Bertahun-tahun Mangkrak, Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo Bakal Segera Dibangun

Harianjogja.com, KULONPROGO--Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G L Kalake mengunjungi Pelabuhan Tanjung Adikarto, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kulonprogo, pada Minggu (7/3/2021).

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan jika proyek infrastruktur di DIY bisa rampung di 2024 mendatang. Harapannya, pembangunan di DIY bisa meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan warga.

Saat dikonfirmasi pada Minggu (7/3/2021), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Kulonprogo Sudarno membenarkan kunjungan yang dilakukan oleh pejabat dari Kementerian yang dikomandoi oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

BACA JUGA: CEK FAKTA: Benarkah Ramadan 2021 Punya Waktu Siang Terpanjang?

"Beliau-beliau itu dalam rangka mencarikan solusi agar pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto yang pada posisi saat ini belum selesai agar bisa diselesaikan dan pada saatnya nanti bisa dioperasionalkan," ujar Sudarno saat dikonfirmasi pada Minggu (7/3/2021).

"Kunjungan mereka ke sini juga dalam rangka itu [solusi pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto]. Nah, yang datang itu kan pejabat eselon satu dan eselon dua dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah kepimpinan Pak Luhut itu," sambung Sudarno.

Kunjungan pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga guna menentukan langkah strategis ke depan terkait dengan pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto.

Koordinasi lintas sektoral dibutuhkan dalam pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto. Pasalnya, pelabuhan Tanjung Adikarto yang merupakan pelabuhan perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan, pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto yang berada di Kulonprogo tersebut rencananya bakal dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dengan adanya koordinasi antar Kementerian, diharapkan pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto terlaksana sesuai rencana awalnya.

"Dengan kewenangannya nanti Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi bisa mengkoordinasikan lintas sektoral. Pelabuhan perikanan Tanjung Adikarto memang masuk dalam sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Akan tetapi, pembangunannya itu kan perlu juga kolaborasi antara Kementerian PUPR juga," terang Sudarno.

Infrastruktur yang masih belum terpenuhi di pelabuhan Tanjung Adikarto yakni alur masuk kapal yang nantinya akan berlabuh di dermaga. Sedangkan, infrastruktur yang berada di daratan diklaim oleh Sudarno sudah terpenuhi.

"Nah, yang sekarang jadi kendala karena belum selesai dikarenakan alur masuk pelabuhan itu belum selesai. Sesuai rencana nanti di sisi timur itu harus dimajukan 170 meter ke arah laut. Sedangkan, di sisi barat sepanjang 150 meter. Di sisi timur nanti juga agak bengkok ke arah barat daya. Sehingga, bisa menjadi penghalang sedimentasi," kata Sudarno.

Lebih lanjut, pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto diakui oleh Sudarno masih membutuhkan dana sekitar Rp400 miliar. Diharapkan, anggaran sebanyak itu berasal dari pemerintah pusat.

Anggaran yang dimiliki oleh kabupaten maupun provinsi DIY diklaim oleh Sudarno belum mampu untuk membiayai anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto.

"Proses pengembangan pelabuhan Tanjung Adikarto masih memerlukan dana yang cukup besar yakni di atas Rp400 miliar. Kemampuan penyediaan anggaran kan kayaknya kalau di kabupaten gak mungkin provinsi juga berat, sehingga harapannya dari pusat," ungkap Sudarno.

Kunjungan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga diikuti oleh sejumlah instansi yang ada di DIY maupun pemerintah kabupaten Kulonprogo.

"Kunjungan tadi juga diikuti oleh sejumlah instansi seperti Balai Besar Wilayah Serayu-Opak (BBWSO) dan Tim Percepatan Pelaksana Program Prioritas Pembangunan Daerah ( TP5D) DIY. Wakil Bupati Kulonprogo, Bappeda Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan (DKPP) Kulonprogo juga ada tadi," terang Sudarno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.