Advertisement
Pertemukan Buruh dan Pengusaha, Disnakertrans Gunungkidul Dorong Terbentuknya Bipartit
Rapat koordinasi Disnakertrans dengan perwakilan buruh dan pengusaha, Rabu (14/12/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, Rabu (14/12/2022).
Dalam koordinasi tersebut menyepakati komitmen membentuk bipartit yang jadi wadah antara pengusaha dan buruh dalam perusahaan untuk menyelesaikan sengketa.
Advertisement
Dalam bipartit yang diatur dalam Undang-Undang No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan wadah ini berisi perwakilan buruh dan pengusaha dalam satu perusahaan. Fungsi bipartit untuk menyelesaikan sengketa antara buruh dan pengusaha.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat menyebut antara kelompok buruh dan pengusaha sepakat adanya bipartit di tiap perusahaan. “Terutama perusahaan yang sudah memiliki karyawan di atas 50 orang,” katanya, Rabu (14/12/2022).
BACA JUGA: Tiga Alternatif Dapil Gunungkidul Sudah Diserahkan ke KPU, 45 Kursi DPRD Diperebutkan
Melalui bipartit di tiap perusahaan, jelas Tauviq, pengawasan Disnakertrans Gunungkidul akan lebih mudah. “Soalnya selama ini susah juga kalau harus mencari kelompok buruhnya dan pengusahanya kalau mau melakukan pengawasan, jika ada bipartit tinggal menghubungi pengurusnya saja,” jelasnya.
Selain memudahkan pengawasan ketenagakerjaan, lanjut Tauviq, permasalah internal perusahaan juga mudah mencapai solusinya. “Kalau di antara buruh dan pengusaha ada sengketa mereka bisa menyelesaikannya sendiri, jika tidak ada titik temu baru kami yang turun,” ujarnya.
Selain komitmen membentuk bipartit, sambung Tauviq, koordinasi tersebut juga menyepakati komitmen untuk menaati UMK Gunungkidul 2023. “Rapatnya juga membahas UMK 2023 juga, buruh dan pengusaha sepakat untuk mentaati UMK tahun depan,” jelasnya.
Tauviq juga mengoordinasikan situasi ekonomi 2023 agar tidak ada pemberhentian hak kerja (PHK). “Tahun depan ini kan resesi, kami koordinasikan juga supaya tidak ada PHK. Kami minta pengusaha untuk selalu mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada juga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com, Jumat 27 Januari 2023
Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini, Siang Hari Hanya Sleman yang Berawan
Simak di Sini, Jadwal KRL Jogja Solo Jumat 26 Januari 2023
Bantul Dapat Hak Akses Data SDGs Desa Kemendes PDTT
Advertisement
Ratusan P3K Gunungkidul Tinggal Tunggu Nomor Kepegawaian
Hari Bhakti Ke-73, Kantor Imigrasi Yogyakarta Senantiasa Tingkatkan Pelayanan
Penelitian Indef: Penjualan UMKM Jogja Naik 148%
Lansia Miskin di Jogja Bakal Diberi Bansos Seumur Hidup, dari Mana Sumber Dananya?
Gunungkidul Mulai Panen Raya Padi
Advertisement
Paguyuban Lurah dan Pamong DIY Tak Ingin Jabatan Perangkat Desa Tak Sama dengan Kades
Lansia Miskin di Jogja Bakal Diberi Bansos Seumur Hidup, Begini Persiapan Pemda
Viral Bocah di Kulonprogo Hendak Diculik, Begini Klarifikasi Polisi
Bantuan PMK Tahap II, Pemkab Sleman Gelontorkan Rp2 Miliar
GKR Hemas Ajak Masyarakat Meramaikan Travex ATF 2023 di JEC
Advertisement
Jakal Nomor 1, Ini 10 Jalan Provinsi DIY Paling Padat
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik, Jumat 27 Januari 2023: Wates dan Wonosari Kena Giliran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wacana Vaksin Berbayar, Pedagang Angkringan: Kami Juga Mikir-Mikir
- Kisah Warga Pasar Kepek Bantul Merawat Bocah yang Pergi dari Rumah Selama 25 Tahun karena Takut Disunat
- Sidang Gugatan Terhadap Polda DIY Hadirkan Saksi Ahli
- Kemiskinan DIY Tertinggi di Jawa, Sultan: Ukurannya Tidak Adil
- Brio Oleng, Tabrak Pembatas Jalan hingga Hantam Bus di Ringroad Utara
Advertisement
Advertisement
