KLASTER BERMUNCULAN: Dibanding Hajatan, Kegiatan Takziah di Sleman Lebih Sulit Diawasi

Harianjogja.com, SLEMAN- Dibandingkan kegiatan hajatan warga seperti pernikahan, Pemkab Sleman mengaku kesulitan mengawasi kegiatan pengajian dan layatan yang digelar masyarakat. Kondisi tersebut pun menyebabkan banyak klaster Covid-19 dari kegiatan tersebut.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan dibandingkan kegiatan hajatan pernikahan Satgas sulit mengontrol kegiatan pengajian dan takziah. Kalau kegiatan hajatan, kata Harda, Satgas bisa bertindak tegas jika ada aktitas makan di tempat atau prasmanan.

"Kalau takziah, kami sulit mengontrol meskipun Satgas bisa berperan di sana. Kalau hajatan sudah dipastikan ada peran Satgas di sana," ujar Harda, Selasa (15/6/2021).

Dia mengakui kenaikan kasus baru Covid-19 di Sleman akibat banyak masyarakat yang mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya, baik Satgas maupun masyarakat diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan yang sudah ada.

"Ya satu sisi kita harus mematuhi prokes, tapi perekonomian juga harus jalan. Tidak mudah memadukan keduanya. Kuncinya cuma disiplin menjalankan prokes," kata Harda.

Untuk antisipasi melonjaknya pasien Covid-19, Pemkab sudah meminta agar setiap kalurahan menyediakan shelter isolasi. Shelter tersebut digunakan untuk warga yang masuk kategori OTG (orang tanpa gejala). Jumlah kamar yang disediakan tidak ditentukan, hanya saja fasilitasnya harus ada kamar mandi terpisah.

"Kalau kalurahan tidak bisa menyediakan shelter nanti kapanewon diharapkan bisa membantu. Sebab tidak semua kalurahan anggarannya besar," katanya.

Sejumlah kalurahan pun menyiapkan shelter. Di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Minggir misalnya kalurahan ini baru mampu menyediakan satu kamar dengan kapasitas dua bed. Kamar tersebut bersebelahan dengan sarana olah raga yang berada di lingkungan kalurahan.

BACA JUGA: Virus Corona Varian Delta Sudah Menyebar di 74 Negara

"Nanti kalau kurang kami tambah. Kami siapkan GOR ini sebagai shelter dengan menyekat beberapa bagian menjadi kamar. Tapi ya mudah-mudahan shelter ini tidak digunakan," kata Jogoboyo Sendangsari Minggir, Muslih.

Menurutnya, sebelumnya kalurahan sudah menyediakan shelter hanya saja shelter yang disediakan tidak diminati. Warga lebih suka melakukan isolasi mandiri di rumah. "Nah bulan ini ada kewajiban lagi kalurahan memiliki shelter. Ya kami sediakan," katanya.

Hal senada diceritakan Carik Sidoluhur Godean Fajar Nugroho. Kalurahan ini juga pernah menyediakan shelter. Tetapi karena tidak ada warga yang menggunakan, kalurahan pun meniadakan shelter. "Ya beberapa bulan lalu tidak dilanjutkan karena pengalaman para pasien ketika ditanya tidak mau ke shelter kalurahan. Mereka memilih ke shelter pemerintah atau malah nyari kontrakan atau sewa sendiri yang terpisah fasilitasnya," kata Fajar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.