Wuih! Padat Karya di Bantul Tahun Ini Digelontor Dana Rp47,2 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul kembali menggelontorkan program padat karya infrastruktur tahun ini senilai Rp47,2 miliar untuk 355 paket.

Program padat karya infrastrktur kembali dianggarkan karena dinilai cukup efektif untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan meski dalam jangka pendek.

“Harapannya perogram padat karya infrastruktur ini untuk membantu masyarakat miskin dapat mengurangi angka kemiskinan meski sementara. Selain it terbangunnya sarana fisik,” kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, Minggu (5/2/2023).

Rumiyati menjelaskan total ada 355 paket program padat karya ini yang terdiri dari 153 paket dari APBD Bantul dengan nilai per lokasi Rp100 juta.

Sementara itu yang menggunakan APBD DIY dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk paket senilai Rp100 juta ada 85 paket. Lalu, untuk paket senilai Rp200 juta ada 117 paket atau lokasi.

Rumiyat mengatakan proses identifikasi lokasi sudah dilakukan pada Januari lalu. Kemudian pada 6 Februari 2023 akan dimulai sosialisasi kepada masyarakat yang mendapatkan program padat karya infrastruktur. Adapun peletakan batu pertama oleh Bupati Bantul akan dilakukan pada Maret mendatang.

BACA JUGA: Pemkab Bantul Gulirkan 355 Paket Padat Karya, Pekerja Didaftarkan BP Jamsostek

Lebih lanjut Rumiyati megatakan, pengadaan bahan material akan dilakukan lewat e-katalog menjelang akhir Februari.

Setelahnya, awal Maret, bahan material akan didrop di titik-titik padat karya dilanjutkan pengerjaan padat karya di akhir Maret. “Pengerjaan fisik itu pas di bulan puasa. Jadi, nilai padat karya Rp100 juta yang dari BKK kan proses pelaksanaannya fisiknya 20 hari, sedangkan yang dari APBD Bantul selama 21 hari. Nah, harapan kami, sebelum lebaran uang perangsang kerja [UPK] sudah cair,” ucapnya.

Sebagian besar padat karya infrastruktur, kata Rumiyati adalah jalan corblok, saluran irigasi tersier, bangket jalan, atau drainase, serta bangunan yang bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya  padat karya itu prinsipnya adalah dari, untuk, dan oleh masyarakat. Proposal dari mereka, penggunanya juga masyarakat, begitupun dengan pengerjaannya.

Ditanggung BPJS

Rumiyati memastikan semua pekerja padat karya akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan berlaku untuk satu bulan meski masa pengerjaan fisik padat karya hanya 20-21 hari.

Adapun jumlah pekerja di masing-masing lokasi untuk APBD Bantul Rp100 juta sebanyak 26 pekerja yang terdiri dari ketua, tukang, dan pekerja. Sementara dari BKK Rp200 juta sebanyak 52 pekerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.