Advertisement
Kemiskinan Gunungkidul Masih di Atas 15%, Ini Pesan Badingah untuk Bupati Terpilih
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, WONOSARI – Mantan Bupati Gunungkidul Badingah menilai kemiskinan menjadi salah satu program yang harus diselesaikan oleh bupati terpilih nantinya. Ia mengakui selama menjabat sebagai bupati atau wakil bupati berusaha menurunkan angka ini. Meski demikian, kemiskinan di Gunungkidul masih di atas 15%. Oleh karenanya permasalahan tersebut jadi prioritas dalam penanganan.
“Saya harap bupati selanjutnya bisa amanan dan meneruskan perjuangan saya untuk mewujudkan Gunungkidul yang lebih baik kehidupannya maupun kesejahteraannya,” kata Badingah usai menghadiri serah terima jabatan bupati dan wakil bupati di Bangsal Sewokoprjo, Rabu (17/2/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Jejak Kepemimpinan Bupati Badingah di Gunungkidul
Untuk kemiskinan, Badingah mengakui sudah berusaha melakukan penetrasi agar jumlahnya menurun. Upaya tersebut sudah membuahkan hasil, tapi belum maksimal. Ia menilai, angka penurunan yang belum signifikan karena pola hidup masyarakat yang tidak konsumtif sehingga berpengaruh terhadap jumlahnya.
“Masyarakat memiliki cadangan pangan sendiri sehingga tidak membeli. Tapi, itu jadi masalah dalam pendataan karena berpengaruh terhadap daya beli sehingga berpengaruh terhadap jumlah warga miskin,” katanya.
Permasalah lain yang harus ditangani tidak hanya kemiskinan, namun juga ada sektor lain seperti pengembangan sektor UMKM hingga masalah pengganguran akibat pandemic corona.
“Bupati dan wakil bupati yang baru nantinya lebih muda. Harapannya lebih energik dan semangat menjalankan tugasnya sehingga upaya menyejahterakan masyarkat dapat diwujudkan dengan baik,” katanya.
BACA JUGA : Sosok Badingah: Sabar dan Bekerja dengan Ikhlas Menjadi
Pelaksana Harian Bupati Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengaku tidak memiliki target khusus selama mengisi kekosangan kepala daerah. Menurut dia, tugas utama hanya memastikan agar jalannya pemerintahan di lingkup pemkab berjalan dengan baik.
“Yang terpenting operasional pemerintahan jalan karena tugas Plh hanya bersifat administratif dan tidak bisa mengambil kebijakan secara maksimal,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
Keluarga Sopir Taksi Online Tuntut Pelaku Dihukum Mati
Advertisement
Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
Pemkab Bantul Salurkan Lima Ton Pupuk untuk Petani Lahan Pasir
Polda DIY Perpanjang Operasi Aman Nusa I Progo Selama Sepekan
Warga Kotabaru Budi Daya Maggot untuk Tangani Sampah Organik
Wabup Sleman Tegaskan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Advertisement
Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
Polsek Mergangsan Jogja Amankan ODGJ yang Lempar Botol ke Tukang Parkir
Dispar Bantul Pindahkan TPR Wisata Pantai dengan Tenda Darurat
Pasien Stroke di Sleman Capai Lebih dari 5.000 Orang
Advertisement
Keluarga Arya Daru Pangayunan Ajukan Perlindungan ke LPSK
Berita Pilihan
Advertisement
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ini Progres Kasus Mafia Tanah Kas Desa untuk Uruk Tol Jogja-Solo
- 425 Angkatan Kerja Disabilitas Kulonprogo Mayoritas Berwirausaha
- JCW Sebut Penyelewengan TKD Terjadi Lagi Bukti Lemahnya Pengawasan
- Fasilitas Pengelolaan Sampah Jadi Listrik Akan Dibangun di Bantul
- Ribuan Pesilat dari 50 Perguruan Berkumpul, Bukti Jogja Aman
Advertisement
Advertisement
