IKPA Award: Kanwil DJP DIY, KPP Pratama Jogja & Pengadilan Agama Sleman Satker Berkinerja Terbaik

Harianjogja.com, JOGJA--Percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung optimalnya peran APBN sebagai countercyclical bagi perekonomian.

Sampai dengan bulan Oktober 2021, realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai Rp8,75 triliun atau 73,3% dari pagu tahun 2021.

Capaian tersebut meningkat sebesar 23,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp7,08 triliun atau 66,96% dari pagu tahun 2020. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa, mengapresiasi kerja keras para Pengelola Anggaran dalam mempercepat penyerapan belanja pada satuan kerja masing-masing dan mendorong agar kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun anggaran 2021.

Demikian disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta saat membuka kegiatan Penyerahan IKPA Award Periode Semester I Tahun 2021 dan Sosialisasi PER-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada 4 November 2021 yang diselenggarakan secara luring dan daring serta diikuti oleh seluruh satuan kerja (satker).

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di tingkat satker, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan penilaian dan pemeringkatan berdasarkan indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker periode semester I tahun 2021. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa, menyerahkan penghargaan kepada sembilan satker berkinerja terbaik berdasarkan kategori pagu anggaran yang dikelola, dengan peringkat sebagai berikut :

a. Kategori Pagu Besar (di atas Rp15 Miliar):
Peringkat I : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak D.I. Yogyakarta (Nilai 99,04);
Peringkat II : Rolog Polda D.I. Yogyakarta (Nilai 98,71); dan
Peringkat III : Satbrimob Polda D.I. Yogyakarta (Nilai 98,01).
b. Kategori Pagu Sedang (di atas Rp5 Miliar s.d Rp15 Miliar):
Peringkat I : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Nilai 99,86);
Peringkat II : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul (Nilai 99,59); dan
Peringkat III : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman (Nilai 99,51).
c. Kategori Pagu Kecil (sampai dengan Rp5 Miliar):
Peringkat I : Pengadilan Agama Sleman (Nilai 100);
Peringkat II : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari (Nilai 99,99); dan
Peringkat III : Pengadilan Agama Wates (Nilai 99,99).
Penyerahan penghargaan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh satker untuk senantiasa meningkatkan komitmennya dalam mengelola keuangan negara, sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.

Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IB, F.X. Susetya Yudianta, menjelaskan kembali empat aspek pengukuran IKPA, yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efesiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang diukur melalui 13 indikator.

Indikator yang memiliki bobot penilaian tertinggi adalah capaian output sebesar 17 persen dan menjadikan capaian output sebagai bagian monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian output belanja pemerintah.

Sementara itu, indikator penyerapan anggaran berbobot nilai 15 persen, data kontrak dan penyelesaian tagihan masing-masing berbobot nilai 10 persen, serta pengelolaan UP dan TUP berbobot nilai 8 persen.

Kedelapan indikator lainnya, yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ bendahara, perencanaan kas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dan dispensasi SPM, masing-masing memiliki bobot nilai 5 persen.

Peningkatan pemahaman satuan kerja terhadap IKPA diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat kepada masyarakat. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News