Pemkab Bantul Gelontorkan Rp104 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul menggelontorkan anggaran APBD sekitar Rp104 miliar untuk menangani kemiskinan di Bumi Projotamansari. Anggaran penanganan kemiskinan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul, Fenty Yusdayati mengatakan Pemkab selalalu memperbaharui data kemiskinan. Saat ini tercatat ada sekitar 130.130 jiwa atau warga miskin di Bantul. Dari jumlah tersebut sebanyak 24.594 jiwa di antaranya atau 2,5%  masuk kategori miskin ekstrem.“Total anggaran untuk mengatasi kemiskinan tahun ini ada sekitar Rp104 miliar,” katanya, saat dihubungi Rabu (1/2/2023).

Fenty mengaku sudah menyiapkan 25  program pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah OPD di antaranya program padat karya insfrastruktur, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, boga sehat atau pemberian makanan bergizi sehari dua kali, dan pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin.

Menurutnya, angka kemiskinan di Bantul sebenarnya sudah turun dari 14,04% di tahun 2021 menjadi 12,27% di tahun 2022 lalu.  Hal itu sudah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Janagka Menengah Daerah (RPJMD) dimana 2022 angka kemsikinan turun menjadi 13,37%, “Tapi realisasinya ternyata jauh melampui menjadi 12,27 persen atau turun sebanyak 1,77 persen,” paparnya.

Tahun ini sebenarnya dalam RPJMD target penurunan kemiskinan di angka 12,29%, namun karena sudah terpenuhi di di tahun lalu, sehingga mau tidak mau tetap angka kemiskinan harus turun minimal 1% di tahun ini.

“Apalagi kita juga punya pekerjaan rumah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang harus nol persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Bantul, Gunawan Budi Santoto mengatakan program pengentasan kemiskinan sebenarnya ada di sejumlah OPD, pihaknya hanya menangani warga miskin yang terlantar karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kategori tersebut dibantu melalui bantuan sosial (bansos) di antaranya lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebagian besar dari Pemerintah Pusat. Selain itu, ada juga warga miskin yang memiliki keterbatasan, misalnya akses modal yang tidak punya sehingga butuh pemberdayaan yang itu bisa dilakukan oleh OPD lain. “Kalau program di OPD kami hanya bansos, selebihnya lewat OPD lain,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Bantul sekaligus Ketua Percepatan Penanganan Kemiskinan, Joko B Purnomo mengatakan pihaknyas udah melakukan survei lapangan dengan melibatkan sejumlah OPD, panewu, lurah, dan kepala dusun se-Bantul untuk mengetahui angka kemiskinan ekstrem.

“Hasilnya data kemiskinan ekstrem di Bantul ada 24.594 jiwa. Dengan rincian, yang 5.810 itu diperoleh dari pendataan lapangan dan 18.784 itu data DTKS,” katanya.

Data tersebut nantinya akan disampaikan atau dilaporkan kepada Gubernur DIY bahwa kemiskinan ekstrem di Bantul itu hanya 24.594 jiwa. Dari 24.594 jiwa warga miskin ekstrem itu diakuinya mayoritas 23.300 sudah masuk DTKS, lainnya belum masuk DTKS.

Data kemiskinan ekstrem yang valid itu, lanjut Joko, akan disampaikan kepada semua OPD yang memiliki program penanganan kemiskinan supaya penanganannya terpadu. Termasuk juga kepada lurah karena pemerintah kalurahan diberi kewenangan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) sesuai aturan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

BACA JUGA: Seru! Ini Detail Paket Wisata Pre-Tour & Post Tour yang Ditawarkan untuk Delegasi ATF 2023

“Semua bantuan sosial dari sejumlah OPD akan diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, karena sesuai arahan dari bapak Presiden RI bahwa 2024 nanti kemiskinan ekstrem harus nol persen. Dibutuhkan sinergi kebersamaan kerja keras bagaimana kemiskinan ekstrem di Bantul selesai,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News