Advertisement
Pertemukan Buruh dan Pengusaha, Disnakertrans Gunungkidul Dorong Terbentuknya Bipartit
Rapat koordinasi Disnakertrans dengan perwakilan buruh dan pengusaha, Rabu (14/12/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, Rabu (14/12/2022).
Dalam koordinasi tersebut menyepakati komitmen membentuk bipartit yang jadi wadah antara pengusaha dan buruh dalam perusahaan untuk menyelesaikan sengketa.
Advertisement
Dalam bipartit yang diatur dalam Undang-Undang No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan wadah ini berisi perwakilan buruh dan pengusaha dalam satu perusahaan. Fungsi bipartit untuk menyelesaikan sengketa antara buruh dan pengusaha.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat menyebut antara kelompok buruh dan pengusaha sepakat adanya bipartit di tiap perusahaan. “Terutama perusahaan yang sudah memiliki karyawan di atas 50 orang,” katanya, Rabu (14/12/2022).
BACA JUGA: Tiga Alternatif Dapil Gunungkidul Sudah Diserahkan ke KPU, 45 Kursi DPRD Diperebutkan
Melalui bipartit di tiap perusahaan, jelas Tauviq, pengawasan Disnakertrans Gunungkidul akan lebih mudah. “Soalnya selama ini susah juga kalau harus mencari kelompok buruhnya dan pengusahanya kalau mau melakukan pengawasan, jika ada bipartit tinggal menghubungi pengurusnya saja,” jelasnya.
Selain memudahkan pengawasan ketenagakerjaan, lanjut Tauviq, permasalah internal perusahaan juga mudah mencapai solusinya. “Kalau di antara buruh dan pengusaha ada sengketa mereka bisa menyelesaikannya sendiri, jika tidak ada titik temu baru kami yang turun,” ujarnya.
Selain komitmen membentuk bipartit, sambung Tauviq, koordinasi tersebut juga menyepakati komitmen untuk menaati UMK Gunungkidul 2023. “Rapatnya juga membahas UMK 2023 juga, buruh dan pengusaha sepakat untuk mentaati UMK tahun depan,” jelasnya.
Tauviq juga mengoordinasikan situasi ekonomi 2023 agar tidak ada pemberhentian hak kerja (PHK). “Tahun depan ini kan resesi, kami koordinasikan juga supaya tidak ada PHK. Kami minta pengusaha untuk selalu mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada juga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanah Tutupan di Bantul Sudah Bersertifikat, Warga Tuntut Ganti Rugi JJLS
Pelajar di Bantul Tewas Dibacok Senjata Tajam di Jalan Bawuran
Akhirnya Tanah Tutupan Jepang di Bantul Kini Sudah Bersertifikat
Kulonprogo Tunggu Juknis Terkait Transmigrasi Pola Baru, Syaratnya Wajib Ikut Komcad TNI
Advertisement
Jalan 5 Kilometer Setiap Hari Jadi Persiapan Fisik Jemaah Calon Haji
Kisah Taufik, Pelopor Kuliner Bakso Ukuran Besar di Jogja
Wamensos Pastikan Sekolah Rakyat Hanya untuk Keluarga Tidak Mampu
Sleman Punya Dimas Diajeng Baru, Diharapkan Berikan Pengaruh Positif Bagi Generasi Muda
Advertisement
Selain Sebut Bukan Mafia Tanah, Menteri ATR/BPN RI Klaim Tak Ada Aparatnya yang Terlibat dalam Kasus Mbah Tupon
Syarat dan Lokasi Perpanjangan SIM di Jogja Selama Mei 2025
BNPB Catat Dampak Cuaca Ekstrem Picu Bencana di DIY dan Bogor
Pasar Terban Jogja Disulap Jadi Rumah Pemotongan Hewan yang Modern dan Higienis
Tarif dan Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja dan Sekitarnya, Cek di Sini
Advertisement
Siap-siap, Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman, Minggu 11 Mei 2025, Mulai Pukul 10.00 WIB
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Gudang CV Keiros di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp4,5 Miliar
- Rektor UGM hingga Pembimbing Akademik Digugat ke PN Sleman karena Masalah Ijazah
- Kasus Penipuan Tanah dengan Korban Mbah Tupon, Menteri ATR Sebut Belum Tergolong Mafia Tanah
- Mahasiswi di Bantul Jadi Korban Penipuan Modus ATM, Uang Rp17,5 Juta Raib
- 100 Personel Satpol PP Dikerahkan untuk Membersihkan Sampah Liar di Bantul
Advertisement
Advertisement
