Biro Travel Umrah dari Arab Saudi Berpotensi Masuk ke Indonesia

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah perlu melakukan antisipasi regulasi terkait kemungkinan adanya biro perjalanan umrah langsung dari Arab Saudi. Masyarakat harus selektif dalam memiliki biro perjalanan tersebut. 

Sebagaimana diketahui Arab Saudi memiliki visi di 2030 menargetkan jumlah Jemaah umrah mencapai 30 juta per tahun. Kepala Kemenag Kota Jogja Nadhif mengatakan dalam berbagai kesempatan ia telah mendapatkan sosialisasi dari pusat terkait visi Arab Saudi 2030 yang semakin memperbanyak kuota khususnya umrah. 

BACA JUGA : Ada 20 Biro Haji dan Umrah Ilegal di DIY

Sehingga berbagai kemudahan diberikan, mulai dari perluasan penggunaan paspor dari awalnya hanya Mekah dan Madinah, namun saat ini bisa untuk destinasi lain. Terbaru, ada informasi bahwa biro perjalanan dari Arab Saudi bisa langsung memberikan layanan kepada Jemaah dari negara lain dan pada 2022 telah diterapkan di Amerika Serikat dan Australia. 

“Kami masih ingin mendapatkan kepastian pada saatnya apakah Indonesia terfasilitasi melalui biro perjalanan [langsung dari Arab Saudi] itu atau tidak. Setidaknya harus kita respons. Regulasi yang kita punya tentu pada saatnya harus menyesuaikan, sehingga jangan sampai berdampak kurang menyenangkan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah [PPIU], makanya kehadiran regulasi harus ada penyelarasan,” katanya dalam rapat kerja Pengawasan atas Undang-undang tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, di Kantor DPD DIY, Rabu (28/12/2022). 

Ia mengatakan sesuai aturan perundangan, memang hanya PPIU dan pemerintah yang hanya boleh memberangkatkan umrah. Akan tetapi, persoalan yang perlu diantisipasi kemungkinan adanya Jemaah yang tidak lewat PPIU, melainkan langsung menggunakan biro travel asal Arab Saudi. “Karena biro Arab Saudi lebih menjanjikan tidak menutup kemungkinan akan muncul jemaah ilegal melalui biro ini, dan tidak lewat PPIU, kan ilegal kalau tidak lewat PPIU,” katanya. 

BACA JUGA : Ini Daftar Biro Haji dan Umrah Ilegal di Sleman

Anggota DPD RI Cholid Mahmud menilai PPIU yang sudah mengetahui pasar di Indonesia tentunya harus bisa menjaring lebih banyak untuk memfasilitasi jemaah. Sehingga jemaah yang akan berangkat tidak perlu harus lewat biro travel langsung dari Arab Saudi. Dari rapat tersebut memang beberapa PPIU tidak terlalu resah merespons kabar tersebut. 

“Karena bisa jadi biro dari Arab Saudi tersebut dia punya agen di Indonesia. Tetapi Ketika nanti benar-benar dibuka biro Arab Saudi membuka langsung di sini tentu harus melalui perizinan juga. Tidak bisa langsung bebas, mesti ada aturannya,” katanya. 

Ia mengingatkan calon jemaah agar lebih selektif dalam memilih biro perjalanan. Hal ini untuk mencegah adanya kasus umrah murah tapi gagal berangkat. Mengingat dalam beberapa kasus pernah terjadi. 

“Raker ini menjadi salah satu langkah antisipatif karena beberapa waktu lalu ada kasus umrah murah tetapi kemudian jamaah gagal berangkat ke Arab Saudi. Ternyata memang secara regulasi tidak ada pengaturan yang detail,” ujarnya. 

. Kami menganggap dalam dari rapat tadi, tugas Kemenag kabupaten/kota membuat rekomendasi ketika orang mau mengurus paspor umrah,” kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.