Sosialisasi Jamkesda di Bantul Perlu Dimasifkan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul kembali menganggarkan Jaminan Sosial Daerah (Jamkesda) sebesar Rp9 miliar. Anggaran ini bagi warga yang belum terkover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendukung penggaran Jamkesda tersebut, namun perlu disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.

“Jamkesda sangat membantu masyarakat bagi yang belum terkover BPJS Kesehatan, dan juga bagi peserta PPJS Kesehatan namun kepesertaannya non aktif tanpa diketahui oleh peserta yang bersangkutan,” kata Anggota Komisi D DPRD Bantul yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, Eko Sutrisno Aji, Selasa (12/7/2022).

Eko mengatakan banyak masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang non aktif tanpa sepengetahuan dari peserta yang bersangkutan. Mereka baru mengatahui ketika sedang berobat di rumah sakit. Dampaknya peserta tersebut kebingungan untuk menanggung biaya pengobatan. Menurut dia, semestinya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberitahukan adanya penghapusan kepesertaan BPJS Kesehatan utamanya yang masuk peserta bantuan iur (PBI) dari APBD maupun APBN.

BACA JUGA: PMK di Bantul tembus 2.793 Kasus, Ini 3 Kapanewon Terparah

Jika memang peserta tersebut masuk kategori miskin, maka seharusnya Pemkab Bantul mengusulkan kembali untuk mendapat bantuan iur BPJS Kesehatan. “Namun untuk sementara bisa mengunakan skema Jamkesda,” katanya.

Namun politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyadari Jamkesda memiliki limit maksimal Rp5 juta. Sementara biaya pengobatan terkadang melebihi angka tersebut. Solusinya, kata Eko, bisa diarahkan melalui Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos) dari Pemda DIY yang memiliki limit Rp10 juta. Akan tetapi untuk jangka panjang, warga miskin yang sudah tidak aktif kepesertaan BPJS Kesehatan kembali diusulkan masuk PBI ke Kementerian Sosial.

Selain soal kesehatan, anggota Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Sanden, Pandak, Srandakan, dan Pajangan ini juga menyoroti soal pendidikan. Eko mengapresiasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah selesai beberapa waktu lalu, namun ia memberi catatan masih banyak sekolah negeri yang kekurangan siswa. Artinya pemerataan siswa di sekolah negeri belum merata.

“Di masing masing daerah karena kalau kami melihat belum merata. Ada sekolah yang itu banyak siswa ada yang terbatas. Ini menjadi perhatian kami untuk memperbaikinya di tahun yang akan datang,” ujar Eko.

BACA JUGA: Atlet Masih Sewa Lapangan Kecil untuk Latihan, DPRD Bantul: Saatnya Pemkab Bangun Gor

Tidak hanya pemerataan siswa, namun perlu adanya pemerataan guru. Menurut pria kelahiran 10 Agustus 1976, guru-guru yang potensial dan memiliki prestasi tinggi perlu disebar di sejumlah sekolah sehingga tidak menumpuk di sekolah tertentu seperti yang terjadi saat ini. Sementara di sekolah lainnya guru-guru kekurangan, bahkan banyak mengandalkan guru honorer. Kondisi tersebut diakuinya akan mempengaruhi kualitas pendidikan.

Tidak hanya pendidikan dan kesehatan, Eko juga mendorong Pemkab Bantul mempercepat pembangunan wilayah selatan Bantul untuk mendongkrak perekonomian warga. Eko meyakini wilayah selatan Bantul yang akan menjadi muka DIY berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News