Soal Demo Mahasiswa, GKR Hemas: Jangan Sampai Ditunggangi

Harianjogja.com, BANTUL--Aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa yang mengingatkan agar pemerintah tidak menunda Pemilu 2024 dan menolak masa jabatan presiden tiga periode dinilai positif karena sesuai dengan amanat Undang-undang. Meski begitu, aksi demo yang digelar harus sesuai dengan aturan.

Anggota DPD RI asal DIY GKR Hemas menilai tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa bermaksud baik. Mereka menuntut agar pemerintahan berjalan dengan tetap menjaga konstitusi di mana presiden berkuasa cukup 10 tahun saja, dan tidak perlu ada masa jabatan ketiga, perpanjangan masa jabatan, ataupun penundaan pemilu.

"Saya sendiri sangat memahami, Presiden sudah berkali-kali mengatakan bahwa beliau tidak menginginkan untuk berkuasa tiga periode, dan yang mengajukannya untuk berkuasa selama tiga periode itu sama dengan 'menampar muka saya'," kata dia di sela-sela Sosialisasi Pancasila dan Angkringan Kebangsaan di Universitas PGRI Yogyakarta (UPY), dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Sabtu (16/4/2022).

BACA JUGA: Diseminasi Kajian Fiskal Regional DIY : Upaya Tingkatkan Kesejahteraan dan Wujudkan Kemandirian Ekonomi DIY

Dijelaskan Hemas, pada dasarnya tuntutan demonstrasi para mahasiswa tidak berbeda dengan keinginan presiden sehingga harus didukung. Hal itu juga sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat Indonesia.

"Menurut saya usulan perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, atau periode ke III justru datang dari orang-orang yang tidak mengenal secara dekat Presiden Jokowi, atau mungkin juga dari mereka yang ingin mengambil keuntungan politik," kata Hemas.

Hanya saja, dia mengingatkan dalam melakukan demonstrasi mahasiswa harus selalu berhati-hati. Karena banyak sekali penumpang gelap. Banyak kelompok anarko, dan mungkin juga kelompok radikal dan teroris mengambil kesempatan dalam demonstrasi itu.

Contohnya dalam demo beberapa hari lalu, kata Hemas, ada Dosen Universitas Indonesia yang menjadi korban penganiayaan. Polisi sudah menangkap dan menerapkan tujuh orang tersangka di mana beberapa di antaranya berasal dari kelompok radikal. 

Untuk itu ia mengingatkan beberapa hal. Pertama, dalam menggunakan media sosial, harus diperhatikan dampak negatif yang bisa ditimbulkan.

"Kita harus sangat teliti dalam melihat hoaks yang sekarang bisa dibuat dengan editan video atau editan gambar secara sederhana. Lebih baik kita men-share konten positif, atau konten edukasi, bukan konten provokasi yang bisa menyulut kemarahan publik," katanya.

BACA JUGA: Malam Minggu Donor Darah yuk! Ini Jadwalnya untuk DIY

Kedua, partisipasi politik dari anak muda bukan hanya berupa demonstrasi, dan bukan pula hanya berupa ikut pemilu. Pendidikan politik, diskusi politik dan sosialisasi politik adalah bentuk lain dari partisipasi.

"Dengan mengikuti kegiatan terkait kebangsaan, maka kita sudah berpartisipasi dalam politik. Terfokus pada demonstrasi, justru akan merusak makna partisipasi itu sendiri," katanya.

Ketiga, hindari aktivitas yang bersifat provokatif atau yang mengarah pada perusakan dan penggunaan kekerasan. Semangat kebangsaan dan perjuangan kita harus disalurkan pada tempat yang tepat. 

Dia berharap agar para generasi muda bisa bergerak maju, dengan menggunakan teknologi yang ada, dan menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam pembangunan politik, dan perbaikan ekonomi dan sosial di negara kita tercinta, Indonesia. "Mari kita terus bergerak maju, meninggalkan Pandemi. Mari kita terus bergerak Untuk Jogja, dan Untuk Indonesia," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News