Ribuan Keluarga di Bantul Tinggal di Zona Merah Longsor

Warga sedang membersihkan sisa material talut yang ambrol di Dusun Ketos, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Selasa (10/3/2020). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
25 Januari 2021 15:47 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat masih ada sekitar 2.230 kepala keluarga (KK) di Bantul yang tinggal di zona merah rawan bencana tanah longsor.

Kepala keluarga yang tinggal di zona merah tersebut ada di 21 desa di delapan kecamatan yang paling rawan longsor, yakni di Kretek (Desa Parangtritis), Pundong (Seloharjo), Imogiri (Selopamioro, Sriharjo, Karangtengah, Girirejo, Wukirsari), Dlingo (Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong), Pleret (Segoroyoso, Bawuran, Wonolelo), Piyungan (Sitimulyo, Srimulyo, Srimartani), Kasihan (Bangunjiwo), dan Pajangan (Triwidadi dan Guwosari).

Kepala BPBD Bantul Dwi Daryanto mengatakan jawatannya tidak mungkin merelokasi semua kepala keluarga yang tinggal di zona rawan longsor tersebut karena keterbatasan lahan dan anggaran. “Anggaran yang disediakan hanya stimulus untuk bahan bangunan yang besarannya Rp25 juta-30 juta dari APBD,” kata Dwi, saat dihubungi Senin (24/1/2021).

BPBD sudah membicarakan dengan warga yang tinggal di zona merah rawan longsor untuk menyediakan lahan, termasuk rumah warga yang terkena material longsor, beberapa waktu lalu di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan dan di Nglingseng, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo.

Ada delapan KK yang terdampak longsor di dua kecamatan tersebut yang mendesak untuk relokasi. Sebab daerah tersebut sudah tidak layak untuk menjadi pemukiman karena rawan terjadi longsor susulan, “Kalau kami paksakan akan terjadi longsor lagi, kami tidak ingin ada korban jiwa seperti di Sumedang,” ucap Dwi.

Dwi mengatakan sebanyak 3 KK dari 6 KK di Dusun Nglingseng, Desa Muntuk terdampak longsoran yang cukup parah. Bahkan salah satu bangunan rumah bantuan Umah Tidak Layak Huni (RTLH) yang baru saja selesai dibangun rata dengan tanah akibat diterjang material longsoran. Lokasi tersebut masih terancam longsor susulan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, “Dengan kejadian seperti itu rumah sudah tidak layak huni,” ucap Dwi.

Soal alat deteksi tanah longsor, Dwi mengakui masih kekurangan. Menurut dia saat ini hanya ada 10 alat deteksi longsor. Padahal idealnya harus ada sekitar 100 alat deteksi tanah longsor yang dipasang di lokasi zona merah rawan longsor. Untuk mengantisipasinya, BPBD Bantul sudah membentuk posko banjir dan longsor (bansor) selama musim hujan.

Posko tersebut siaga 24 jam dengan penjagaan melibatkan relawan bencana dan warga sekitar. Posko yang dipusatkan di desa-desa rawan bansor itu memantau dan melaporkan setiap peristiwa yang terjadi.