Mobilitas Warga DIY Harus Turun 50% agar Covid Terkendali

Sejumlah petugas gabungan menghentikan dan memeriksa kendaraan di Pospam Tempel, Kamis (6/5/2021). - Harian Jogja/Lugas Subarkah
07 Juli 2021 18:07 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3 Juli 2021 sampai  hari keempat atau 6 Juli 2021 ini baru berhasil menurunkan mobilisasi warga sebesar 15%. Ditargetkan mobilisasi turun sampai 50% untuk menekan penularan Covid-19.

“Hasil evaluasi terkait PPKM Darurat ternyata mobilitas masyarakat di DIY baru berkurang antara 13-15 persen saja,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY sekaligus Koordinator Bidang Penegakan Humum Satgas Penanganan Covid-19 DIY, Noviar Rahmad, dalam jumpa pers melalui daring, Rabu (7/7/2021).

BACA JUGA: Pecahkan Piring Saat Patroli Prokes di Klaten, Purnawirawan Polisi Berpangkat AKBP Langsung Ditahan

Noviar mengatakan penurunan mobilitas masyarakat DIY tersebut sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Gubernur DIY melalui daring pada Selasa (6/7/2021) lalu. Pengurangan mobilits penduduk di DIY antara 13-15%.

Sementara target yang diinginkan pengurangan mobilisasi warga sampai di angka 50% sebagai angka ideal untuk bisa menurunkan angka kasus positif Covid-19 di Bumi Mataram. Menurut Noviar, pengurangan mobilisasi paling tinggi ada di Gunungkidul yang bisa sampai 30%, namun secara keseluruhan dari kabupaten dan kota jika ditotal antara 13-15%.

“Akan ada ruas-ruas jalan yang ditambah untuk ditutup sementara, kalau selama ini masih ada akses masuk nanti akan diperketat lagi,” ujar Noviar.

Pihaknya bersama Polda DIY dan Dinas Perhubungan DIY sebenarnya sudah melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan. Namun akan lebih diperketat lagi untuk menekan mobilitas warga yang masih tinggi.

Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda DIY, AKBP Verena Sri Wahyuningsih menambahkan untuk DIY ada 21 lokasi penyekatan yang dilakukan baik oleh Polda maupun Polres di kabupaten dan kota. Di Sleman ada enam lokasi pos penyekatan, yakni di Prambanan, Tempel, Gejayan secara mobile , Nologaten Depok, bawah fly over Janti. Dua pos penyekatan di Kulonprogo, yakni di Temon dan Alun-alun Wates

Sementara di Bantul pos penyekatan ada di Srandakan dan pos TPR Parangtritis. Di  Gunungkidul ada satu lokasi penyekatan di Bunder, Patuk. Di Jogja ada lima lokasi penyekatan, yakni pos Teteg Malioboro, Gejayan mobile, Tugu depan Legen Kridosono, pos Gardu Anim.

Sementara yang dilakukan Polda DIY ada lima lokasi, yakni  Pospol Karangnongko Kulonprogo, Riang Road Barat Mlati Sleman, Bedoksari Pramabanan Sleman, Pospol Besole Gunungkidul, dan Jalan Paris KM 6 Patalan Bantul.

“Penyekatan yang dilakukan pertama kali melakukan pemeriksaan kendaraan terkait surat hasil swab bagi penumpang yang akan masuk. Sementara di wilayah kota melakukan pengalihan kendaraan yang menuju tempat keramaianan. Penutupan jalan didasarkan untuk mengurangi akses jalan masuk. Disamping itu juga imbauan prokes pada masyarakat. Selain pastikan prokes imbau patroli pembubaran kerumunan dan sebagainya, kami lakukan pemeriksaan,” papar Verena.

BACA JUGA: Puluhan Kendaraaan Dicegah Masuk DIY dari Kulonprogo

Upaya tersebut dilakukan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri dan Gubernur DIY untuk yang melakukan perjalanan harus melengkapi setidaknya kartu vaksin, antigen atau PCR yang harus dalengkapi ketika mereka memasuki satu wilayah sehingga dilakukan pemeriksaan di perbatasan. Harapanya dari upaya tersebut bisa mengurangi mobilitas.

“Harapannya masyarakat tidak lakukan mobiliasasi, masyarakat diharapkan baik antar kita, antar-kabupaten dan provinsi tak ada perjalanan kecuali kepentingan tertentu. Targetnya di rumah aja. Masih terlihatnya 15% menurunnya mobilisasi jadi PR [Pekerjaan Rumah] bagi kita bersama imbauan dan sosialisasi pada masyaakat,” kata Verena.