Siswa di Bantul Dilarang UAS karena Belum Bayar Uang Sekolah, Ini Klarifikasi Muhammadiyah

Harianjogja.com, BANTUL--Setelah ramai diberitakan dan mendapat periksaan dari Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY terkait kasus SMP Muhammadiyah Banguntapan yang diduga tak membolehkan siswa ikut Ujian Akhir Sekolah (UAS) karena menunggak pembayaran sekolah, Muhammadiyah Pimpinan Wilayah DIY angkat bicara.

Ketua Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Achmad Muhammad, menjelaskan kasus tersebut merupakan persolan komunikasi yang tidak selesai namun sudah dilaporkan ke ORI DIY hingga disorot media.

"Ada miskomunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di pihak orang tua. Belum terselesaikan komunikasi itu, tapi sudah kemudian mengadukan masalah tersebut ke ombudsman," ujarnya, Rabu (15/6/2022).

Ia menegaskan kebijakan administratif yang dibuat sekolah bukan berarti menjadikan layanan pendidikan diskriminatif. "Yang terpenting ada niat baik dan komitmen dari semua pihak baik orang tua maupun sekolah untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan permasalahan," katanya.

BACA JUGA: Sultan Singgung Orang Tua Sewa Rumah  Dekat Sekolah Agar Lolos Zonasi PPDB

Dalam kasus tersebut, ketika pengumuman yang tidak memperbolehkan siswa ikut ujian itu disampaikan, sebenarnya sekolah berharap ada komunikasi lebih lanjut dari orang tua agar dicari bersama solusinya.

Ia mengklarifikasi terkait salah satu siswa yang dikabarkan bisa mengikuti ujian tapi di ruang terpisah, bukan berarti membedakannya dari peserta lain, namun karena siswa tersebut baru bisa mgnikuti ujian saat waktu sudah hampir habis.

"Sehingga ketika disatukan dengan kelas tersebut anak itu yang akan minder yang lain sudah selesai, dia sendirian. Maka diberi ruang sendiri. Jadi tidak ada maksud diskriminasi, justru menyelamatkan psikologi anak agar tidak terpengaruh teman lain yang sudah hampir selesai," ungkapnya.

Ia menegaskan sekolah sudah berusaha berkomunikasi dengan orangtua atau wali murid untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam berkontribusi pembiayaan sekolah di berbagai kesempatan pertemuan orang tua/wali murid secara periodik secara komunikatif dan transparan.

"Bahkan, berupaya bersama-sama dengan Majelis dan Lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu Muhammadiyah untuk menggenapi akses ketersediaan dana melalui Dinas Dikpora Bantul dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan orangtua wali murid berkontribusi dalam pembiayaan sekolah," kata dia.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News