Aliansi BEM Solo Desak Pemerintah Tuntaskan Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Aliansi BEM Solo desak pemerintah tegas berantas korupsi tanpa kompromi politik dalam forum mahasiswa Solo Raya.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk pedagang Pasar Tempel, Selasa (29/6/2021)./Ist-dok
Harianjogja.com, SLEMAN- Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo masih menunggu keputusan penerapan PPKM Darurat yang dirancang Pemerintah Pusat. Pemkab Sleman siap menjalankan ketentuan tersebut setelah dilakukan pembahasan dengan Pemda DIY.
"PPKM Darurat masih dibahas di Pusat, kami masih menunggu aturan Pusat," kata Kustini dalam jumpa pers secara daring, Rabu (30/6/2021).
Sembari menunggu ketentuan penerapan PPKM Darurat, lanjut Kustini, Pemkab saat ini terus mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Gerakan Sesarengan Jogo Sleman ini, kata Kustini, bertujuan untuk menekan penularan Covid-19 di Sleman.
"Gerakan ini perlu dilakukan karena lonjakan kasus yang signifikan di Kabupaten Sleman dalam beberapa waktu terakhir ini. Rumah sakit penuh, selter-selter juga penuh," katanya.
BACA JUGA: 1.500 WNI di Kuala Lumpur Terjebak Tak Bisa Keluar Rumah karena Kebijakan Lockdown
Jika terpaksa harus keluar rumah, Kustini menghimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melaksanakan rapat secara tatap muka, membatasi kegiatan berkumpul, makan bersama dan mewaspadai celah penularan Covid 19 antara lain saat harus membuka masker.
Kustini tak menampik, sejak digulirkan Gerakan Sesarengan Jogo Sleman pada 28 Juni lalu, mobilitas warga di jalanan masih tinggi. Misalnya di sepanjang Jalan Kaliurang. Dia menilai hal itu lumrah karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat.
"Yang di jalanan juga bukan cuma warga Sleman. Tapi saya minta seluruh pemangku kebijakan, panewu, lurah, dan tokoh masyarakat terlibat melakukan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan penularan Covld-19," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi BEM Solo desak pemerintah tegas berantas korupsi tanpa kompromi politik dalam forum mahasiswa Solo Raya.
DJP akan mengakumulasi omzet seller dari seluruh marketplace untuk menghitung kewajiban pajak sesuai PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Pemerintah buka polling logo HUT RI ke-81. Masyarakat bisa memilih desain terbaik lewat situs resmi hingga 28 Juni 2026.
Puluhan SD negeri di Sleman kekurangan murid baru pada SPMB 2026. Faktor lokasi dan sekolah swasta jadi penyebab utama.
Keributan ojol dan customer di Jogja viral akibat salah antar pesanan. Polisi ungkap penyebab dan kasus berakhir damai.
Prabowo soroti peran TNI dan Polri di sektor pangan. Produksi beras dan jagung Indonesia disebut tertinggi sepanjang sejarah.