Kemiskinan Gunungkidul Masih di Atas 15%, Ini Pesan Badingah untuk Bupati Terpilih
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI Harianjogja.com, WONOSARI – Mantan Bupati Gunungkidul Badingah menilai kemiskinan menjadi salah satu program yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nantinya. Ia mengakui selama menjabat sebagai bupati atau wakil bupati berusaha menurunkan angka ini. Meski demikian, kemiskinan di Gunungkidul masih di atas 15%. Oleh karenanya permasalahan tersebut jadi prioritas dalam penanganan.
“Saya harap bupati selanjutnya bisa amanan dan meneruskan perjuangan saya untuk mewujudkan Gunungkidul yang lebih baik kehidupannya maupun kesejahteraannya,” kata Badingah usai menghadiri serah terima jabatan bupati dan wakil bupati di Bangsal Sewokoprjo, Rabu (17/2/2021).
BACA JUGA : Jejak Kepemimpinan Bupati Badingah di Gunungkidul
Untuk kemiskinan, Badingah mengakui sudah berusaha melakukan penetrasi agar jumlahnya menurun. Upaya tersebut sudah membuahkan hasil, tapi belum maksimal. Ia menilai, angka penurunan yang belum signifikan karena pola hidup masyarakat yang tidak konsumtif sehingga berpengaruh terhadap jumlahnya.
“Masyarakat memiliki cadangan pangan sendiri sehingga tidak membeli. Tapi, itu jadi masalah dalam pendataan karena berpengaruh terhadap daya beli sehingga berpengaruh terhadap jumlah warga miskin,” katanya.
Permasalah lain yang harus ditangani tidak hanya kemiskinan, namun juga ada sektor lain seperti pengembangan sektor UMKM hingga masalah pengganguran akibat pandemic corona.
“Bupati dan wakil bupati yang baru nantinya lebih muda. Harapannya lebih energik dan semangat menjalankan tugasnya sehingga upaya menyejahterakan masyarkat dapat diwujudkan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA : Sosok Badingah: Sabar dan Bekerja dengan Ikhlas Menjadi
Pelaksana Harian Bupati Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengaku tidak memiliki target khusus selama mengisi kekosangan kepala daerah. Menurut dia, tugas utama hanya memastikan agar jalannya pemerintahan di lingkup pemkab berjalan dengan baik.
“Yang terpenting operasional pemerintahan jalan karena tugas Plh hanya bersifat administratif dan tidak bisa mengambil kebijakan secara maksimal,” katanya.
