Advertisement
Warga Tunggu Kejelasan Waktu Pembayaran Ganti Rugi Pelebaran Jalan Cinomati
Sebuah mobil mogok di salah satu tanjakan yang ada di Jalan Cinomati, Minggu (23/12/2018). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Warga yang terdampak proyek pelebaran Jalan Cinomati, di Desa Terong, Kapanewon Dlingo, hingga kini masih menunggu kejelasan pembayaran ganti rugi lahan dari Pemkab Bantul.
"Terakhir, ada pertemuan antara warga Terong dengan Pemkab Bantul tapi belum ada kejelasan kapan pembayarannya," kata Panewu Dlingo Deni Ngajis Hartono, Selasa (23/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA: Heboh, Aldebaran Ikatan Cinta Buka Warung Burjo di Sleman, Langsung Diserbu Ibu-Ibu
Menurut Deni, di Desa Terong ada 20 keluarga dan satu bidang tanah kas desa yang terdampak pelebaran jalan tersebut. Deni memastikan tidak ada warga yang sampai tergusur akibat perluasan jalan selebar 14 meter tersebut.
"Jadi nanti yang diaspal lebarnya 14 meter. Sejauh ini, beberapa hanya terkena pagarnya," kata Deni.
Pelebaran juga akan mengenai lahan di Desa Wonolelo, Kapanewon Pleret.
Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan proyek pelebaran Cinomati dipastikan tetap jalan, meski Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul terkena realokasi anggaran senilai Rp75 miliar.
"Kemarin sudah dianggarkan Rp30 miliar untuk Cinomati. Anggaran itu harus dipertahankan, meskipun DPUPKP kena refocusing. Anggaran untuk Cinomati aman," kata Helmi.
Pelebaran jalan Cinomati kini masuk dalam tahap pengadaan tanah. Sosialisasi terhadap warga terdampak juga telah dilakukan.
"Tahun ini harus dilakukan pembayaran," ucap Helmi.
BACA JUGA: Jelang Ramadan, Disperindag DIY Siapkan Pasar Murah
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan pada 2020, Pemkab Bantul telah menganggarkan Rp30 miliar. Namun, dalam perkembangannya, anggaran tersebut dirasionalisasi sehingga hanya disetujui Rp10 miliar.
Kepala DPUPKP Bantul Bobot Ariffi’ Aidin menambahkan Rp30 miliar tersebut adalah untuk pembebasan lahan sebagai rangkaian pelebaran jalan antara Terong (Dlingo)-Wonolelo sepanjang 2.659 meter.
Pengaspalan akan dilakukan Pemda DIY.
“Di 2021 target kami pembebasan lahan selesai,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dinkes DIY Peringati HKN sekaligus Kampanyekan Pencegahan Stunting lewat Fun Run 5K
KPU Larang Pemanfaatan Lapangan Denggung, 2 Paslon Pilkada Sleman Urung Gelar Kampanye Akbar
Difabel Merdeka Dukung Hasto-Wawan di Pilkada Kota Yogyakarta
Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup agar Lakukan KSO untuk Kelancaran Distribusi BBM
Advertisement
Relawan Posko Rakyat 45 Kerahkan Dukungan ke Pasangan Afnan-Singgih
Kemiskinan Sleman Turun Tipis, BPS Sebut Daya Beli dan Inflasi Jadi Biang
Resmi Diluncurkan, 2 Bus Listrik Baru Trans Jogja Bertahan hingga 300 Km Sekali Isi Daya
Gunungkidul City Run & Walk 2024: Olahraga, Pariwisata, dan Kebanggaan Daerah
Perluasan RSUD Panembahan Senopati Bantul Tinggal Menunggu Izin Gubernur
Advertisement
Angka Kemiskinan Sleman Turun Tipis Tahun 2024
Jelang Pilkada 2024, Dinas Kominfo Gunungkidul Tambah Bandwidth Internet di 144 Kalurahan
20 Bidang Tanah Wakaf dan Masjid Kulonprogo Terdampak Tol Jogja-YIA
KPU Sleman Targetkan Distribusi Logistik Pilkada Selesai dalam 2 Hari
Terbukti Langgar Netralitas, Seorang ASN di Bantul Dilaporkan ke BKN
Advertisement
Mendorong Pilkada yang Inklusif dan Ramah Difabel
Berita Pilihan
Advertisement
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Warga Keluhkan Pembakaran Sampah oleh Transporter, DLH Bantul Siap Bertindak
- 2 Sekolah di Kulonprogo Ini Berpotensi Terdampak Pembangunan Tol Solo-Jogja-YIA
- Viral Aksi Mesum Parkiran Abu Bakar Ali Jogja, Satpol PP Dorong Adanya Kontrol Sosial
- Pemkot Berkomitmen Selesaikan Sampah dari Hulu sampai Hilir
- Dorong Pilkada Lebih Fair dan Bermartabat, PDIP Kulonprogo Bentuk Satgas OTT Politik Uang
Advertisement
Advertisement
