Advertisement
Kemiskinan Gunungkidul Masih di Atas 15%, Ini Pesan Badingah untuk Bupati Terpilih
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, WONOSARI – Mantan Bupati Gunungkidul Badingah menilai kemiskinan menjadi salah satu program yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nantinya. Ia mengakui selama menjabat sebagai bupati atau wakil bupati berusaha menurunkan angka ini. Meski demikian, kemiskinan di Gunungkidul masih di atas 15%. Oleh karenanya permasalahan tersebut jadi prioritas dalam penanganan.
“Saya harap bupati selanjutnya bisa amanan dan meneruskan perjuangan saya untuk mewujudkan Gunungkidul yang lebih baik kehidupannya maupun kesejahteraannya,” kata Badingah usai menghadiri serah terima jabatan bupati dan wakil bupati di Bangsal Sewokoprjo, Rabu (17/2/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Jejak Kepemimpinan Bupati Badingah di Gunungkidul
Untuk kemiskinan, Badingah mengakui sudah berusaha melakukan penetrasi agar jumlahnya menurun. Upaya tersebut sudah membuahkan hasil, tapi belum maksimal. Ia menilai, angka penurunan yang belum signifikan karena pola hidup masyarakat yang tidak konsumtif sehingga berpengaruh terhadap jumlahnya.
“Masyarakat memiliki cadangan pangan sendiri sehingga tidak membeli. Tapi, itu jadi masalah dalam pendataan karena berpengaruh terhadap daya beli sehingga berpengaruh terhadap jumlah warga miskin,” katanya.
Permasalah lain yang harus ditangani tidak hanya kemiskinan, namun juga ada sektor lain seperti pengembangan sektor UMKM hingga masalah pengganguran akibat pandemic corona.
“Bupati dan wakil bupati yang baru nantinya lebih muda. Harapannya lebih energik dan semangat menjalankan tugasnya sehingga upaya menyejahterakan masyarkat dapat diwujudkan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA : Sosok Badingah: Sabar dan Bekerja dengan Ikhlas Menjadi
Pelaksana Harian Bupati Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengaku tidak memiliki target khusus selama mengisi kekosangan kepala daerah. Menurut dia, tugas utama hanya memastikan agar jalannya pemerintahan di lingkup pemkab berjalan dengan baik.
“Yang terpenting operasional pemerintahan jalan karena tugas Plh hanya bersifat administratif dan tidak bisa mengambil kebijakan secara maksimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Advertisement
Jalan 5 Kilometer Setiap Hari Jadi Persiapan Fisik Jemaah Calon Haji
Kisah Taufik, Pelopor Kuliner Bakso Ukuran Besar di Jogja
Wamensos Pastikan Sekolah Rakyat Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Selain Sebut Bukan Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN RI Klaim Tak Ada Aparatnya yang Terlibat dalam Kasus Mbah Tupon
Syarat dan Lokasi Perpanjangan SIM di Jogja Selama Mei 2025
BNPB Catat Dampak Cuaca Ekstrem Picu Bencana di DIY dan Bogor
Pasar Terban Jogja Disulap Jadi Rumah Pemotongan Hewan yang Modern dan Higienis
Tarif dan Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya, Cek di Sini
Advertisement
Siap-siap, Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman, Minggu 11 Mei 2025, Mulai Pukul 10.00 WIB
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Gudang CV Keiros di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp4,5 Miliar
- Rektor UGM hingga Pembimbing Akademik Digugat ke PN Sleman karena Masalah Ijazah
- Kasus Penipuan Tanah dengan Korban Mbah Tupon, Menteri ATR Sebut Belum Tergolong Mafia Tanah
- Mahasiswi di Bantul Jadi Korban Penipuan Modus ATM, Uang Rp17,5 Juta Raib
- 100 Personel Satpol PP Dikerahkan untuk Membersihkan Sampah Liar di Bantul
Advertisement
Advertisement
