Dua Cara Jogja Tekan Stunting, Gunakan Pendekatan Sensitif dan Spesifik

Harianjogja.com, JOGJA - Pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) akan melakukan dua kebijakan prioritas dalam upaya menekan angka stunting di wilayahnya. Momentum perayaan puncak Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu menjadi bahan evaluasi untuk mengurai fenomena dan permasalahan anak khususnya di bidang stunting.

Kepala DP3AP2KB Kota Jogja, Edy Muhammad, mengatakan dua program prioritas itu akan menekankan pada pendekatan sensitif dan spesifik dalam menekan angka stunting. Dia juga mengakui bahwa sejak dibentuknya tim penanganan stunting di tingkat kelurahan dan kemantren, jumlah anak yang terindikasi dan mengalami stunting terus berkurang. Hanya saja upaya untuk menuju predikat zero stunting perlu terus dioptimalkan. 

"Stunting posisi terakhir dari 14 persen di 2021 menjadi 12,8 persen, dan angka terakhir yang diinput memang menurun lagi cukup signifikan," kata Edy, Minggu (7/8/2022). 

Edy menjelaskan, pada pendekatan sensitif pihaknya berupaya untuk melakukan imbauan secara persuasif kepada orang tua anak yang terindikasi mengidap stunting. Usia balita menjadi sasaran prioritas. Orang tua akan ditekankan agar memperhatikan asupan gizi kepada anak cukup dalam pemenuhan kesehatannya. Bahkan pemerintah juga menganggarkan dana dari APBD untuk pemberian makanan tambahan. 

BACA JUGA: Pemkot Jogja Siapkan Vaksinasi Booster Kedua untuk Kelompok Publik

"Selain itu kami juga ikut sertakan peranan masyarakat maupun pengusaha dengan dapur balita sehat," ungkapnya. 

Sementara pada pendekatan spesifik, Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan langsung dengan melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, serta balita yang kekurangan gizi. Intervensi yang diberikan juga sama yakni dengan pemberian makanan tambahan untuk mendukung pemenuhan gizi anak.

"Itu akan dimonitor dan kalau ada keterkaitan dengan kekurangan gizi kepada anak yang perlu didukung lewat makanan tambahan, itu akan kita intervensi," jelasnya. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani, menyampaikan pada 2024 mendatang, pemerintah pusat menargetkan stunting berada di angka 14 persen secara nasional. Sementara di wilayah Jogja pada tahun tersebut stunting ditargetkan bisa mencapai zero stunting. 

Berdasarkan data April 2022 lalu, pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi terhadap 45 kelurahan di Kota Jogja. Dari data yang diperoleh, petugas kemudian mengklasifikasikannya ke dalam beberapa zona sesuai dengan tingkat prevalensi stunting yakni hijau, kuning, jingga dan merah. 

"Penentuan zona berdasarkan balita dua tahun (baduta) yang memiliki status gizi pendek dan sangat pendek dibandingkan dengan jumlah total baduta yang berada di kelurahan tersebut. Dari hasil prevalensi tersebut, kami kelompokkan berdasarkan Cut Off Peta Kemenkes," katanya. 

BACA JUGA: Ada-Ada saja! Buku Sejarah Perjuangan Jadi Mas Kawin Nikah Massal Gratis di Jogja

Adapun klasifikasi zona hijau dengan prevalensi stunting <14 persen, zona kuning dengan prevalensi stunting 14-19 persen, zona jingga dengan prevalensi stunting 19-24 persen, dan zona merah dengan prevalensi stunting >24 persen. Dari hasil pemetaan, tiga kelurahan yakni Kotabaru, Tegalpanggung, dan Mantrijeron masuk ke dalam klasifikasi zona merah. 

Lebih lanjut, enam kelurahan masuk ke dalam zona jingga yakni Bener, Klitren, Pringgokusuman, Sosromenduran, Warungboto, dan Purbayan. Sementara untuk zona kuning yakni Bumijo, Cokrodiningratan, Terban, Baciro, Notoprajan, Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Giwangan. "Dua pendekatan sensitif dan spesifik itu memang harus berjalan beriringan agar penekanan stunting sesuai target," pungkas Emma. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.