PMK Merebak! 272 Ekor Sapi dan Domba di Bantul Terpapar

Harianjogja.com, BANTUL- Jumlah hewan ternak di Bantul yang terindikasi terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus bertambah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (PMK) setempat mencatat sampai Kamis (2/5/2022) sore ternak yang terkena PMK sebanyak 272 sapi dan domba.  

“Sebagian besar yang terkena PMK adalah sapi, kemudian domba. Tersebar di Kapanewon Banguntapan, Pleret, Dlingo, dan Pundong,” kata Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo, disela-sela mendampingi anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul saat meninjau Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Segoroyoso, Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Bantul, Jumat (3/5/2022).

Joko mengatakan jumlah temuan ternak yang mengarah PMK paling banyak ditemukan di di wilayah timur itu lantaran lalu lintas hewan dari luar daerah yang cukup banyak. Sebab wilayah timur kabupaten Bantul itu merupakan sentra pemotongan hewan.

Lebih lanjut Joko mengatakan dari 272 ekor sapi dan domba yang sudah dinyatakan positif PMK berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner DIY milik Kementerian Pertanian baru 13 ekor. Sementara sisanya masih suspek atau diduga karena memiliki gejala yang mirip dan mengarah pada penyakit mulut dan kuku.

Saat ini semua sapi dan domba yang terindikasi mengarah pada PMK sudah dilakukan karantina agar tidak menularkan kepada sapi dan domba lainnya, kemudian dilakukan pengobatan sampai sembuh dan dilakukan sterlilisasi melalui disinfektan, “Setelah sembuh baru boleh ke luar di jual atau dipotong untuk dikonsumsi,” ujar Joko.

BACA JUGA: Haryadi Berujung OTT KPK, DPRD: Jogja Raih WTP 13 Kali Berturut-turut

Selain pengawasan ketat di kandang sapi dan domba yang sudah terindikasi PMK, pihaknya juga melakukan pengawasan di pasar hewan karena pasar hewan di Bantul sampai saat ini tidak tutup seperti pasar hewan di sejumlah daerah. Alasannya tidak tutup karena saat ini masih dalam pemulihan ekonomi pascaCovid-19.

Namun di sisi lain, Joko tidak menampik banyaknya sapi dan domba yang terkena PMK membutuhkan banyak obat. Sementara ketersediaan obat PMK di DKPP Bantul menipis. Pihaknya pun terus bekerjasama dengan intansi terkait untuk pengadaan obat PMK, seperti Balai Besar Veteriner, Dinas Pertanian DIY, dan juga Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk disinfektan.

“Untuk saat ini yang bisa kami lakukan hanya antisipasi karena cairan desinfektan dan obat terus menipis. Kami pun sampai meminta tolong ke BPBD hinga UGM,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B, DPRD Bantul, Wildan Nafis mengaku prihatin dengan penularan wabah PMK yang sangat cepat dan terus meluas di wilayah Bantul. Padahal dalam dua bulan ke depan akan ada momen Iduladha yang pasti membutuhkan ternak yang cukup banyak untuk disembelih. 

“Kita tidak ingin 272 ternak yang terpapar itu menularkan kepada ternak yang lainnya dengan berbagai kebijakan dari instansi terkait mulai dari menutup mobilitas ternak di Bantul hingga pengobatan harus dituntaskan,” katanya.

Namun untuk melaksanakan berbagai cara untuk mencegah penularan PMK diakui Wildan ada masalah dalam anggaran yang saat ini sangat tipis bahkan tidak ada karena dalam APBD murni 2022 ini tidak dianggarkan dana untuk penanganan wabah PMK karena memang tidak diprediksi sebelumnya akan terjadi.

Tapi dari DKKP Bantul sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk bisa membantu untuk pemenuhan disinfektan, vitamin hingga obat-obatan namun memang jumlah sangat terbatas. Maka, politikus Partai Amanat Nasional ini meminta DKPP membuat usulan pada APBD perubahan untuk penanganan wabah PMK ini

“Ya Insyaallah dalam APBD Perubahan 2022 ini akan kita kawal dan perjuangkan agar ada tambahan anggaran untuk penangananan wabah PMK,”ujarnya. Sekedar diketahui perubahan APBD akan dilakukan pada Oktober mendatang namun pembahasan dan usulan anggaran sudah dimulai pada Juli mendatang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News