Advertisement
Pertemukan Buruh dan Pengusaha, Disnakertrans Gunungkidul Dorong Terbentuknya Bipartit
Rapat koordinasi Disnakertrans dengan perwakilan buruh dan pengusaha, Rabu (14/12/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gunungkidul berkoordinasi dengan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, Rabu (14/12/2022).
Dalam koordinasi tersebut menyepakati komitmen membentuk bipartit yang jadi wadah antara pengusaha dan buruh dalam perusahaan untuk menyelesaikan sengketa.
Advertisement
Dalam bipartit yang diatur dalam Undang-Undang No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan wadah ini berisi perwakilan buruh dan pengusaha dalam satu perusahaan. Fungsi bipartit untuk menyelesaikan sengketa antara buruh dan pengusaha.
Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnakertrans Gunungkidul, Tauviq Nur Hidayat menyebut antara kelompok buruh dan pengusaha sepakat adanya bipartit di tiap perusahaan. “Terutama perusahaan yang sudah memiliki karyawan di atas 50 orang,” katanya, Rabu (14/12/2022).
BACA JUGA: Tiga Alternatif Dapil Gunungkidul Sudah Diserahkan ke KPU, 45 Kursi DPRD Diperebutkan
Melalui bipartit di tiap perusahaan, jelas Tauviq, pengawasan Disnakertrans Gunungkidul akan lebih mudah. “Soalnya selama ini susah juga kalau harus mencari kelompok buruhnya dan pengusahanya kalau mau melakukan pengawasan, jika ada bipartit tinggal menghubungi pengurusnya saja,” jelasnya.
Selain memudahkan pengawasan ketenagakerjaan, lanjut Tauviq, permasalah internal perusahaan juga mudah mencapai solusinya. “Kalau di antara buruh dan pengusaha ada sengketa mereka bisa menyelesaikannya sendiri, jika tidak ada titik temu baru kami yang turun,” ujarnya.
Selain komitmen membentuk bipartit, sambung Tauviq, koordinasi tersebut juga menyepakati komitmen untuk menaati UMK Gunungkidul 2023. “Rapatnya juga membahas UMK 2023 juga, buruh dan pengusaha sepakat untuk mentaati UMK tahun depan,” jelasnya.
Tauviq juga mengoordinasikan situasi ekonomi 2023 agar tidak ada pemberhentian hak kerja (PHK). “Tahun depan ini kan resesi, kami koordinasikan juga supaya tidak ada PHK. Kami minta pengusaha untuk selalu mengkomunikasikan masalah-masalah yang ada juga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pelatih PSIM Jogja Van Gastel Soroti Perbedaan Sepak Bola Indonesia dan Belanda, Singgung Pembinaan Usia Dini
Tabrakan Mobilio vs Fortuner di Jalan Nasional di Gunungkidul, Seluruh Penumpang Dilarikan ke Rumah Sakit
Program Rumat Sampah Dari Rumah Mampu Atasi Masalah Sampah di Purwokinanti Jogja
Pemulangan Jenazah Mahasiswa KKN-PPM UGM Korban Kapal Tenggelam Menunggu Pihak Keluarga
Advertisement
Jemaah Haji 2025 Asal Sleman: Kloter 65 SOC Pertama Datang di Bumi Sembada
Keputusan MK Pemilu dan Pilkada Dipisah, Ini Respons KPU Sleman
NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement
Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada, PDIP Kota Jogja Soroti Substansi Demokrasi
Pendaftaran Jalur Domisili Wilayah untuk SPMB SMP di Bantul Diklaim Berjalan Lancar
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Cegah Kawasan Kumuh, DPUPKP Bantul Terapkan WebGIS di Tiga Kapanewon Wilayah Pantai Selatan
Advertisement
Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP
Berita Pilihan
Advertisement
Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
- Pelajar Jogja Isi Liburan Sekolah dengan Lestarikan Budaya Jawa, Belajar Geguritan hingga Aksara Jawa
- Puluhan Warga Gunungkidul Ingin Bekerja di Luar Negeri, Taiwan Jadi Tujuan Favorit
- 22 Orang Tersengat Ubur-Ubur di Pantai Selatan, Wisatawan Diminta Waspada
- Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement
Advertisement
