Dukung Pilkada Jurdil-Luber, GP Ansor Tolak ‘Money Politics’ dan Penyalahgunaan Bansos

Harianjogja.com, SLEMAN- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Se-Kabupaten Sleman akan mendukung pelaksaan Pilkada di Kabupaten Sleman langsung, bebas, rahasia jujur, adil (Luber-Jurdil). Selain itu, secara tegas GP Ansor juga menolak dan mengawasi praktik-praktik ‘money politics’ dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. 

Ketua GP Ansor Kabupaten Sleman Ariyanto Nugroho menyatakan, setelah dilaksanakan apel kebangsaan pada Minggu (29/11/2020) lalu, secara serempak Pengurus Anak Cabang (PAC) GP Ansor Kapanewon (Kecamatan) se-Kabupaten Sleman menemui Penewu di wailayahnya masing-masing. Pertemuan itu untuk menyatakan sikap terkait perkembangan situasi yang ada di Kabupaten Sleman menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020. 

“Kami mendukung Pilkada di Sleman Luber-Jurdil, serta professional, obyektif dan transparan. Kami berkomitmen untuk dapat turut serta menjaga masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan saat hari H,” kata Ariyanto, Selasa (1/12/2020). 

Baca juga: Klaster Perkantoran Bermunculan, Pemda DIY Tetap Tak Mau Terapkan WFH

Dalam setiap pertemuan dengan penewu, GP Ansor secara tegas menolak dan akan mengawasi praktik-praktik ‘money politics’, intimidasi, serta segala jenis kecurangan yang mungkin dilakukan oleh semua pihak. Selain itu juga menolak penyalahgunaan pemberian bansos seperti PKH, bansos, BKK, BLT, PIP dan lainnya  untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon tertentu.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat, terdapat beberapa hal yang tidak etis pada saat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Ada informasi, penerima bantuan sosial yang digiring untuk memilih paslon tertentu. Bahkan diancam dihentikan bansosnya kalau tidak memilih,” terangnya. 

Baca juga: Tambah 110, Total Kasus Positif DIY Tembus 6.000

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh lurah, Dukuh RW, RT untuk bersikap netral. Hal itu menjaga situasi kondusif baik sebelum, pada saat, maupun pasca Pilkada 9 Desember 2020.

“Kami ingin penemu, lurah hingga tingkat RT/RW harus netral. Jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan paslon,” tegasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News