Pemkab Gunungkidul Diminta Lebih Berhemat, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemkab Gunungkidul diminta berhemat oleh Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemkab diminta merasionalisasi anggaran.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan untuk rasionalisasi anggaran sudah ditindaklanjut melalui Surat Edaran Sekretariat Daerah yang diberikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Sekarang masih dalam proses input kegiatan yang dirasionalisasi oleh OPD,” kata Saptoyo, Kamis (2/3/2023).

Dia menjelaskan, permintaan rasionalisasi dikarenakan defisit anggaran yang dimiliki pemkab terlalu tinggi. Sesuai dengan PMK, maka defisit anggarannya tidak boleh melebihi 2,2%. “Posisi sekarang [didalam APBD 2023] defisitnya 4,7%. Jadi, mau tidak mau harus melakukan rasionalisasi,” katanya.

BACA JUGA: APBD Perubahan 2022, Rasionalisasi Anggaran Mencapai Rp1,4 Miliar

Meski demikian, Saptoyo menegaskan, pemangkasan dilakukan terhadap program kegiatan yang belum dijalankan. Adapun skemannya dengan penetapan skala prioritas yang harus dijalankan.

“Rasionalisasi tidak lantas menghapus, tapi lebih menunda dan bisa diusulkan kembali di tahun anggaran berikutnya. Tapi, untuk detailnya bisa ke Bidang Anggaran,” kata Kepala Bappeda ini.

Kepala Bidang Anggaran, BKAD Gunungkidul, Sujatmiko Nurhasan mengatakan, PMK No.193 mengharukan pemkab melakukan penghematan anggaran. Hal ini tak lepas dari penilaian rasion fiskal Gunungkidul sebesar 1,267 atau masuk kategori rendah.

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat meminta Pemkab merasionalisasi anggaran sehingga defisit tidak boleh lebih dari 2,2%. “Sekarang masih berlangsung dan batas akhir rasionalisasi kegiatan di OPD tertanggal 3 Maret 2023,” katanya.

Meski proses rasionalisasi masih berlangsung, namun sudah membuat formulasi berkaitan dengan penghematan yang harus dilakukan. Hasil kajian tentang upaya menurunkan defisit dari 4,7% menjadi 2,2% maka nilai penghematan mencapai Rp42 miliar. “Ini harus dipenuhi,” kata Jatmiko.

Menurut dia, sesuai dengan surat edaran dari Sekda, maka pemberlakuan hasil dari rasionalisasi dimulai pada 7 Maret mendatang. “Proses input berakhir pada 3 Maret. Sehari kemudian OPD diminta menyerahkan hasil rasionalisasi dan mulai 7 Maret mulai diberlakukan,” katanya.

Berdasarkan platform yang tertuang dalam APBD 2023, pendapatan Pemkab Gunungkidul diproyeksikan sebesar Rp1,941 triliun. Sedangkan sektor berlanja direncanakan sebesar Rp2,032 triliun dan untuk pembiayaan diperkirakan sebesar Rp106,065 miliar.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News