AI Masuk E-Katalog, Luhut Klaim Anggaran Bisa Hemat 30 Perse
Luhut menyebut integrasi AI dalam E-Katalog dapat menghemat anggaran 20%-30% serta meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah.
Ilustrasi/Pixabay
Harianjogja.com, JOGJA—Di masa penuh tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu lebih bersungguh-sungguh dalam mencari solusi dan kebijakan afirmatif baik di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi di tahun baru 2021.
Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, terlebih dalam pengadaan vaksin Covid-19, pemerintah harus memperhatikan standar kualitas dan keamanan bagi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami dukung sikap dan langkah presiden, baik dalam sosialisasi maupun penggunaan vaksin pada waktunya nanti dilakukan secara seksama, tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kuncinya adalah ketulusan, kejujuran, transparansi, dan kebersamaan dari semua,” kata Haedar dalam acara refleksi akhir tahun secara daring pada Kamis (31/12/2020).
Lebih lanjut, Haedar mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Masyarakat perlu meningkatkan kedisiplinan baik secara sosial maupun penerapan protokol kesehatan (prokes). Disiplin akan menjadi kekuatan besar masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi. Menerapakan prokes secara baik juga langkah untuk meringankan beban tenaga kesehatan yang telah berjuang siang dan malam. “Dengan disiplin, insyAllah kita akan mengoptimalkan ikhtiar kita untuk mengatasi pandemi ini,” katanya.
Untuk bisa melewati masa berat ini, perlu adanya kebersamaan dan persatuan dari segala unsur yang ada di Indonesia. Kebersamaan dan persatuan merupakan modal sosial yang sangat berharga dan signifikan. “Persatuan adalah mutiara yang sangat berharga di masa depan. Perbedaan politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan harus semakin diikhtiarkan solusinya. Agar tidak jadi titik picu keretakan sebagai bangsa,” kata Haedar.
Haedar percaya bahwa Indonesia akan keluar dari masa sulit selama pandemi ini. Semua kekuatan bangsa termasuk pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk membangkitkan ekonomi. Libatkan para ahli ekonomi untuk mencari solusi dari berbagai masalah yang ada.
Selain itu, pemerintah harus memperhatikan kesenjangan ekonomi yang saat ini semakin lebar. “Mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, jangan sampai di tubuh bangsa ini, mayoritas masyarakat atau 80 persen, hanya menikmati kue pembangunan tidak lebih dari 20 persen. Sebaliknya, 20 persen atau lebih kecil orang menikmati kue pembangunan sebesar 80 persen,” ujarnya.
Harus ada kebijakan yang progresif dari negara, bukan sekadar kebijakan biasa untuk mengangkat Usaha Kecil Menengah atau ekonomi rakyat. Tapi harus ada upaya lebih agar kesenjangan semakin berkurang. “Saya percaya pihak yang menguasai akses ekonomi dalam jumlah minoritas, atau minoritas yang menguasai kekayaan Indonesia, mau berbagi dengan semangat kesatuan Indonesia,” kata Haedar.
Di samping itu, tahun depan juga masyarakat perlu memberi perhatian lebih pada penyelamatan Bumi, alam, dan kekayaan sumber daya alam (SDA) lain. Dalam mengelola SDA, sikap efisien, konservasi, penyelamatan, islah, dan membangun tanpa merusak harus menjadi paradigma baru. Agar dalam membangun SDA tidak terekploitasi secara rakus dan menjadi lahan bagi orang yang rakus. Dalam konteks ini negara perlu hadir, menjaga, dan melindungi SDA.
Selanjutnya, di masa media sosial dan industri 4.0, Haedar berpesan agar masyarakat tidak terbuai dan larut dalam budaya dunia maya yang tidak baik. Jangan sampai termakan oleh kabar palsu apalagi ikut terlibat.
“Interaksi sosial dalam keragaman, untuk bertumbuh dalam kebersamaan, sekaligus membawa keadaban dan kemajuan bersama,” kata Haedar. “Semoga tahun 2021 menjadi tahun pencerahan bagi kita bangsa Indonesia.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Luhut menyebut integrasi AI dalam E-Katalog dapat menghemat anggaran 20%-30% serta meningkatkan transparansi pengadaan pemerintah.
Alfamidi kembali menyalurkan 1.500 telur untuk 50 balita di Margodadi, Sleman, sebagai bagian dari program CSR pencegahan stunting.
Pemerintah menargetkan kemiskinan nasional turun menjadi 6–6,5 persen pada 2027 dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen.
Puan Maharani meminta polisi mengusut tuntas kericuhan demo 27 Agustus 2026 dan kematian warga di Pejompongan.
Pejabat Sleman yang gagal mencapai target kinerja bisa dikenai sanksi hingga demosi. Evaluasi mengacu pada Perbup Sleman No. 35/2026.
LBB 2026 Jogja diikuti 3.500 pelajar dari SD hingga SMA. Kegiatan ini menanamkan disiplin, keteraturan, dan cinta Tanah Air.