Ini Langkah-Langkah Pemkab Gunungkidul untuk Tangkal Inflasi

Harianjogja.com, Gunungkidul—Kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi memicu terjadinya inflasi. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah menyiapkan langkah-langkah agar laju inflasi tetap terkendali.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Gunungkidul, Yuni Hartini, mengatakan potensi kenaikan inflasi sangat memungkinkan, seiring dengan kenaikan harga BBM. Berdasarkan pantauan di pasaran, sejumlah barang kebutuhan pokok ikut naik, meski belum terlalu signifikan.

Menurut dia, sudah ada lima langkah untuk menekan laju inflasi. Selain terus melakukan pemantauan 20 jenis kebutuhan pokok di pasaran, dilakukan juga ada pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan pada September lalu. “Langkah ketiga diupayakan dengan menjaga stok kebutuhan pokok dengan meningkatkan jumlah pasokan,” kata Yuni kepada para wartawan, Kamis (6/10/2022).

Adapun langkah keempat dilakukan dengan melibatkan anggota Babinsa dan Babhinkamtibmas dalam upaya monitoring dampak dari inflasi karen kenaikan BBM. Berdasarkan laporan dari Bank Indonesia, inflasi DIY sebesar 1,05% month to month (mtm) atau 5,33% year to date (ytd). “Upaya monitoring sudah dilakukan dan terus dipantau perkembangannya,” katanya.

BACA JUGA: Fasilitas Penggilingan Padi di Karangmojo Mangkrak Bertahun-tahun

Strategi pamungkas untuk menangkal inflasi dengan jalan memberikan kompensasi atas kenaikan BBM. Sesuai dengan aturan dari Pemerintah Pusat, pemkab diwajibkan mengalokasikan 2% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum untuk realisasi program tersebut.

Bantuan yang disalurkan berupa program sosial kesejahteraan keluarga sampai penciptaan lapangan kerja. Selain itu, juga ada subsidi untuk transportasi umum. “Total alokasinya mencapai sekitar Rp4,6 miliar dan penyalurannya akan dilakukan di sejumlah organisasi perangkat daerah,” katanya.

Kepala Dinas Sosia Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul, Asti Wijayanti, mengatakan sudah mulai menyiapkan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Total ada sekitar 1.600 calon penerima sasaran dengan besaran bantuan Rp300.000 per bulan.

Adapun Bantuan Langsung Tunai ini akan diberikan selama tiga bulan. Meski demikian, ia mengakui bantuan belum bisa disalurkan karena masih dalam proses verifikasi dan validasi. “Verifikasi dan validasi dilakukan agar bantuan bisa tepat sasaran dan tidak ada yang menerima dobel. Sebab, pasca kenaikan BBM Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan,” katanya.

BACA JUGA: Moncer di IATC 2022, Pemkab Gunungkidul Janjikan Penghargaan untuk Veda

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, meminta masyarakat untuk tetap tenang, meski ada ancaman inflasi dan resesi global. Ia tidak menampik akhir-akhir ini ada pembicaraan terkait permasalahan ini. “Tidak perlu khawatir dan yang terpenting tetap waspada,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.