Tingkat Kemiskinan 2021 di Kulonprogo Diharapkan Turun

Foto Ilustrasi. - Ist/Freepik
07 Desember 2021 11:07 WIB Hafit Yudi Suprobo Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO-Angka kemiskinan di wilayah Kulonprogo terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Diharapkan, tahun 2021 angka kemiskinan di wilayah bumi binangun turun.

Kepala Bappeda Kulonprogo, Triyono, mengatakan data kemiskinan tahun 2021 baru bisa diketahui pada awal 2022 mendatang yakni pada Maret atau April tahun depan. Diharapkan, angka kemiskinan di wilayah Kulonprogo mampu turun drastis mencapai angka sekitar 16 persen.

"Tingkat kemiskinan di Kulonprogo pada 2018 di angka 18,3 persen. Kemudian, 2019 menurun di angka 17,39 persen dan 2020 naik di angka 18,01 persen. Harapannya, angka kemiskinan tahun ini bisa turun seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19 atau pada tahun 2019," kata Triyono pada Senin (6/12/2021).

Triyono menambahkan tingkat kemiskinan di wilayah Kulonprogo dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kulonprogo pada 2020 silam yang mencapai angka Rp200 miliar. Terlebih, di 2021 refocusing anggaran sebesar Rp71 miliar masih dilakukan.

"Refocusing APBD juga berdampak terhadap angka kemiskinan di wilayah Kulonprogo. Selain dampak pandemi Covid-19, berhentinya pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport juga menjadi faktor yang bersumbangsih terhadap tingkat kemiskinan," kata Triyono.

Baca juga: Percaya dengan Pria di Aplikasi Kencan Online, Perempuan Kulonprogo Tertipu Ratusan Juta

"Pada 2020 pembangunan [Bandara YIA] sudah selesai dan beroperasional sehingga khususnya di wilayah kapanewon Temon ada fenomena kenaikan kemiskinan dibandingkan dengan wilayah yang lain. Dikarenakan, warga sudah tidak terkait dengan pembangunan bandara. Pada 2019 lalu masih ada efek positif dari pembangunan Bandara YIA di Temon," sambung Triyono.

Pemkab Kulonprogo tidak tinggal diam dengan tingkat kemiskinan yang masih terbilang tinggi. Pemberian bantuan sosial (bansos), bantuan pangan non tunai (BPNT), pendidikan dan kesehatan terus dilakukan oleh Pemkab demi menekan angka kemiskinan.

"Target RPJMD sesuai peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 pada 2019 di angka 17,25 persen, 2020 di angka 16 persen, 2021 di angka 14,75 persen, 2022 di angka 13,25 persen. Upaya penanganan kemiskinan juga dilakukan secara makro dengan cara pemberdayaan di sektor pertanian, UMKM, maupun perdagangan," terang Triyono.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengatakan angka kemiskinan sebesar 18,1 persen atau setara dengan 78.000 jiwa yang masih berada di bayang-bayang kemiskinan di wilayah bumi binangun menjadi fokus perhatian eksekutif. Pemkab Kulonprogo diharapkan serius dalam mengatasi kemiskinan.

"Terlebih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo dan Fajar Gegana akan berakhir pada Mei 2022, namun angka kemiskinan masih sangat tinggi," ujar Akhid.