LOKAKARYA NASIONAL: Pentingnya Akuntabilitas Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan

JOGJA—Pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bantuan ke masyarakat sebagai salah satu strategi jaminan sosial serta untuk menanggulangi kemiskinan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting untuk mewujudkan akuntabilitas sosial demi kesejahteraan warga.

Direktur IDEA Jogja Tenti Novari Kurniawati menceritakan kisah menarik bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan maupun berbagai program pembangunan di masyarakat.

Di salah satu desa di DIY yang merupakan dampingan IDEA, sekelompok warga berpartisipasi melakukan audit sosial atas penggunaan anggaran publik untuk penanganan masalah kesehatan khususnya stunting atau masalah gizi kronis pada anak. 

“Ketika audit sosial stunting, ternyata di ketahui anggaran posyandu paling banyak digunakan untuk beli seragam bukan untuk pelayanan stunting. Ini dirasakan masyarakat,” ungkap Tenti, Selasa (18/1/2022). 

Hal itu diutarakan Tenti saat menjadi salah satu pembicara dalam rangkaian lokakarya nasional  bertajuk Mewujudkan Akuntabilitas Sosial untuk Kesejahteraan Warga, yang digelar secara daring dan luring pada 18-19 Januari 2022 lalu. Lokakarya nasional tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam program “Pemanfaatan Sistem Informasi Kemiskinan untuk meingkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Partisipatif dan Akuntabel di Provinsi DIY” yang dijalankan IDEA Yogyakarta sejak tahun 2019 hingga 2022 dengan dukungan Ford Foundation.

Tenti menilai, masyarakat yang diberi ruang untuk berbicara dalam mengawal program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan justru berdampak positif. Salah satunya partisipasi masyarakat dalam kegiatan audit sosial. Setidaknya kata Tenti, persoalan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran di lingkup kecil seperti desa bisa diselesaikan sendiri oleh warga desa, tanpa penegak hukum sampai harus turun tangan.

Dikatakannya, partisipasi aktif masyarakat mengawal isu kemiskinan terutama di DIY sangat relevan dengan kondisi kekinian. Mengingat angka kemiskinan dan rasio ketimpangan di DIY masih di atas rata-rata nasional, bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita tahu saat ini angka kemiskinan di Indonesia meningkat karena pandemi. Sekarang kemiskinan mencapai 15 juta lebih di Indonesia. Penyebabnya karena akses pangan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu akuntabilitas sosial jadi penting agar dampak kondisi pandemi ini bisa diatasi,” paparnya. 

Isu kemiskinan juga dibahas oleh Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pemda DIY, Aris Riyanta. Mewakili Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, dalam sambutannya Aris Riyanta mengatakan kemiskinan di DIY perlu diselesaikan dengan kolaborasi berbagai unsur. 

“Kolaborasi antara kampung, kampus, Keprajan dan Kraton didukung korporasi akan mewujudkan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2022,” jelas Aris Riyanta. 

Pemda DIY kata dia fokus membangun wilayah pesisir sesuai filosofi “Among Tani Dagang Layar”. Selain itu, juga fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto. 

Layanan Pengaduan

Dalam lokakarya Mewujudkan Akuntabilitas Sosial untuk Kesejahteraan Warga pada hari pertama, sejumlah pembicara lainnya juga dihadirkan. Antara lain Analis Kebijakan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Indra Setiawan; Koordinator Lokal Pengembangan Kapasitas LAPOR DIY, Idham Ibty; Sub Koordinator Urusan Pembangunan Manusia Bappeda Bantul, Suharyono; dan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Sugito.

Sugito antara lain mengulas tentang perencanaan penganggaran yang partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. “Akuntabilitas sosial penting untuk mendorong tata kelola pemdes yang baik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui keterbukaan informasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pendataan dan pengawasan, termasuk memaksimalkan pelayanan untuk warga rentan seperti perempuan, warga miskin, dan disabilitas agar terpenuhi haknya,” kata Sugito. 

Indra Setiawan dari Kemenpan RB menekankan pentingnya masyarakat memanfaatkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) untuk mengadukan persoalan publik. 

SP4N LAPOR adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

“LAPOR jadi sarana evaluasi pelayanan publik. Bisa jadi ada penyelenggara enggak tahu [tentang program pembangunan], ada masyarakat yang  belum puas atau ada hal tak sesuai tempatnya. Pengaduan ini sekaligus kesempatan penyelenggara melakukan klarifikasi. Kadang dari aduan masuk ada mispersepsi. Jadi dengan kanal ini ada komunikasi dua arah,” kata Indra. 

Koordinator Lokal Pengembangan Kapasitas LAPOR DIY, Idham Ibty mengatakan contoh kasus di DIY, persoalan publik paling banyak dilaporkan masyarakat adalah masalah bantuan sosial (bansos) dan pertanahan. “Pentingnya memanfaatkan aplikasi LAPOR ini. Sistem informasi penanggulangan kemiskinan harus nyambung dengan aplikasi LAPOR,” ujar Idham Ibty.

Pada hari pertama lokakarya nasional, khususnya pada sesi kedua, juga dibahas bagaimana pemanfaatan sistem informasi untuk kesejahteraan warga serta partisipasi warga dalam perencanaan dan penganggaran di desa. 

Dalam sesi ini ada sejumah kisah terkait partisipasi publik dalam mengawal pembangunan. Antara lain mengenai partisipasi kelompok perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa oleh Serikat Pekerja Perempuan Rumahan (SPPR) Bunda Mandiri Kalurahan Bawuran, Pleret, Bantul.

Ada pula cerita tentang advokasi anggaran untuk program penanganan stunting oleh Kelompok Pemberdayaan Kroco, di Kulonprogo; Pengelolaan sistem penanggulangan kemiskinan oleh Bappeda Bantul; Inisiatif open governement untuk perencanaan dan pengawasan program peningkatan kesejahteraan warga oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo serta bagaimana mengelola open data pronangkis (program penanggulangan kemiskinan) di Desa Gerbosari, Kulonprogo. 

Kolaborasi Warga dan Media

Di hari kedua yakni 19 Januari 2022, lokakarya nasional Mewujudkan Akuntabilitas Sosial untuk Kesejahteraan Warga membahas pentingnya kolaborasi warga dan media dalam mengawal program penanggulangan kemiskinan. 

Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri; Sekretaris Desa Sendangsari, Pengasih Kulonprogo Sigit Rahmanto; serta Jurnalis Kompas Haris Firdaus,

Budhi Masthuri menceritakan bagaimana pentingnya ombudsman berkolaborasi dengan kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan hingga pelajar dalam mengadvokasi persoalan publik termasuk masalah kemiskinan di DIY. “Tanpa ada bantuan dari kelompok warga, kami tidak bisa menjangkau banyak persoalan di masyarakat. Mereka ini lah yang membantu melaporkan kalau ada hal-hal tidak sesuai di lapangan terkait pelayanan publik,” kata Budhi Masthuri.

Jurnalis Kompas Haris Firdaus menekankan persoalan kemiskinan layak diadvokasi oleh media melalui pemberitaan. “Dengan pemberitaan oleh media, bisa meningkatkan intensi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Apalagi di DIY, angka kemiskinan dan ketimpangan masih di atas nasional, jadi sangat relevan isu kemiskinan ini diangkat oleh media,” paparnya. 

Di hari kedua juga dihadirkan perwakilan warga yang selama ini terlibat atau berpartisipasi dalam mengawal program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Sejumlah perwakilan warga membahas pengalaman audit sosial program penanggulangan kemiskinan di empat kalurahan. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News