Kantor Imigrasi Yogyakarta Menuju WBBM

Harianjogja.com, SLEMAN--Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta menggelar Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Rabu (24/2/2021).

Deklarasi yang digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat. Di antaranya adalah Wakapolda DIY Brigjen Pol. R. Slamet Santoso, Kakanwil Kemenkumham DIY Budi Sarwono, dan Kepala Ombudsman Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, serta seluruh pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Yogyakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Andry Indrady mengatakan tahun lalu di tengah pandemi Covid-19 Kantor Imigrasi Yogyakarta meraih predikat WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) serta penghargaan dari Kemenkumham terkait dengan Pengelolaan Keuangan Anggaran Terbaik Kantor Imigrasi se-Indonesia. "Ini sebuah pecut buat kami, tidak ada kata tidak, meskipun anggaran terbatas dan situasi pandemi, kami tetap berkinerja memaksimalkan," katanya.

Menurut Andry, prestasi yang diraih tidak bisa dilakukan sendiri. Mereka mendapat dukungan dari lintas sektor mulai kepolisian, kejaksaan, pemerintah di daerah, ORI dan lainnya. "Saya percaya, dengan membangun jejaring yang baik maka sinergitas akan terbentuk. Dengan sinergitas yang baik, maka akan menghemat atau terjadi efesiensi anggaran. Kalau ada kegiatan yang dilakukan bersama maka tidak semua anggaran dikeluarkan," katanya.

Tahun ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta berkomitmen dan mengejar Pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat selanjutnya, yakni predikat WBBM. WBBM, kata dia, merupakan tahapan tertinggi di mana birokrasi mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. "Ini tahapan yang paling sulit, tetapi kami akan terus upayakan. Yang penting kami terus belajar dari kesalahan dan konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Dalam konteks ini, seluruh pegawai akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga menjalankan pelayanan prima. Misalnya, saat melayani masyarakat yang persyaratannya tidak lengkap maka pegawai akan menyampaikan secara humanis dan soft.

Perlu sebuah skill dan kompetensi bagi seluruh pegawai untuk melaksanakan pelayanan prima. "Memang ada masyarakat yang protes meski persyaratannya tidak lengkap. Itu lumrah dan wajar. Yang kami perbaiki cara penyampaiannya yang kami sampaikan, satu sisi pegawai menjalankan SOP [standar operasional prosedur] di sisi lain masyarakat dilayani dengan prima, ramah," ujarnya.

Selain menyiapkan SDM, lembaganya terus menyediakan layanan berbasis teknologi yang mudah diakses oleh masyarakat. Termasuk memperkuat pengawasan orang asing secara virtual. Salah satunya, menyiapkan aplikasi tambahan untuk memberikan pelayanan kepada para WNA agar tidak overstay.  "Saat ini masih pandemi, WNA banyak yang tidak berani keluar. Untuk menghindari overstay, kami siapkan layanan notifikasi agar mereka tidak overstay. Ini inovasi yang kami siapkan untuk meraih WBBM," katanya.

Wakapolda DIY Brigjen Pol. R. Slamet Santoso mengatakan penyalahgunaan wewenang, KKN menjadi tantangan penyelenggara pemerintahan, sehingga perlu dibangun budaya yang melayani masyarakat. Pembangunan WBK dan WBBM merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masayarakat. "Ini tidak mudah karena butuh perbaikan dan tata kelola yang efektif dan efesien, pengawasan dan transparansi," katanya.

Kepala ORI DIY Budhi Masturi mengingatkan pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang berintegritas dan menyenangkan. Jika hanya pelayanan berintegritas tidak menyenangkan, maka indeks kepuasan konsumen akan turun. "Ini menjadi tantangan sehingga pelayanan juga harus berintegritas yang dilandaskan pada kejujuran, tanpa KKN. Itu yang harus dilakukan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.