Pemkab Sleman Diminta Responsif Menanggulangi Dampak Pandemi

Penyerahan bantuan dari Komisi VIII DPR RI kepada Pemkab Sleman terkait penanganan pandemi Covid-19, Kamis (4/11/2021) - Ist
04 November 2021 19:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pandemi Covid-19 telah meningkatkan angka kemiskinan, termasuk di Sleman. Berdasarkan data BPS pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin secara nasional bertambah sebesar 27,54 juta orang atau 10,14%.

"Ada kurang lebih terdapat 15.000-16.000 anak menjadi yatim, piatu, maupun yatim piatu karena Covid-19. Termasuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang dirawat di LKS dan keluarga tidak mampu," katanya di sela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VIII di Sleman, Kamis (4/11/2021).

Hal tersebut, katanya harus dan segera mendapat respons, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta masyarakat. Kunjungan kerja tersebut untuk mendengar fakta di lapangan serta masukan dan usulan yang akan dibawa pada rapat kerja bersama Menteri dan kepala badan.

BACA JUGA: Pemerintah Buru Pengemplang Pajak di 13 Negara

Selain untuk mengetahui masalah penyaluran bansos, pelaksanaan Pertemuan Tatap Muka (PTM) di Madrasah, Komisi VIII juga ingin mengetahui kesiapsiagaan Sleman dalam menangani bencana. Sebab, katanya, dampak bencana akibat perubahan iklim pada periode 1990-2019 di Asia Pasifik menimbulkan kerugian sekitar 1.470 triliun dolar AS. Sebanyak 2,5 miliar orang terdampak dan satu juta korban meninggal akibat bencana karena perubahan iklim.

"Indonesia memiliki kerentanan tinggi terkait perubahan iklim karena geografis negara kepulauan dan daerah rentan bencana alam. Berdasarkan data BNPB, terdapat 1.677 kejadian bencana alam dari bulan Januari hingga awal Agustus, dan 40,3 persen merupakan bencana banjir," katanya.

Komisi VIII memberikan berbagai dukungan anggaran dalam bentuk dana dekonsentrasi untuk meningkatkan hak-hak dasar masyarakat, seperti kebutuhan pokok, pendidikan dan perlindungan sosial secara bertahap semakin besar memberikan nilai manfaat.

"Di sinilah pentingnya peran wakil rakyat bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menyusun perencanaan program kerja secara sistematis dan merealisasikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tepat jumlah," tutur Yandri

Bupati Sleman, Kustini Sri mengatakan kunjungan tersebut merupakan wujud perhatian Komisi VIII DPR RI terhadap kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemkab Sleman. "Kami bisa saling berbagi pengalaman dan wawasan tentang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah kami laksanakan selama ini menanggulangi pandemi," ujar Kustini.

Menurut Kustini, dalam penanganan bencana maupun bantuan sosial sudah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BPBD dan Dinas Sosial Sleman. Sebagai wilayah yang rawan bencana, khususnya Gunung Merapi, BPBD Sleman sudah menyiapkan Early Warning System (EWS) di 16 titik sebagai peringatan dini adanya ancaman bencana.

"Kami juga memiliki Tim Reaksi Cepat, operator Pusdalop, operator EWS dan logistik yang siap 24 jam mempersiapkan penanganan ancaman bencana," katanya.

Dalam kunjungan tersebut Komisi VIII menyerahkan 10.000 masker medis dan 20 jerigen hand sanitizer. Selain itu, diserahkan juga bantuan korban bencana sebesar Rp202,4 juta untuk pengembangan usaha graduasi peserta PKH di Sleman.