Pengelolaan Mandiri Dapat Kurangi Pasokan Sampah Bantul Sampai 10 Ton

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul mengklaim pengelolaan sampah mandiri (PSM) di seluruh Bantul dapat mengurangi sampah hingga 10 ton dari total volume sampah. PSM tersebut terdiri dari beberapa bentuk seperti bank sampah, sodakoh sampah, dan kelompok-kelompok TPS3R.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Ari Budi Nugroho mengatakan apabila PSM tersebut bekerja secara maksimal, pasokan sampah bisa berkurang hingga 10 ton.

“Kelompok-kelompok TPS3R itu kan jumlahnya ratusan di Bantul, begitu juga dengan bank sampah yang jumlahnya 150 lebih. Nah, apabila mereka bekerja secara optimal, maka mereka dapat mengurangi sampah hingga 10% atau 10 ton lah,” kata Ari ditemui di Balai Budaya Kawasan Karangkitri pada Senin (27/2/2023).

Ari mengatakan PSM masih dapat dioptimalkan lagi. Salah satu upaya yang dilakukan DLH adalah dengan membangun sistem informasi antarpadukuhan.

“Jadi tiap padukuhan yang membentuk PSM baik bank sampah maupun sodakoh sampah, nanti akan diberi SK Lurah, dan mereka akan mengunggah di sistem kami. Nah, mereka nanti akan diminta pelaporan kegiatan. Dengan begitu evaluasi yang akan kami lakukan jadi lebih mudah,” katanya.

Ari menegaskan animo masyarakat Bantul dalam pengelolaan dan pengolahan sampah semakin tinggi. Semakin banyak kelompok-kelompok yang meminta pelatihan pengelolaan dan pengolahan sampah.

“Permohonan pelatihan kan salah satu indikator. Tinggal nanti bagaimana kemampuan mereka untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan sampah,” ucapnya.

Dengan upaya yang telah dilakukan PSM, terang Ari, pemerintah cukup terbantu dalam mengurangi pasokan sampah. Hal ini menjadi salah satu perhatian Ari bahwa masyarakat dapat berbagai peran dengan Pemda. Bahkan ada beberapa PSM yang telah memutus kerja sama dengan DLH untuk angkutan sampah karena mereka dapat mengelola dan mengolah sampah secara mandiri.

“Dari sekolah juga sudah ada yang memutus kerja sama, karena memang mereka sudah dapat mengolah secara mandiri. Kami mendorong mereka untuk melakukan pemilahan agar tidak menjadi pelanggan DLH. Menurut kami hal tersebut merupakan sesuatu yang positif,” lanjutnya.

Menueut dia, urusan sampah merupakan hal yang mendesak untuk segera diatasi, karena TPA (Tempat Pembungan Sampah) sudah penuh, sementara Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) baru akan dilakukan pada 2027.

“Kami kan akan menghadapi situasi yang sangat sulit. KPBU itu masih tahun 2027, Padahal TPA sudah penuh. Ada gap waktu empat tahun,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News