Demo Tolak Omnibus Law Ricuh, PKL Malioboro Terpaksa Tutup

Harianjogja.com, JOGJA—Kericuhan dalam demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cita Kerja di depan Kantor DPRD DIY membuat pedagang kaki lima (PKL), pengayuh becak, dan kusir andong terpaksa mencari perlindungan dari batu dan gas air mata, Kamis (8/10/2020). Pedagang pun menutup lapak.

“Untuk sementara kami imbau teman-teman PKL untuk mencari perlindungan masing-masing,” tutur  Kepala UPT Malioboro, Ekwanto.

Ekwanto mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. “Ini sudah terjadi kegaduhan yang luar biasa, lempar-lemparan, gas air mata sudah disemprotkan,” ujar Ekwanto.

BACA JUGA: Ketum PBNU: Negara Ini Dikuasai Orang Berduit

Sebenarnya, para PKL Malioboro buka seperti biasa. Namun, begitu kericuhan pecah, PKL pada tutup. Demonstrasi yang rusuh juga menyebabkan pengawasan protokol kesehatan di Malioboro oleh tim Jogoboro dilonggarkan. “Teman-teman Jogoboro untuk protokol kesehatan sudah kami los-kan, ini kami enggak mampu ini, kami los-kan semua.”

Jogoboro terpaksa ditarik ke Abu Bakar Ali untuk mencari tempat perlindungan dari kekacauan demonstransi.

Pengawas dan Penasihat Koperasi PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto sangat menyayangkan insiden yang terjadi di Malioboro. “Masing masing tidak bisa menahan sendiri, sehingga terjadi benturan, terpaksa anggota menutup dagangannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Pedagang mulai berkemas setelah tembakan gas air mata dilepaskan.

BACA JUGA: Mosi Tidak Percaya, Ribuan Mahasiswa dan Pelajar Jogja Turun ke Jalan

Kericuhan dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Gedung DPRD DIY, Kamis (8/10/2020) membuat satu orang terluka karena terkena lemparan benda dari arah kerumunan massa. Kaca-kaca Gedung DPRD pun rusak.

Lemparan benda dari massa menyebabkan satu orang yang berada di halaman Gedung DPRD terluka. Kepala pria berbaju merah tersebut. Sementara, kaca-kaca di Gedung DPRD DIY bagian utara pecah. Batu-batu berserakan di balkon lantai II gedung.

Berdasarkan pantauan Harianjogja.com, pada awalnya aksi berjalan tertib. Demonstran berorasi secara damai, sehingga petugas tidak menutup pintu gerbang. Sejumlah politisi dan anggota DPRD DIY sempat menemui para demonstran terutama politikus PKS dan Partai Demokrat di Halaman DPRD DIY. Politikus PKS Huda Tri Yudiana yang juga Wakil Ketua DPRD DIY menemui para demonstran di halaman DPRD DIY.

Namun sekitar pukul 13.00 WIB mulai muncul lemparan beberapa botol ke arah halaman DPRD DIY. Tidak diketahui secara pasti siapa yang melemparkan botol tersebut.

BACA JUGA: 1 Orang Bocor & Kaca Gedung DPRD DIY Pecah akibat Kisruh Demo Menolak Omnibus Law

Melihat reaksi tersebut petugas kepolisian mulai bersiaga dengan segala peralatan anti huru-hara. Tampak beberapa kali ada lemparan batu dan pelat papan nama DPRD DIY ke arah aparat yang berada di halaman. Petugas tidak sempat menutup pintu gerbang karena sebelumnya aksi berlangsung tertib.

Polisi sempat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah demonstran untuk menghalau massa aksi. Massa pun berlarian menjauh dari tembakan gas air mata. Beberapa orang yang berada di area Gedung DPRD DIY pun menjauh dari titik gas air mata.

Kamis ini, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Jogja menggelar demonstrasi menuntut pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020). Ribuan orang, mayotitas mahasiswa dan pelajar, melakukan long march dari Bundaran UGM menuju DPRD DIY. Mereka menyerukan mosi tidak percaya,

BACA JUGA: Rel Ganda Kereta Api Lintas Selatan Jawa Tersambung Lewati Jogja, Ini Rutenya

Massa mulai memadati Bundaran UGM pukul 10.00 WIB. Gabungan dari berbagai aliansi ini diperkirakan mencapai 5.000 orang. Sekitar pukul 11.00 WIB, massa ARB mulai berjalan dengan rute bundaran UGM - Mirota Kampus - MC Donald Sudirman - Tugu Jogja - DPRD DIY.

Karena banyaknya massa, beberapa ruas jalan sempat ditutup, khususnya jalan yang menjadi jalur long march. Demonstran juga berhenti di beberapa titik untuk berorasi. Sejauh ini aksi berjalan dengan damai.

Humas ARB, Revo, menuturkan aksi ini merupakan bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi-Ma'aruf menyusul pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Jokowi-Ma'aruf harus turun dari jabatannya, bubarkan DPR dan bentuk Dewan Rakyat,” ujarnya.

Kendati tidak menghitung secara spesifik berapa jumlah masa, ia memperkirakan jumlahnya mencapai 5.000 orang. Selain mahasiswa, pelajar dengan menggunakan seragam SMA juga terlihat bergabung dalam barisan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News