Dorong Akses terhadap Difabel, 6 Kalurahan di Bantul akan Menjadi Kalurahan Inklusi

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak enam desa atau kalurahan di dua kecamatan atau kapanewon di Bantul akan didampingi menjadi kalurahan inklusi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan meningkatkan akses difabel terhadap layanan umum.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Pemkab Bantul dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia pada program Strengthening Social Inclusion for Difability Equity and Rights (Solider) di Rumah Dinas Bupati Bantul, Rabu (3/8/2022).

BACA JUGA: Surat Terbuka Wali Murid SMAN 1 Banguntapan Bantul yang Dipaksa Pakai Jilbab: Ibu Mana yang Tidak Sedih?

Adapun keenam desa yang akan didampingi menjadi kalurahan inklusi meliputi Kalurahan Bantul, Palbapang, dan Sabdodadi di Kapanewon Bantul, kemudian kalurahan Patalan, Trimulyo, dan Sumberagung di Kapanewon Jetis.

Direktur SIGAB, Suharto, menjelaskan program Solider merupakan upaya memperkuat inklusi sosial untuk kesetaraan dan hak-hak difabel. Inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok difabel ditandai dengan meningkatnya akses difabel terhadap layanan publik seperti identitas kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.

Kemudian meningkatnya akses terhadap pekerjaan dan pemulihan ekonomi setelah Covid-19, serta meningkatnya partisipasi difabel dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. “Perlu dibangun dari tingkat pemerintah yang paling dekat dengan masyarkaat, mulai dari kalurahan,” ujarnya.

Ada setidaknya sembilan indikator untuk mencapai kalurahan inklusif. Pertama, adalah adanya sistem informasi kalurahan termasuk di dalamnya terdapat data diifabel. Kedua, adanya kebijakan yang mendukung, bisa berupa peraturan kalurahan atau SK lurah.

Ketiga, ada wadah disabilitas untuk berotganisasi. Organisasi ini diharapkan dapat dilegalkan oleh lurah dan mendapat akses pendanaan yang sama dengan organisasi desa lainnya. Keempat, partisipasi disabilitas dalam pembangunan kalurahan.

Kelima, adanya anggaran yang inklusif untuk disabilitas. Ia mencontohkan jika ada sekolah yang kesulitan guru pendamping, dari dana desa bisa membiayai sukarelawan. Keenam, tanggung jawab sosial masyarakat, yang diwujudkan dengan adanya sukarelawan.

Ketujuh, layanan yang aksesibel. Kedelapan, adanya aksesibilitas fisik. “Kesembilan, adanya inovasi dan jejaring. Kalurahan harus membuat hal yang baru, di desa perlu dibangun jaringanya dengan organisasi desa yang lain,” ungkapnya.

BACA JUGA: Polisi Buru Sejumlah Orang yang Diduga Tewaskan Suporter PSS Sleman

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, meminta panewu dan lurah untuk mensukseskan program Kalurahan Inklusi. Cukup tiga langkah untuk mensukseskan program ini, yakni panewu dan lurah harus punya komitmen, pendataan dan aksesmen disabilitas di kalurahan serta lurah jangan ragu menganggarkan untuk dukungan ke difabel.

“Termasuk membentuk relawan agar fasilitasi disabilitas lebih nyata. Di level Pemkab Bantul sudah kami mulai pembenahan termasuk sarana dan prasarana fisik. Sampai hari ini belum tuntas. Bagaimana kantor publik aksesibel terhadap disabilitas,” katanya. 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.