Kunjungan Wisata Moncer, DPRD Gunungkidul Bidik PAD Rp60 Miliar
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Ilustrasi/JIBI-Solopos
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gunungkidul memastikan tidak ada layanan administrasi kependudukan selama libur Lebaran. Pelayanan akan kembali dibuka mulai Senin (17/5/2021).
Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Markus Tri Munarjo mengatakan layanan administrasi kependudukan dihentikan pada saat cuti bersama dan libur Lebaran. Tidak adanya pelayanan berlaku mulai Rabu (12/5/2021) sampai Jumat (14/5/2021). “Sabtu-Minggu libur seperti biasa. Jadi, layanan kembali dibuka mulai Senin [17/5] mendatang,” katanya, Rabu.
Menurut dia, kebijakan tidak membuka layanan saat libur lebaran bukan menjadi persoalan. Keputusan ini sudah melalui berbagai pertimbangan, salah satunya disesuaikan dengan kebijakan nasional tentang libur Idulfitri yang diperpendek dan larangan mudik guna mengurangi risiko penularan virus Corona. “Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Lebaran ini tidak membuka layanan administrasi kependudukan,” katanya.
Hal berbeda terjadi di lingkup layanan kesehatan untuk masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan layanan gawat darurat dan rawat inap di puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari tetap buka selama libur lebaran. “Saya sudah cek dan semua siap memberikan layanan. Meski ada libur, kami tidak ingin ada pasien yang telantar karena tidak mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.
Menurut dia, layanan kesehatan tidak hanya dilakukan di puskesmas maupun rumah sakit. Pasalnya, pemkab juga selalu siapsiaga dengan unit Gunungkidul Emergency Service (GES) layanan ini dipersiapkan untuk penanganan keadaan gawat darurat di masyarkat. “Mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi kami tetap siap siaga dengan unit layanan yang dimiliki,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul sudah lebih dari Rp50 miliar. DPRD mendorong target retribusi wisata 2026 dinaikkan menjadi Rp60 miliar.
Profil Adrianto Pitojo Adhi, Presdir Summarecon yang diamankan KPK dalam OTT kasus dugaan korupsi pengurangan HGB di Bogor.
Dampak perubahan iklim yang semakin terasa, mulai dari peningkatan suhu hingga perubahan pola cuaca, menjadi tantangan dalam pembangunan gedung
Kemenhut menangani kebakaran hutan lewat OMC, penegakan hukum hingga rehabilitasi lahan. Kebakaran juga meningkat di DIY.
Harga BBM dan material konstruksi naik akibat minyak dunia tembus US$100. AKI mendesak pemerintah menerapkan eskalasi nilai kontrak.
DPRD Bantul menyoroti pembakaran sampah liar di Pleret yang mengganggu warga. Dewan meminta kesepakatan pemindahan dipatuhi.