Advertisement
Rp64,4 Miliar Disiapkan untuk Kurangi Warga Miskin
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp64,4 miliar untuk program pengentasan kemiskinan. Jumlah ini masih bisa bertambah karena anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp66 miliar belum dimasukan kedalam program tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Sri Suhartanto mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan program penurunan angka kemiskinan meleset target. Hal ini terlihat adanya peningkatan jumlah warga miskin di tahun lalu menjadi 17,07%. “Naik tipis karena angka kemiskinan di 2019 sebesar 16,61%,” kata Sri Suhartanto, Kamis (18/2/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Kemiskinan Gunungkidul Masih di Atas 15%, Ini Pesan Badingah untuk Bupati Terpilih
Meski ada kenaikan, ia mengungkapkan pemkab berkomitmen untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Gunungkidul. Tahun ini, pemkab mengalokasikan anggaran sekitar Rp64,4 miliar guna mengurangi jumlah keluarga miskin di Bumi Handayani.
Rencananya alokasi tersebut digunakan berbagai program seperti perbaikan rumah tak layak huni, pembuatan jamban sehat, padat karya hingga program pemberdayaan masyarakat hingga program kelompok usaha bersama. “Ini total secara akumulasi yang tertuang di APBD 2021,” katanya.
Sri Suhartanto mengungkapkan, jumlah alokasi tersebut belum termasuk bantuan iuran untuk pembayaran BPJS Kesehatan bagi keluarga kurang mampu di Gunungkidul. untuk program ini, kata dia, pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp66 miliar. “Pembayaran premi ini sebagai bentuk komitmen pemkab memberikan layanan fasilitas jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu,” katanya.
BACA JUGA : Warga Miskin di Gunungkidul Tambah Banyak
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Warga Kulonprogo Ajukan Gugatan Disebut Nonpribumi Saat Balik Nama Sertifikat, Sidang Ditunda Lagi
- Biro PIWPP Setda DIY Gencarkan Kampanye Tolak Korupsi
- Anggota DPR RI Sebut Perlu Ada Honor untuk Pengambil Sampah Rumah Tangga di Jogja
- BPBD DIY Mewaspadai Lonjakan Pembuangan Sampah ke Sungai Imbas TPA Piyungan Ditutup
- Warga Terluka Saat Berdesak-desakan Buang Sampah di Depo Purawisata Jogja
Advertisement
Advertisement