Advertisement
Pemkot Jogja Masih Kaji Isu Larangan Mudik di Wilayah Aglomerasi
Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, mencoba mengisi sensus online, Senin (9/3/2020). - Ist/Dok
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemerintah Kota Jogja masih mengkaji isu larangan "mudik lokal" dalam wilayah aglomerasi. Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, belum mendapat keterangan tertulis tentang teknis kebijakan ini dari pemerintah pusat.
"Kami belum tahu tentang kebijakan yang sangat teknis yang mendadak ini. Kami belum tahu aglomerasi seperti Jogja yang menjadi pusat ibu kota, pusat aktivitas ekonomi, sosial, politik yang pekerjanya dari kabupaten sekitar," kata Heroe, Jumat (7/5/2021).
Advertisement
Heroe masih menelusuri kebijakan ini, apakah ada keterangan tertulis atau lainnya. Lantaran pada larangan mudik 6-17 Mei 2021, masih banyak pekerja yang belum libur. Sementara para pekerja sektor logistik banyak yang berasal dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, atau Kulonprogo.
Baca juga: Masuk ke DIY Lewat Jalur Barat, 14 Kendaraan Dipaksa Putar Balik
"Apakah langsung libur atau seperti apa, kami masih menelusuri kebijakan ini," kata Heroe. "Kami tunggu aturan teknis yang benar seperti apa."
Sebagai gambaran, aglomerasi merupakan kota atau kabupaten yang berada dalam kawasan tertentu. Meski pemerintah pusat telah melarang mudik, namun kegiatan ekonomi di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan. Jogja dan empat kabupaten di Provinsi DIY termasuk satu dari delapan wilayah aglomerasi yang diperbolehkan lakukan aktivitas ekonomi.
Baca juga: Vaksinasi Gelombang Pertama di Kulonprogo Sasar 26.663 Orang
Namun setelah itu muncul istilah "mudik lokal" yang berada dalam satu wilayah aglomerasi. "Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi," kata Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, seperti dikutip dari Suara.com, Kamis (6/5/2021).
Lanjut, Wiku, meski mudik dalam wilayah aglomerasi dilarang, kegiatan ekonomi tetap bisa terlaksana. Namun belum ada keterangan cara membedakan orang mudik atau bekerja dalam satu wilayah aglomerasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
- Onana Lagi Onana Lagi, Blundernya Berandil pada Kekalahan MU dari Galatasaray
- Hilang Kontak di Luar Negeri, KPK Imbau Mentan segera Kembali ke Indonesia
- Pemkab Sukoharjo Ajukan Kasasi Status Cagar Budaya Pagar Ndalem Singopuran
- Kronologi Mentan Syahrul Yahsin Limpo Dikabarkan Hilang Kontak di Luar Negeri
Advertisement
Pemilu 24024, Guru ASN di DIY Diminta Menjaga Netralitas
Jadwal Terbaru! Lokasi SIM Keliling Bulan Oktober 2023 di Kota Jogja
Bupati Sleman Kustini Canangkan Kawasan Pertanian Padi Sehat
Pagi Ini Jalanan Kota Padat Merayap, Anak Sekolah Ikut Karnaval Budaya Rayakan HUT Jogja
Advertisement
Produk Oleh-Oleh Diuji Laboratorium untuk Jamin Pangan Pariwisata Sehat
Pemkab Bantul Minta UMKM Tak Takut Ajukan Pinjaman ke Bank
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 4 Oktober 2023
Ratusan Anak Muda Berkumpul, Kritik RPP Kesehatan Lewat Konser Musik
Daftar Jalur Trans Jogja Melewati Kampus hingga Rumah Sakit
Advertisement
5.224 Kepala Keluarga di Bantul Terdampak Kekeringan
Rumah Eco Living Dekat Ring Road Selatan Diburu Milenial
Sistem Zonasi PPDB Perlu Ditopang Pemerataan Fasilitas
Jadwal Lengkap Bus Damri, Rabu 4 Oktober 2023
Pengelola Wisata di Gunungkidul Dilatih Penanganan Korban Kecelakaan
Advertisement
Jadwal Kereta Api Prameks Jogja Kutoarjo Rabu 4 Oktober 2023
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, KPK: Tidak Pengaruhi Penyidikan
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Melihat Yoni Peninggalan Kerajaan Hindu di Panggungharjo
- Sebutan Indonesia Lebih Tepat Negara Maritim Ketimbang Kepulauan, Sultan HB X: Telanjur Salah Kaprah
- Program Padat Karya DIY Menyerap Tenaga Kerja 34.656 Warga DIY
- Pencermatan Rancangan DCT, KPU DIY Terima Perubahan dari Sejumlah Parpol
- Penutupan Selokan Mataram, Dinas Pertanian DIY Berupaya Minimalkan Dampak
Advertisement
Advertisement
