Relokasi PKL Malioboro, LBH Jogja Buka Posko Aduan

Harianjogja.com, JOGJA-- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja membuka posko pengaduan bagi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang terdampak relokasi. LBH nantinya bakal mengadvokasi para PKL yang merasa keberatan dengan kebijakan pemindahan itu.

Staf Divisi Penelitian LBH Jogja, Era Hareva Pasarua mengatakan, pihaknya menganggap kebijakan relokasi PKL Malioboro tidak tepat dilakukan di masa pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pemindahan juga dinilai tergesa-gesa tanpa melibatkan pendapat dari para PKL.

"Kami menganggap bahwa kebijakan itu adalah kebijakan yang tergesa-gesa karena mengabaikan prinsip partisipasi dari masyarakat. Kami juga menyayangkan ketika kebijakan itu dilakukan di masa pandemi dimana kondisi ekonomi warga masih belum pulih seluruhnya dan harusnya fokus pada pemulihan kesehatan," katanya, Selasa (11/1).

Oleh karenanya, Era menilai para PKL yang direlokasi perlu mendapat pendampingan karena kebijakan Pemda DIY dan Pemkot Jogja yang tergesa-gesa berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pembukaan posko aduan diharapkan bisa menyelesaikan persoalan yang dirasa oleh para PKL. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar ada transparansi dalam relokasi itu.

"Kalau melihat dari pembuatan kebijakan, ada beberapa hal yang secara administrasi itu dilanggar, seperti tahapan perencanaan dimana itu tidak melibatkan pendapat dari masyarakat dan pedagang Malioboro itu sendiri," kata dia.

Pada kesempatan itu, sejumlah PKL dari Paguyuban Tridharma langsung mengadukan keberatan mereka terhadap rencana relokasi ke tempat baru. Sedikitnya ada puluhan pedagang yang mengadu dengan menyebut berasal dari individu dan bukan membawa wadah paguyuban.

Salah seorang PKL, Supriati, 38, mengatakan, ada kekhawatiran omzet menurun drastis saat pedagang pindah ke lokasi baru. Padahal, dua tahun terpukul pandemi Covid-19 ekonomi pedagang belum sepenuhnya pulih. Apalagi dengan kondisi tempat baru yang dinilai belum layak dan disebutnya sebagai selter darurat, semakin menguatkan pedagang untuk menolak pindah.

BACA JUGA: Terduga Pemerkosa 3 Mahasiswi UMY Menyerang Balik, Ancam Lapor Polisi

"Kita baru saja menghadapi pandemi ya dua tahun dan November sosialisasi mau relokasi dan Januari sudah harus pindah ini sangat berat tentunya. Terlalu mendadak dan tidak ada transparansi dari pemerintah dan kalau dilihat tempat relokasi itu kan semacam selter darurat, tidak permanen," katanya.

Pihaknya menganggap setidaknya Pemda DIY dan Pemkot Jogja komitmen terhadap keberlanjutan para pedagang dengan membuat lokasi yang representatif dan menjamin keberlangsungan usaha mereka. Oleh karenanya, pedagang berharap agar aduan ke LBH Jogja ini bisa sedikit banyak berpengaruh dan rencana relokasi PKL ditunda sampai pedagang siap.

"Setidaknya maunya dibuat seperti gambaran pemerintah yang dulu yakni permanen. Sampai saat ini kita juga belum ada info lebih lanjut soal relokasi. Jadi kita juga tidak dapat transparansi dari pemerintah. Kekhawatiran kita tentu soal omzet ya, karena cukup banyak juga teman-teman yang masih baru mengajukan kredit ke bank," ungkapnya.

Relokasi Dilaksanakan Januari

Walikota Jogja, Haryadi Suyuti mengatakan, rencana relokasi PKL Malioboro bakal tetap dilaksanakan pada Januari ini. Permintaan penundaan juga tidak akan ditoleransi karena sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Menurut dia, hal ini juga sejalan dengan pernyataan Gubernur DIY beberapa waktu lalu yang tidak ingin relokasi PKL Malioboro ditunda.

"Januari direlokasi, entah pertengahan atau akhir ya nanti kita lihat segala sesuatunya. Kalau nggak besok, ya lusa, atau bisa minggu depannya. Tetapi, penataan ini keniscayaan dan dipastikan terjadi," kata Haryadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.