularan akibat semakin banyaknya kasus positif Covid-19. Konidisi tersebut walhasil menambah beban rumah sakit dan melemahkan layanan terhadap pasien Covid-19. Ia mencontohkan bagaimana sulitnya pasien Covid-19 mencari rumah sakit rujukan.

“Saya pernah dampingi sendiri beberapa rekan dokter mau merujuk pasien sulit sekali. Dalam satu hari enggak bisa dirujuk padahal beberapa RS dalam hitungan statistik Dinas Kesehatan masih ada bed kosong tapi kok sulit dirujuk. Kita mau menyalahkan rumah sakit seperti RSUP Dr Sarjito misalnya enggak tega juga, karena mereka sudah luar biasa bekerja dan overtime,” ungkapnya.

Beberapa nakes yang bekerja di fasilitas pengujian sampel swab seperti Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) bahkan bekerja hingga 15 jam sehari. “Mereka bekerja bukan seperti kita pakai pakaian santai. Tapi pakai hazmat. Saya pernah coba pakai hazmat 15 menit saja sudah keringatan,” katanya.

Itu sebabnya, kata Huda, masyarakat harus membantu para nakes ini dengan disiplin terhadap protokol kesehatan sehingga jumlah kasus Covid-19 di DIY tak terus melonjak dan memberatkan layanan kesehatan.

Turun Tangan

Pemerintah dinilai perlu turun tangan merespons lonjakan kasus Covid-19 di DIY yang makin tak terkendali. Riris Andono Ahmad mengakui, saat ini kita tidak bisa menghentikan transmisi tetapi setidaknya bisa mengendalikan untuk memutus rantai penularan agar tak semakin banyak korban berjatuhan.

Pengendalian transmisi tersebut menurutnya harus dilakukan dengan intervensi pemerintah membatasi aktivitas sosial. Idealnya kata Doni, kondisi di DIY saat ini harus kembali seperti awal Maret hingga Juni saat Covid-19 melandai.

“Kita perlu kembali seperti pada Maret. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Pembatasan itu setidaknya dilakukan selama dua pekan atau sebulan sampai rantai penularan terputus selama masa inkubasi virus,” kata dia.

Sayangnya menurut Doni sampai saat ini belum ada upaya tegas mengendalikan transmisi yang makin meluas. Ketegasan Gubernur saat kasus kerumunan di Malioboro misalnya kini tak lagi terdengar. Kalangan pebisnis juga tak berupaya membatasi diri setidaknya beberapa saat. “Mestinya new normal itu bukan hanya soal adaptasi kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan. Tapi setiap kalangan usaha juga harus bisa mengendalikan diri kapan harus melonggar kapan kembali membatasi,” paparnya.

Hingga kini menurutnya belum diketahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Salah satu opsi moderat yang bisa diambil pemerintah adalah tarik ulur kebijakan. Yakni memperketat aktivitas sosial saat transmisi mulai tak terkendali dan melonggarkan kembali saat situasi mulai terkendali. Cara tersebut menurutnya untuk mengakomodasi antara kepentingan kesehatan dan bisnis.

Di sisi lain, strategi seperti memasfikan tracing dan pemeriksaan sampel Covid-19 sesuai standar WHO tetap harus dilakukan. Terpenting lagi kata dia, saat kasus Covid-19 melonjak, pilihan skrining komunitas lebih tepat diambil tak hanya penelusuran kontak. Skrining yang masif perlu dilakukan agar semakin banyak ditemukan kasus positif dan segera dipisahkan dari populasi dengan karantina.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara AJI menegaskan tak ada perubahan kebijakan yang signifikan untuk membatasi aktivitas sosial masyarakat di tengah lonjakan Covid-19. Selama ini kata dia, kebijakan yang diterapkan Pemda DIY tak berubah karena terkait kepentingan ekonomi.

Kadarmanta Baskara Aji-Harian Jogja/Bhekti Suryani

Masyarakat dibolehkan beraktivitas selama mematuhi protokol kesehatan. Pembatasan kata dia hanya bisa dilakukan di sektor-sektor tertentu. “Misalnya di event itu kami batasi betul jumlah orangnya. Kalau melebihi ketentuan event tidak kami izinkan,” kata Baskara Aji.

Di sisi lain, langkah yang dilakukan adalah menggencarkan penyisiran di tempat-tempat kerumunan dan menegakkan protokol kesehatan. Ia meminta masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak esensial untuk menekan penularan.