Datangi Gedung Dewan, Atlet Difabel Tuntut Kesetaraan Hak

Harianjogja.com, BANTUL—Puluhan atlet difabel di bawah binaan National Paralympic Committee (NPC) Bantul mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Kamis (16/3/2023). Mereka menuntut ada kesetaraan hak dalam pemberian bonus baik untuk atlet non difabel maupun difabel yang selama ini terjadi diskriminasi.

Sebelum mendatangi gedung DPRD Bantul, mereka juga menyampaikan aspirasinya di Pendopo Parasamya II Kompleks Pemkab Bantul Manding seusai pemberian bonus secara simbolis kepada atlet difabel yang berhasil meraih medali dalam ajang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) III DIY 2022 dan Asian Para Games (APG) XI 2022 di Solo.

Dalam aksinya mereka membentangkan sejumlah tulisan di antaranyan, “Atlet NPC Bantul Bersatu Berjuang Untuk Kesetaraan,” kemudian “Tiga Kali Juara Umum Tapi Penghargaan Tidak Layak,” “Katanya Bantul Ramah Difabel Tapi Masih Ada Diskriminasi Atlet Difabel.”

Koordinator Aksi, Asep Kurniawan mengatakan sebanyak 62 atlet menerima bonus Peparda dengan rincian nominal Rp6 juta untuk medali emas, Rp3,5 juta untuk medali perak, Rp1,5 juta untuk perunggu, serta Rp500.000 untuk atlet Peparda yang tidak meraih medali. Selain itu juga terdapat lima atlet yang mendapatkan bonus untuk ajang APG.

Baca juga: Pemilik dan Pengelola Merek Terbaik Terima Penghargaan SBBI Awards 2023

Mereka menyampaikan terimakasih untuk bonus tersebut. Namun mereka merasa didiskriminasi karena bonus untuk atlet non difabel yang berlaga dalam Ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) 2022 memperoleh bonus yang lebih tinggi. Pada ajang Porda DIY 2022 (atlet non difabel), Pemkab Bantul memberikan bonus sebesar Rp15 juta untuk peraih medali emas, Rp7,5 juta untuk medali perak, dan Rp2,5 juta untuk medali perunggu.

Menurut Asep pada Peparda III DIY 2022 yang lalu, NPC Bantul kembali merebut juara umum untuk ketiga kalinya. Dalam sepanjang sejarah Peparda, NPC Bantul belum terkalahkan. NPC Bantul telah memberikan nama baik kepada Kabupaten Bantul.

“Namun, dalam apresiasi Pemerintah Kabupaten Bantul belum tercermin kesetaraan yang diberikan kepada atlet difabel. Hal ini terlihat dari diskriminasi dan pembedaan dalam hal pemberian bonus,” katanya, disela-sela aksi.

Padahal daerah lain bonus atlet difabel dan non difabel sudah disetarakan. Asep mencontohkan untuk peraih emas atlet difabel dalam ajang Peparda 2022 dari Kulonprogo mendapat bonus Rp15 juta untuk peraih medali emas, Sleman Rp16 juta, Jogja Rp16 juta, dan Gunungkidul Rp12,5 juta. Hanya Bantul yang paling kecil bonusnya dibanding daerah lain.

“Karena itu, NPC Bantul menuntut kesetaraan hak atlet difabel Bantul,” tegasnya.  

Ketua NPC Bantul, Yulianto menambahkan, Bantul sudah mencanangkan sebagai Kabupaten yang ramah difabel, tertuang di dalam visi-misi Pemkab Bantul, tetapi ternyata itu hanya sebatas slogan, belum benar-benar menjadi misi yang diimplementasikan dalam tata kelola Bantul. Bantul juga sudah memiliki regulasi tentang difabel yakni Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Difabel.

Hak Sama

Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa difabel memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat, yang haknya tidak hanya dilindungi oleh Perda, tetapi oleh regulasi lain di atasnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kami menuntut hak untuk disetarakan dengan atlet non difabel. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk Kabupaten Bantul, dan hasilnya sudah nyata. Kami juara umum untuk yang ketiga kalinya. Tapi mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul masih membedakan kami dengan atlet non difabel?” ujarnya

Menurutnya, misi Pemkab Bantul yang ramah difabel dan Perda tentang Pemenuhan Hak Difabel harusnya tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi harus diimplementasikan. Pihaknya tidak akan berhenti untuk terus memperjuangkan kesetaraan hak difabel.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Agus Budi Raharja menyatakan tuntutan kesetaraan bonus atlet difabel dan non difabel menjadi catatan dan akan menjadi perhatian bagi Pemkab Bantul. Namun untuk saat ini tidak memungkinkan karena APBD sudah berjalan dan bonus juga sudah diberikan. Akan tetapi ke depannya tentu akan tetap diperhatikan.

“Nanti ada tim dan Disdikpora sudah mendesain berikutnya nanti ada kesetaraan dalam pemberian bonus. Upaya itu sudah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai respon keseataraan bonus atlet difabel dan non difabel yang harus diterima,” ucapnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News