Advertisement

Pemkab Sleman Perlu Tingkatkan Anggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting 

Media Digital
Kamis, 13 Oktober 2022 - 09:27 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Pemkab Sleman Perlu Tingkatkan Anggaran untuk Percepatan Penurunan Stunting  Focussed Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. - Ist

Advertisement

SLEMAN-Dengan telah terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat Kalurahan sampai Kabupaten dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sejumlah 696 TPK dengan personel sebanyak 2.088 orang maka dukungan anggaran bagi upaya percepatan penurunan angka stunting perlu ditingkatkan.

Usulan untuk meningkatkan dukungan anggaran bagi program percepatan penurunan stunting tersebut disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman Dra. Suci Iriani Sinuraya, M.Si, MM pada Focussed Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Perencanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

Dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Kamis (13/10/2022), dijelaskan bahwa FGD ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sleman sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. FGD ini diikuti oleh para pemangku kepentingan termasuk akademisi dari Fakultas ISIPOL UMY Dr. Anne Permatasari. SIP. MA sebagai penanggap.

Disampaikan oleh Suci Iriani bahwa capaian kinerja DP3AP2KB Sleman dalam urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam tahun 2021 seluruhnya tercapai melebih target yang ditetapkan. Median Usia Kawin Pertama yang ditargetkan 23 tahun terealisasi 24 tahun (104,35%).

Sedangkan tingkat prevalensi penggunaan alat kontrasepsi dari target 76,7 berhasil terlampaui dengan angka 77,58. Sementara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mencapai 39,2% atau melebihi target 38,1%. Demikian pula angka unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) tercapai sebesar 7,57 lebih baik dari target 7,95.

Namun keberhasilan pencapaian target kinerja bukan berarti tanpa ditemui kendala. Sejumlah kendala dan permasalahan diidentifikasi dalam FGD. Diantaranya masih rendahnya kesertaan KB Paska Salin, masih kurang keterpaduan penggarapan Kampung Keluarga Berkualitas oleh perangkat daerah terkait, dan pembentukan serta pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang belum optimal sesuai harapan dalam menunjang percepatan penurunan stunting.

Sedangkan inovasi yang telah dilakukan berupa kegiatan Gaspol Kampung KB (Gerakan Bersama Perangkat Daerah, Organisasi, dan Lembaga di Kampung KB). Juga pemberian reward untuk akseptor KB Pria (MOP), serta mengupayakan agar Faskes dan Praktek Mandiri Bidan dapat mengakses alkon secara langsung. Sedangkan untuk tahun 2023 telah direncanakan untuk memberikan Bangga Kencana Award di tingkat Kalurahan, serta gerakan Kon Eling Lan Gemati (Konseling Keliling Andalan Gerakan Melindungi buah hati).

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut, mengantisipasi kendala yang ditemui, dan ditambah target kinerja penurunan angka stunting maka direkomendasikan pula penguatan kelembagaan dan pendampingan forum-forum di tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten.

Advertisement

Plt. Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY Zainal Arifin, S.Sos. yang hadir bersama Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Dra. Ita Suryani Mkes. menyampaikan apresiasi Kepala Perwakilan BKKBN DIY Shodiqin SH MM atas upaya dan capaian program oleh DP3AP2KB Sleman. Selanjutnya Zainal Arifin dan Ita Suryani menyampaikan tanggapan atas kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Terhadap permasalahan belum optimalnya pembentukan dan pengelolaan DASHAT di semua kalurahan serta belum tersedianya anggaran yang memadai, langkah yang dapat ditemupuh pengelola adalah berkoordinasi dengan Perangkat Kalurahan agar pengelolaan DASHAT dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, serta perlunya pengelolaan DASHAT diatur dengan Peraturan Desa/Kalurahan, sehingga sistem DASHAT dapat berjalan berkelanjutan.

Terhadap permasalahan masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan sistem pengelolaan manajemen usaha UPPKA, disampaikan bahwa permasalahan terbesar adalah berkaitan dengan pemasaran hasil produksi. Olwh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan selama ini. Seperti pelatihan kelompok Desa Prima yang inovatif (blogger, youtuber, olshop)
Juga disampaikan pentingnya pengenalan dan pemanfaatan aplikasi Yo-Sakurga (Ayo Usaha Keluarga Akseptor). Aplikasi Yo Sakurga merupakan aplikasi yang diluncurkan BKKBN bagi anggota kelompok Sakurga dalam memasarkan produk-produknya. Selain itu aplikasi ini juga dirancang untuk mempertemukan kelompok Sakurga dengan mitra kerja potensial, dan juga sebagai media belajar dan berbagi informasi.*

Advertisement

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Berita Pilihan

Advertisement

alt

Petani Lereng Merapi Tanam Alpukat Jumbo, Harganya Sampai Rp40.000

News
| Sabtu, 10 Desember 2022, 07:37 WIB

Advertisement

alt

Liburan di DIY saat Akhir Tahun? Fam Trip di Lokasi-Lokasi Ini Layak Dicoba

Wisata
| Jum'at, 09 Desember 2022, 16:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement