TPST Piyungan Berkali-kali Ditutup Warga, Ini Respons Pemda DIY

Sejumlah armada pengangkut sampah lalu lalang di sekitar TPST Piyungan, Rabu (23/12/2020). Setelah ditutup warga beberapa hari terakhir, kini TPST Piyungan dibuka kembali. - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
23 Desember 2020 16:27 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY berjanji memenuhi tuntutan warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang menutup akses masuk TPST Piyungan sejak beberapa hari terakhir. Penutupan tersebut sudah sering terjadi sejak 2018 lalu.

Terdapat tujuh tuntutan warga, yakni pembuatan dermaga sampah 200 meter masuk ke lokasi agar tidak mengganggu aktivitas warga, perbaikan drainase air limbah maupun air hujan, penerangan jalan dari pertama masuk pintu timbangan sampai pembuangan, penyemprotan lalat dan pengecekan kesehatan berkala bagi warga sekitar TPST Piyungan, kebersihan jalan, pengurukan lahan yang sudah tidak aktif agar plastik tidak beterbangan ke rumah warga, serta dana kompensasi setiap kepala keluarga.

BACA JUGA: Yaqut Cholil Qoumas Tegaskan Komitmen Jadi Menteri Semua Agama

Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Fauzan Umar, mengatakan aspirasi warga sekitar TPST Piyungan merupakan hal yang wajar dan harus dipenuhi karena bagian dari hak warga. Menurut dia, hampir sebagian besar aspirasi warga sudah dipenuhi. Namun karena fakto alam, yakni musim hujan, persoalan yang terjadi di TPST Piyungan selalu terulang.

“Persoalan muncul di saat musim hujan karena alat enggak bisa bekerja maksimal, pengurukan tidak maksimal, drainase tersumbat sampah sehingga saat hujan deras luber [dan limbah] mengalir sampai pemukiman,” kata Fauzan, saat menerima aspirasi warga sekitar TPST Piyungan di kantor UPT TPST Piyungan, Rabu (23/12/2020).

Selain itu juga terkadang armada sampah juga tidak patuh. Sebenarnya, kata dia, armada pengangkut sampah yang boleh masuk adalah dump truck atau truk tertutup, tetapi saat ini semua armada pengangkut sampah masih bisa masuk karena mereka juga kebingungan mau dibuang ke mana.

Alat berat yang ada juga belum maksimal. Alat berat yang berfungsi saat ini hanya dua, yakni excavator dan buldoser. Sementara dua alat berat lainnya masih dalam perbaikan dan tidak selesai dalam waktu singkat. Butuh berhari-hari bahkan sampai satu bulan waktu perbaikan alat berat. “Tahun 2021 baru ada pengadaan alat berat, nambah satu buldoser dan satu excavator,” ujar Fauzan.

BACA JUGA: Cerita Bocah 9 Tahun Jalani Isolasi Sendirian di Rumah

Lebih lanjut Fauzan mengatakan TPST Piyungan sebenarnya sudah kelebihan daya tampung (overload) sejak 2016 lalu. Namun karena belum ada solusi lain, TPST Piyungan mau tidak mau harus menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari tiga wilayah, Bantul, Sleman dan Jogja. Setiap harinya sampah yang di buang ke TPST Piyungan sekitar 600 ton.

Mestinya, kata dia, sudah mencari lahan baru atau pelebaran. Namun, mencari lahan baru bukan persoalan mudah. Luas lahan TPST Piyungan yang ada saat ini sekitar 10 hektare untuk pembuangan sampah dan 2,5 hektare untuk kantor dan tempat untuk alat berat.

Pemda DIY, kata Fauzan tengah berupaya memperlebar enam hektare di timur TPST Piyungan, namun yang baru selesai pembebasan lahannya baru sekitar 1,9 hektare. Sisanya masih dalam proses negosiasi.

BACA JUGA: Ini 10 Youtuber dengan Penghasilan Terbesar 2020

Sambil menunggu proses perluasan lahan, Pemda DIY juga tengah mengupayakan adanya teknologi pengurai sampah dengan bekersajama pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Namun teknologi pengurai sampah masih dalam proses kajian. Berdasarkan catatan Harian Jogja, upaya KPBU ini sudah diwacanakan sejak 2018 lalu namun sampai saat ini masih belum juga terealisasi.

“Sekarang masih dalam tahap kajian. 2025 semoga bisa operasi, setelah kajian kemudian dilelang investor bisa dari dalam dan luar negeri,” ujar Fauzan.

Fauzan kembali menegaskan tuntutan warga hal yang wajar dan harus dipenuhi. Namun proses pemenuhan aspirasi tidak bisa langsung semua, melainkan secara bertahap. Khusus soal aspirasi kompensasi per kepala keluarga, Fauzan mengatakan bentuknya sudah dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diberikan melalui pemerintah desa dan pemerintah desa bisa mengalokasikan bukan dalam bentuk uang tunai melainkan layanan, “Misalnya pengadaan air bersih, dan sebagainya,” ungkap Fauzan.

BACA JUGA: Palsukan Tanda Tangan Dukuh untuk Izin Hajatan, Warga Kulonprogo Disidang

Bambang Riyanto, salah satu perwakilan warga yang menyerahkan poin aspirasi mengucapkan terima kasih kepada Pemda DIY yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat. pihaknya akan mengawal janji Pemda DIY tersebut. Dia mengatakan warga sudah merelakan berdampingan dengan TPST Piyungan sehingga aspirasi warga juga seharunya dipenuhi.

“Aspirasi ini kampi perjuangkan sekian tahun, kami menderita,” tegas Bambang.

Juru Bicara Warga Sekitar TPST Piyungan, Maryono, berkata, “Kami sabar dan sabar sejak dulu hanya diberi sampah dan baunya. Pemerintah tidak pernah memperhatikan kondisi kami. Kami juga minta kompensasi, kalau tidak bisa dalam bentuk uang minimal dalam bentuk hewan ternak seperti kambing atau ayam.”

Menurut dia, kurang lebih 25 tahun warga bertahan dan berdampingan dengan sampah sudah sewajarnya warga mendapat kompensasi.

Sementara itum berdasarkan pantauan Harian Jogja pada Rabu (23/12/2020) siang, pintu masuk TPST Piyungan sudah dibuka kembali sejak pagi hari. Hilir mudik armada pengangkut sampah sudah lancar. Terdapat dua alat berat untuk meratakan sampah dari hasil bongkar armada di TPST.