Warga Miskin di DIY Tambah Banyak, DPRD Sarankan Ini

Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menanggapi rilis BPS terkait kemiskinan di wilayah ini yang meningkat dari 457.760 jiwa pada Maret 2022 jadi 463.630 jiwa pada awal 2023 ini. Dari data BPS tersebut, DPRD DIY menilai Pemda perlu membuat program untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat supaya kemiskinan DIY menurun.

Data kemiskinan BPS di DIY menyebut masalah pangan mendominasi tingginya kemiskinan daripada non pangan. Dimana Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp398.363 berada di angka 72,25% dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp152.979 berada di presentase 27,75%.

Wakil DPRD DIY Huda Tri Yudiana menanggapi hal tersebut dengan membandingkan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dimana sudah tersalurkan ke 380.000 keluarga dari targetnya 960.000 keluarga. “Artinya bantuan kalori makanan tersebut sudah mencakup sekitar 40 persen KK di DIY,” jelasnya, Rabu (18/1/2023).

Sementara itu Huda menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DIY memiliki 160.000 keluarga. “Jadi bantuan per makanan yang diberikan sudah dua kali lipat dari DTKS,” katanya.

BACA JUGA: Pengakuan Mahasiswi di Jogja, Nekat Buang Bayinya karena Hamil di Luar Nikah

Huda mempertanyakan dari data yang ada tersebut mengapa kemiskinan DIY malah meningkat. “Ternyata bantuan tersebut besarnya hanya sekitar Rp200.000 per KK per bulan, sehingga belum bisa mengangkat warga miskin yang ekstrem ke atas garis kemiskinan,” ujarnya.

Data BPS menyebut Garis Kemiskinan Makanan di DIY sebesar Rp2.315.636 per keluarga dalam sebulan. “Ini bantuan makanan mentahnya hanya Rp200.000 sehingga wajar kalau belum mengangkat angka kemiskinannya,” ucapnya.

Huda menyebut perlu ada program serius untuk mengatasi masalah pangan bagi warga miskin ini untuk memangkas angka kemiskinan DIY. “Kelompok disabilitas berat, orang tua telantar dan warga yang sudah tidak bisa usaha mandiri mesti mendapatkan prioritas,” jelasnya.

Tak harus berbentuk bantuan tunai, Huda menyebut program bantuan pangan dapat dilakukan dengan sembako. “Dimana sembakonya bisa dikerjasamakan dengan warung-warung lokal di dusun, dengan fokus warga miskin ekstrem agar terangkat dari garis kemiskinan,” katanya.

Nilai bantuan pangan tersebut, jelas Huda, juga harus ditingkatkan sesuai data yang ada. “Anggaran untuk penanganan kemiskinan dan membantu makanan warga miskin ekstrem ini menurut saya tidak akan sia-sia asal dilakukan dengan mekanisme yang baik.  Karena sejatinya dengan alokasi ini kita sedang melaksanakan amanat UUD 1945, bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News